Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Ilustrasi - bppd.malangkota.go.id
Premium

Menimbang Manfaat Rasionalisasi Pajak Daerah

27 November 2019 | 10:52 WIB
Hal ini bertentangan langsung dengan substansi kebijakan desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan menghambat upaya daerah dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Selain mereduksi kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan tarif, rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) juga berpotensi memunculkan tarif PDRD yang seragam.

Hal ini bertentangan langsung dengan substansi kebijakan desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan menghambat upaya daerah dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah.

Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan tahun 2018 menunjukkan pendapatan asli daerah (PAD) hanya berkontribusi Rp269,9 triliun atau 24,6% dari keseluruhan pendapatan daerah yang mencapai Rp1.095 triliun.

Sisanya daerah masih sangat tergantung dari transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan senilai Rp666,7 triliun atau 60,9% dari total pendapatan daerah pada 2018.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan penataan ulang pajak daerah masih akan dibicarakan bersama pemerintah daerah (pemda).

Iskandar mengatakan bahwa penetapan pajak daerah oleh pemerintah pusat masih merupakan ide awal dan perlu dikonsultasikan bersama dengan pemda.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top