Berharap Aliran Devisa dari Pariwisata

Mampukah Wonderful Indonesia merealisasikan harapan menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara?
Yodie Hardiyan
Yodie Hardiyan - Bisnis.com 10 September 2019  |  09:14 WIB
Berharap Aliran Devisa dari Pariwisata
Wisatawan mancanegara (wisman) membawa barang bawaan di Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa (3/9/2019). PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencatat sebanyak 3.533.010 orang wisman tiba di Bali pada Januari-Juli 2019 melalui bandara tersebut, meningkat 0,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan dominasi wisatawan asal China dan Australia. - ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Bisnis.com, JAKARTA -- Perjalanan rupiah tak pernah tak dinamis sejak krisis moneter 1997-1998. Depresiasi rupiah tercatat beberapa kali terjadi, salah satunya pada paruh kedua 2018.

Pada saat itu, mata uang Garuda meninggalkan level Rp14.500 dan bergerak menuju Rp15.000 per dolar AS. Level itu merupakan level terendah sejak krisis moneter yang menghantam negara-negara Asia dua dekade sebelumnya.

Kondisi tersebut tak pelak menjadi tantangan tambahan yang harus dihadapi Presiden Joko Widodo. Depresiasi rupiah tak hanya berpengaruh terhadap pelaku bisnis dalam negeri, terutama yang mengimpor barang modal dan bahan baku, tapi juga dapat merembet ke isu politik. Maklum, saat itu, tensi politik sudah mulai panas.

Jokowi, yang kala itu kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) periode 2019-2024 dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, diserang oleh rival-rival politiknya karena isu rupiah ini. Pemerintah dianggap tidak becus bekerja. Isu rupiah dihubungkan ke isu politik elektoral, di mana Jokowi menjadi sasaran tembaknya.

Karyawan menghitung mata uang rupiah dan dolar AS di Jakarta, Senin (1/7/2019)./Bisnis-Abdullah Azzam

Tidak tinggal diam, Jokowi langsung memanggil para menteri ke Istana untuk menghadiri rapat terbatas dengan tema "Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa" pada 14 Agustus 2018. Ini merupakan rapat kedua yang membahas cadangan devisa setelah rapat pertama pada 31 Juli 2018.

Digelar 3 hari sebelum hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan ke-73 RI, dalam rapat kedua itu, Jokowi menyampaikan pentingnya memperkuat cadangan devisa supaya ekonomi Indonesia kuat menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Pada saat itu, pengaruh depresiasi lira, mata uang Turki, merembet ke mata uang negara-negara lain di seluruh dunia, termasuk rupiah. Rupiah tidak bisa menghindar dan akhirnya melemah.

Tak hanya itu, data ekonomi Indonesia juga menunjukkan keadaan yang kurang melegakan. Pada kuartal II/2018, defisit neraca transaksi berjalan meningkat menjadi US$8 miliar dibandingkan dengan US$5,7 miliar pada kuartal sebelumnya. Secara umum, impor lebih besar daripada ekspor.

Sebelum menutup kata pengantar dalam rapat tersebut, Jokowi mengingatkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, khususnya di lokasi-lokasi pariwisata prioritas yang telah ditetapkan.

"Karena sektor ini [pariwisata] akan cepat mampu menambah dan memperkuat cadangan devisa kita," kata mantan Walikota Solo 2004-2012 dan Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 ini.

Kenapa pariwisata? Barangkali Jokowi sadar kalau pariwisata adalah sektor yang menjanjikan bagi ekonomi Indonesia. Tidak sedikit devisa yang dihasilkan dari sektor ini, bahkan lebih besar dari devisa ekspor sejumlah komoditas.

Makin banyak turis asing yang datang ke Indonesia berarti makin banyak mata uang asing yang ditukar dengan rupiah. Dengan kata lain, makin banyak rupiah yang dibeli.

Presiden Joko Widodo ketika bersiap memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019)./ANTARA FOTO-Akbar Nugroho Gumay

Permintaan terhadap rupiah, walaupun bukan satu-satunya faktor, berpengaruh terhadap nilai tukar terhadap mata uang asing.

Pernyataan Jokowi itu menunjukkan betapa pentingnya sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia dalam hal penerimaan devisa, di samping perolehan pajak, peningkatan investasi, dan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata (Kemenpar), pariwisata berada dalam daftar 5 besar penerimaan devisa pada periode 2011-2015.

Devisa pariwisata lebih besar dari devisa ekspor pakaian jadi, alat listrik, tekstil, atau makanan olahan. Namun, angkanya masih lebih kecil dari ekspor komoditas seperti minyak dan gas bumi, batu bara, atau kelapa sawit.

Pertumbuhan devisa dari pariwisata nyatanya terus terjadi. Data terbaru menyatakan devisa pariwisata kini berada di peringkat kedua setelah batu bara.

