KPK dan Komitmen Investasi

Birokrasi dan korupsi masih menjadi tantangan utama dalam menarik investasi ke Indonesia.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 11 Oktober 2019  |  13:48 WIB
KPK dan Komitmen Investasi
Karyawan menghitung mata uang rupiah dan dolar AS di Jakarta, Senin (1/7/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi seringkali menjadi perhatian masyarakat karena kasus-kasus yang ditanganinya. Tak jarang kasus-kasus itu terkait dengan pejabat publik atau pihak swasta bernama besar.

Namun, ada yang berbeda kali ini. Pernyataan Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko bahwa lembaga anti rasuah itu memberikan kontribusi negatif terhadap investasi di Indonesia bisa dibilang pertama kalinya pejabat publik menghubungkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan penanaman modal di Indonesia. 

Hal itu pun langsung mendapatkan respons dari berbagai pihak. Ada yang menyebut pernyataan mantan Panglima TNI itu cacat logika. Bahkan, KPK juga meminta yang bersangkutan membuktikan pernyataannya. 

Belakangan, Moeldoko pun meralat apa yang disampaikannya. Melalui siaran pers, dia menyatakan bahwa kepastian hukum jadi faktor penting dalam investasi. 

Untuk itu, lewat revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (KPK), regulator memberikan kepastian hukum berupa tambahan wewenang penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019)./Antara

Menurut Moeldoko, hal itu merupakan kepastian hukum dan menjadi nilai positif tersendiri bagi iklim investasi.

“Jadi, maksud saya bukan soal KPK-nya yang menghambat investasi. Tapi, KPK yang bekerja berdasarkan UU yang lama masih terdapat celah kurangnya kepastian hukum dan ini berpotensi menghambat investasi,” tuturnya.

Apa yang disampaikan oleh Moeldoko menjadi perhatian besar karena dikeluarkan di tengah ingar bingar revisi UU KPK dan upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi di dalam negeri. 

Jika menilik data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), terlihat bahwa realisasi investasi di Indonesia terus mencatatkan kinerja positif dari tahun ke tahun. 

Pada 2014, nilainya sekitar Rp463,1 triliun. Namun, pada 2018, angkanya tumbuh hampir dua kali lipat, yakni mencapai Rp721,3 triliun. 

Peningkatan realisasi investasi ini seiring dengan meningkatnya indeks persepsi korupsi di Indonesia dalam kurun 2014-2018.

Berdasarkan data Transparency International, indeks persepsi korupsi Indonesia bertengger di angka 38 pada 2018, naik empat poin dari posisi 2014 yang sebesar 34. Rentang skor indeks adalah 0-100, yang berarti makin besar skor maka makin bersih pula negara itu dari korupsi.

Secara peringkat, Indonesia bertengger di posisi ke-89 dari 180 negara pada 2018 atau naik 18 peringkat dari posisi ke-107 pada 2014. 

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menilai kehadiran lembaga anti rasuah dan segala kewenangannya justru meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. 

“KPK itu kan identik dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan kata lain, keberadaan dan peran KPK akan justru meningkatkan kepercayaan para pebisnis atau investor untuk menanamkan modal dan berbisnis di Indonesia,” terangnya kepada Bisnis, Senin (7/10/2019).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira juga memandang salah satu indikator utama dalam hal menarik investasi adalah kepastian hukum. KPK, lanjutnya, adalah salah satu lembaga yang memberikan hal tersebut.

Bhima mengatakan KPK memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi di perizinan usaha. Dalam menanamkan modalnya, sambungnya, investor selalu mengecek tata kelola, biaya perizinan, hingga koruptif atau tidaknya suatu negara.

Dalam Global Competitiveness Report 2017 dari World Economic Forum (WEF), korupsi mencatatkan skor tertinggi sebagai penghambat utama investasi di Indonesia. Korupsi mendapatkan poin 13,8, diikuti inefisiensi birokrasi (11,1), akses ke pembiayaan (9,2), infrastruktur tidak merata (8,8), dan kebijakan tidak stabil (8,6).

Setidaknya ada sejumlah alasan bahwa korupsi menjadi penghambat investasi. Korupsi dinilai menciptakan biaya investasi tinggi, ketidakpastian hukum, alokasi sumber daya tidak efisien, tidak meratanya distribusi ekonomi, hingga persaingan tidak sehat.

Masalah birokrasi masih menjadi perhatian setelah laporan terbaru WEF dirilis beberapa hari lalu. Dalam laporan teranyarnya, daya saing global Indonesia turun 5 peringkat ke ranking 50.

Foto areal ruas jalan gerbang barat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Minggu (24/2/2019)./Antara

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengakui perizinan investasi di Indonesia terlalu rumit. Sementara itu, negara-negara lain justru makin agresif menawarkan kemudahan dalam berinvestasi.

Catatan Bank Dunia terkait kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB) menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-72 pada 2018, atau naik 52 posisi dari 2014, yang bertengger di ranking 129. 

