Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi memberikan paparan dalam konferensi pers terkait ketentuan impor barang kiriman di Jakarta, Senin (17/9/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan
Premium

NAVIGASI PERPAJAKAN : Penambahan Data Baru dalam Dokumen Pengiriman Barang

16 Januari 2020 | 09:14 WIB
Hal ini teruang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yakni PMK No. 199/2019 tentang Ketentan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

Bisnis,com, JAKARTA - Pemerintah menambahkan elemen data baru yang wajib dalam consignment note (CN) atau dokumen pengiriman barang.

Hal ini teruang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yakni PMK No. 199/2019 tentang Ketentan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

Dalam ketentuan sebelumnya, elemen data yang perlu dilampirkan dalam CN antara lain nomor identitas barang kiriman, negara asal, berat kotor, biaya pengiriman, asuransi (bila ada), harga barang, mata uang, uraian jumlah dan jenis barang, HS Code (bila ada), nama dan alamat pengirim serta penerima barang, nomor telepon penerima (bila ada), dan kantor penyerahan barang kiriman (bila ada).

Dalam PMK terbaru, elemen data terbaru yang perlu dilampirkan antara lain nilai tukar (bila ada), nomor dan tanggal invoice (bila ada), serta jenis dan nomor identita penerima (bila ada).

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi DJBC Deni Surjantoro mengatakan bahwa kebijakan ini bukan sebagai tindakan pengetatan impor barang kiriman.

Deni mengatakan bahwa penambahan elemen data tersebut diperlukan dalam rangka melengkapi data yang dimiliki oleh DJBC agar evaluasi atas kebijakan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top