Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ratas tersebut membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi. - ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.
Premium

Kala Kendali Pajak Kembali ke Pusat

25 November 2019 | 11:49 WIB
Tak tanggung-tanggung untuk mewujudkan niatnya, Jokowi telah menyiapkan dua peluru sekaligus. Pertama, penyederhanaan puluhan regulasi dalam rancangan undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja. Kedua, penyederhaan ketentuan perpajakan melalui RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian.

Sesaat setelah dilantik untuk kedua kalinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai melakukan gebrakan. Hambatan perizinan dibabat dan pajak harus makin bersahabat. Dia ingin invetasi segera masuk ke dalam negeri.

Tak tanggung-tanggung untuk mewujudkan niatnya, Jokowi telah menyiapkan dua peluru sekaligus. Pertama, penyederhanaan puluhan regulasi dalam rancangan undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja. Kedua, penyederhaan ketentuan perpajakan melalui RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian.

Dari sisi konsep, RUU Cipta Lapangan Kerja rencananya mereduksi sejumlah poin undang-undang, termasuk UU tentang Pemerintahan Daerah, yang selama ini dianggap menghambat investasi. Ada sekitar 70-an UU yang akan disederhanakan dalam beleid tersebut.

Adapun, terkait RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, selain tujuh substansi yang mengatur kewajiban perpajakan di tingkat pusat, cakupan juga akan mengatur kembali kewenangan pemerintah pusat dalam menetapkan pajak daerah.

Intinya melalui dua RUU ini pemerintah ingin menyelesaikan problem struktural yang selama ini menghambat daya saing Indonesia yang keteteran dibandingkan dengan negara jiran lainnya. 

Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan pekan lalu, bahkan telah menginstruksikan untuk segera melakukan sinkronisasi dengan produk hukum yang diterbitkan pemerintah daerah.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top