Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Presiden Joko Widodo berjalan seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Premium

Omnibus Law Ibu Kota Baru Segera Masuk DPR

23 Januari 2020 | 17:23 WIB
Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara di antaranya berisi klausul terkait domisili lembaga pemerintahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan menyerahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara kepada Presiden Joko Widodo pada akhir pekan ini.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy Prawiradinata mengatakan setelah diserahkan kepada Presiden, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) tersebut dapat dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“RUU IKN ini prinsipnya menggunakan metodologi yang sama, yakni Omnibus Law,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Rudy mengatakan dalam aturan tersebut nantinya akan terdapat klausul untuk memutuskan beberapa lembaga pemerintahan yang tetap berada di wilayah Jakarta, dalam hal ini seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuannya, agar lembaga-lembaga tersebut dapat langsung melakukan pengawasan bisnis di Jakarta, mengingat kota itu tetap menjadi pusat bisnis.

“Klausul itu nanti akan disesuaikan,” tuturnya.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top