Dalam rentang waktu yang sama, KPK juga makin gencar dalam menindak ‘maling’ duit negara. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK sebanyak 57 kasus pada 2018 atau lebih tinggi dari 2014, yang hanya 34 kasus.

“[Sebelum] Investor negara maju mau masuk ke suatu negara, dia cek dulu tata kelolanya, biaya perizinannya, kongkalikong pejabatnya. Jadi itu pertimbangan serius,” ucap Bhima.

Hal serupa disampaikan pelaku usaha. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Agung Pambudi menegaskan pihaknya sangat mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. 

Pasalnya, korupsi menyebabkan ketidakadilan bagi pelaku usaha.

“Sepanjang KPK melakukan fungsinya secara profesional, maka pemberantasan korupsi tentu didukung dunia usaha,” ujarnya kepada Bisnis.

KPK Lemah, Investor Lari
Pernyataan Moeldoko soal investasi juga tak lepas dari isu disahkannya revisi UU KPK. Banyak pihak, termasuk KPK itu sendiri, kompak menyatakan bahwa revisi UU KPK yang sudah disahkan dalam rapat paripurna di DPR RI itu adalah bentuk pelemahan atas lembaga tersebut.

Dadang berpendapat revisi beleid itu adalah bentuk pelemahan kepada KPK dari sisi penindakan. Hal ini berimplikasi pula pada melemahnya pencegahan. 

Pelemahan di sisi penindakan juga merupakan sinyalemen semakin tidak tersentuhnya korupsi di lembaga penegakan hukum. Dia khawatir hal itu akan membuat investor melihat bahwa iklim investasi di Indonesia tidak kondusif.

Senada, Bhima menilai revisi UU KPK dengan segala macam bentuk pelemahannya terhadap penindakan merupakan langkah mundur dalam hal menarik investasi masuk ke Indonesia. Revisi ini dipandang kontraproduktif dengan rencana Presiden Joko Widodo menarik sebanyak mungkin investasi masuk ke Indonesia.

Bhima mengemukakan investor juga sudah memberikan sinyalemen negatif terhadap revisi UU KPK. Sentimen negatif dari investor disebut sudah terlihat di pasar modal.

“Sentimen negatif sudah terlihat di bursa. Net sell asing satu bulan usai UU KPK direvisi tembus Rp6 triliun lebih. Itu pertanda buruk bagi iklim investasi," ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan kinerja negatif secara mingguan sejak UU KPK disahkan revisinya pada 19 September 2019. 

Pada periode 16-20 September, indeks turun 1,63 persen dan terjadi aksi jual bersih investor asing sebesar Rp2,93 triliun. Kemudian, IHSG kembali terkoreksi 0,55 persen dan terjadi net sell asing senilai Rp1,89 triliun dalam periode 23-27 September.

Karyawati berkomunikasi di dekat monitor pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (3/7/2018)./Bisnis-Nurul Hidayat

Indeks kembali merosot 2,19 persen pada 30 September-4 Oktober, dengan net sell asing sebesar Rp204,73 miliar.

Lebih jauh, tambah Bhima, KPK yang dilemahkan dapat berimplikasi pada turunnya peringkat kemudahan berbisnis hingga menyusutnya realisasi investasi. Mengutip WEF, dia mengungkapkan masalah utama daya saing di Indonesia adalah korupsi.

Dengan pelemahan KPK, otomatis penanggulangan masalah daya saing di Indonesia makin berkurang.

“Jika KPK dilemahkan, maka pengurangan masalah utama daya saing terancam mundur kembali,” tegas Bhima.

Dia berpendapat salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk meredam hal tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK untuk menunda pemberlakukan revisi UU KPK.

Jika Jokowi menerbitkan Perppu ini, maka kepercayaan investor diyakini akan kembali. Perppu ini juga diharapkan dapat meredakan tensi politik yang memanas belakangan.

“Bisa jadi solusi selain mengembalikan trust ke investor juga meredakan tensi politik,” sebut Bhima.

Pekerja merakit ponsel Infinix di pabrik perakitan PT Adi Reka Mandiri (ARM) Cikarang, Jawa Barat, Selasa (20/3/2018)./JIBI-Dwi Prasetya

Saat ini, desakan kepada Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK makin tinggi. Para tokoh nasional, mahasiswa, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menuntut Jokowi untuk menerbitkan Perppu. 

Secara terpisah, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan jika Jokowi membiarkan UU KPK yang baru berlaku, maka dengan sendirinya mantan Wali Kota Solo itu berkontribusi membiarkan kejahatan korupsi makin masif. 

Jokowi, sambungnya, juga harus membuktikan janji yang sempat diucapkan dan dituangkan dalam Nawa Cita serta saat berkampanye beberapa waktu lalu. Janji itu adalah memperkuat KPK dan menegaskan keberpihakan pada isu anti korupsi. 

“Namun, melihat perkembangan situasi seperti ini rasanya janji itu jauh dari realisasi,” ucap Kurnia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK, investasi, fokus

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top