Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Premium

Manuver Omnibus Law di UU Penerbangan, Untung atau Buntung?

Omnibus Law bakal mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan baru yang diatur dalam UU Penerbangan.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com 19 Februari 2020  |  06:26 WIB
Pesawat udara berada di kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat (8/3/2019). - ANTARA/Fikri Yusuf
Pesawat udara berada di kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat (8/3/2019). - ANTARA/Fikri Yusuf

Bisnis.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law seakan tidak pernah berhenti memancing polemik pada setiap sektor yang dicakupnya.

Kali ini, Bisnis.com mencoba untuk menelisik ketentuan revisi apa yang termaktub dalam draf beleid yang sudah lama beredar di masyarakat ini, khusus sektor penerbangan. RUU Cipta Kerja ini bakal mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan baru yang diatur dalam UU No. 1/2009 tentang Penerbangan.

Secara keseluruhan, terdapat beberapa kewenangan yang semula berada di tangan Menteri Perhubungan akan dialihkan kepada pemerintah pusat atau Presiden. Tulisan ini mencoba untuk membahas beberapa pasal yang layak menjadi sorotan.

Pemerintah pusat, mengacu pada ketentuan umum dalam RUU ini, adalah Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Anda sedang membaca Premium Konten
Silahkan daftar gratis atau login untuk melanjutkan membaca artikel ini.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

BisnisRegional

To top