Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Warga melintas menggunakan kendaraan roda dua di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Jeneponto dengan latar suasana matahari tenggelam (sunset) di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Rabu (23/10/2019). - ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Premium

Menagih Realisasi Kemandirian Energi

26 November 2019 | 12:55 WIB
Pemerintah berencana meninjau kembali megaproyek kelistrikan 35.000 megawatt seiring dengan rendahnya konsumsi listrik dan pertumbuhan ekonomi nasional agar tidak membebani produsen listrik.

Bisnis.com, JAKARTA — Pada 2015, Presiden Joko Widodo meresmikan program "35.000 Mega Watt Listrik untuk Indonesia". Sebuah megaproyek kelistrikan yang ditargetkan rampung dalam waktu 5 tahun.

Saat itu, dia menolak mengatakan program ini sebagai sebuah proyek yang ambisius. Jokowi menyebut selama 70 tahun Indonesia merdeka, hanya ada infrastruktur untuk menghasilkan 50.000 MW.

Dia meyakini program tersebut dapat terlaksana sesuai target, menyinggung bahwa sebelumnya banyak regulasi yang menghambat, manajemen PT PLN (Persero) yang belum diperbaiki, serta perizinan dan pembebasan lahan yang terkendala berbagai hal.

Ketika itu, pemerintah juga menyebutkan bahwa dengan asumsi pertumbuhan ekonomi antara 6-7 persen per tahun, diperlukan penambahan kapasitas listrik sedikitnya 7.000 MW per tahun. Artinya, dalam 5 tahun, total kebutuhan listrik masyarakat diproyeksi mencapai 35.000 MW.

Warga melakukan isi ulang pulsa listrik di salah satu perumahan, Jakarta, Rabu (6/1/2016). PT PLN (Persero) berencana akan membebaskan biaya tambah daya listrik untuk pelanggan 450 dan 900 ke 1.300 Volt Ampere (VA) yang berlaku bagi pelanggan rumah tangga./ANTARA FOTO-M Agung Rajasa

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top