Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Seorang pengunjung duduk di depan tugu penunjuk Natuna di Pantai Piwang, Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (14/1/2020). - ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Premium

Di Balik 'Konflik' Indonesia-China di Natuna

16 Januari 2020 | 09:21 WIB
Setelah seakan terpinggirkan sekian lama, Natuna akhirnya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Meski, mungkin untuk alasan yang tak menyenangkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Masuknya kapal-kapal nelayan China untuk beraktivitas di Zona Ekonomi Eksklusif di Perairan Natuna sebelah utara pada pertengahan Desember 2019, seakan membangunkan Pemerintah Indonesia bahwa wilayah itu memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan perlu dijaga.

Aktivitas yang melibatkan setidaknya 50 perahu nelayan China yang dikawal kapal penjaga pantai (coastguard) Negeri Panda itu menjadi ilegal karena berdasarkan Konvensi Hukum Laut Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS), perairan tersebut masuk dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

Kedua negara, baik China dan Indonesia, sudah meratifikasi aturan tersebut. Kendati begitu, China masih mengklaim area ZEE Natuna sebagai traditional fishing zone dan merasa tidak melanggar hukum internasional.

China beralasan kawasan itu bersama sebagian perbatasan dengan negara-negara Asean lainnya seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Filipina masuk dalam Nine-Dash Line.

Kapal Coast Guard China-5202 membayangi KRI Usman Harun-359 saat melaksanakan patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu (11/1/2020)./ANTARA FOTO-M Risyal Hidayat

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top