Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama pimpinan DPR menerima Surat Presiden (Supres) untuk Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). ANTARA FOTO - Raqilla
Premium

Gejolak Ekonomi, Dua Perppu dan Menkeu Sri Mulyani

03 April 2020 | 21:19 WIB
Pemerintah juga menerbitkan Perppu ketika gejolak ekonomi terjadi pada 2008 akibat krisis keuangan yang bermula dari Amerika Serikat. Perppu itu kemudian bergulir menjadi dasar Hak Angket Century.

Bisnis.com, JAKARTA – Tekanan perekonomian akibat menyebarnya wabah virus corona atau Covid-19 memaksa Presiden Joko Widodo mengambil langkah kuda. Ia mengeluarkan keputusan darurat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 tentang menjaga stabilitas keuangan negara di tengah wabah.

Beleid ini memberi ruang kepada pemerintah berakrobat menambah anggaran sektor kesehatan, hingga menyelamatkan banyak sektor ekonomi dari kemunduran. Caranya dengan mengoptimalkan pos belanja, memangkas besaran pajak yang harus dibayar namun menambah celah penerimaan dengan memburu para raksasa teknologi.

Langkah mengeluarkan Perppu ini telah mengulang sejarah. Kebijakan yang persis sama juga pernah dikeluarkan pemerintah Indonesia ketika ekonomi dunia melambat akibat gagal bayar pinjaman derivatif berkualitas rendah dengan dasar perumahan di Amerika Serikat atau lebih dikenal dengan subprime mortgage. Kala itu pada 2008, Presiden ke-6 Susilo Yudhoyono (SBY) mengambil langkah kedaruratan yang sama dengan menerbitkan Perppu Nomor 2, 3, 4 dan 5 pada 2008.

Aturan yang diterbitkan SBY kala itu juga memberi peningkatan peran bagi Bank Indonesia untuk menjalankan peran sebagai lender of the last resort. Penambahan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menaikan jaminan tabungan nasabah, membentuk jaring pengaman sistem keuangan (JPSK), serta kemudahan pajak. Semangat yang sama dengan Perppu hari ini.

Satu hal yang menarik, meski terpaut belasan tahun, tokoh kunci dalam pelaksanaan penyelamatan ini adalah orang yang sama, Sri Mulyani Indrawati (SMI), Menteri Keuangan Indonesia di tengah dua gejolak ekonomi. Seolah tak mau mengulang sejarah yang sama, kali ini, Mantan Direktur Bank Dunia itu bergerak lebih hati-hati.

“Kita [jajaran Kementerian Keuangan] harus tangani masalah ini [perlambatan ekonomi akibat virus corona] dengan mindset yang tidak biasa, seperti Perppu No. 1/2020 [tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019],” ulas Sri Mulyani dalam pelantikan pejabat dalam lingkungan Kementerian Keuangan, Jumat, (3/4/2020).

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top