Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi seringkali menjadi perhatian masyarakat karena kasus-kasus yang ditanganinya. Tak jarang kasus-kasus itu terkait dengan pejabat publik atau pihak swasta bernama besar.
Namun, ada yang berbeda kali ini. Pernyataan Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko bahwa lembaga anti rasuah itu memberikan kontribusi negatif terhadap investasi di Indonesia bisa dibilang pertama kalinya pejabat publik menghubungkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan penanaman modal di Indonesia.