Buletin Ekspor Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, yang dirilis pada Maret 2019, mencatat nilai ekspor batu bara sebesar US$20,63 miliar. Sementara itu, data Kemenpar per Agustus 2019 menyebutkan devisa pariwisata sudah mencapai US$19,29 miliar pada 2018.

Di tengah dominasi ekspor komoditas dalam struktur ekspor Indonesia, pariwisata menjadi sebuah harapan. Bukan rahasia jika Indonesia memiliki potensi pariwisata yang begitu besar, terutama wisata alam.

Namun, Sumber Daya Alam (SDA) saja tak cukup.

Laporan The Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2019 yang dirilis World Economic Forum (WEF) menunjukkan sejumlah indikator pariwisata global. Dalam daftar itu, Indonesia berada di peringkat 6 dari 140 negara di dunia dalam hal daya saing harga, peringkat 10 dalam kategori upaya memprioritaskan pariwisata dan perjalanan, serta peringkat 16 di sisi keterbukaan internasional.

Tetapi, bukan berarti sudah tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Dalam banyak hal, pariwisata Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain.

Secara umum, daya saing pariwisata dan perjalanan Indonesia berada di peringkat 40 atau lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Singapura (peringkat 17), Malaysia (29), dan Thailand (31).

Infrastruktur layanan pariwisata Indonesia masih berada di peringkat 98 atau lebih rendah dari Laos (89), yang secara keseluruhan berada di ranking 97 dalam daftar TTCI 2019.

Selain itu, menurut laporan yang sama, kesehatan dan kebersihan Indonesia juga berada di peringkat 102. Kelestarian lingkungan (enviromental sustainability) pun sangat buruk yaitu peringkat 135.

Seorang staf operator tur berjaga di kantornya di area Khao San, Bangkok, Thailand, Selasa (15/6/2010)./Reuters-Damir Sagolj

Masalah kebersihan yang dihadapi Indonesia antara lain sampah. Tidak sulit menemukan sampah di berbagai kawasan wisata. Di Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, tidak sulit menemukan sampah di sepanjang jalur pendakian.

Demikian juga dengan di laut. Beberapa waktu lalu, penyelam Inggris Rich Horner merekam kondisi laut di kawasan Nusa Penida, Bali yang dipenuhi sampah plastik.

Video mengenai kondisi laut penuh sampah itu tersebar luas di internet. Kondisi itu tentu saja memprihatinkan.

Transportasi juga masih menjadi tantangan bagi dunia pariwisata Indonesia. Sebagai contoh, tidak mudah menemukan moda transportasi massal apabila hendak pergi ke aneka pantai di Kabupaten Gunungkidul dari Kota Yogyakarta. Pengunjung harus menggunakan sepeda motor, mobil, atau bus sewaan untuk mencapai jarak lebih dari 60 kilometer (km) tersebut.

Apakah transportasi adalah isu yang penting? Penting sekali, kata Vicky Mo.

Mo adalah seorang wartawan asal Hong Kong yang hobi jalan-jalan. Dia mengaku sangat ingin berkunjung ke Indonesia, terutama Jakarta serta Surabaya. Menurutnya, transportasi di suatu negara sangatlah penting bagi wisatawan.

"Kalau kami [wisatawan] mau membelanjakan uang untuk berpergian ke suatu negara, pastinya ingin melihat banyak tempat. Transportasi penting untuk menggenjot turisme," ucap Mo kepada Bisnis, pekan lalu.

Sejumlah umat Budha mengikuti kirab saat prosesi kirab Waisak 2563 BE/2019 di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/5/2019)./ANTARA FOTO- Andreas Fitri Atmoko

Upaya Pemerintah
Tidak lama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan hasil sidang sengketa Pilpres 2019, Jokowi yang kembali terpilih sebagai Presiden untuk periode 2019-2024 langsung memimpin sejumlah rapat terbatas membahas pariwisata dan berkunjung ke daerah-daerah.

Dalam kurun 2 bulan, dia berkunjung ke sejumlah daerah untuk memantau perkembangan pengembangan pariwisata, antara lain Sulawesi Utara (Sulut) pada 4-5 Juli, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 10-11 Juli, Sumatra Utara (Sumut) pada 29-31 Juli, dan Jawa Tengah (Jateng) pada 30 Agustus.

Pada 15 Juli, Jokowi juga memimpin rapat terbatas membahas pengembangan empat destinasi wisata prioritas di Kantor Presiden. Empat destinasi itu adalah Mandalika (NTB), Danau Toba (Sumut), Borobudur (Jateng), dan Labuan Bajo (NTT). Singkat kata, pemerintah ingin menciptakan "Bali baru" di kawasan tersebut.

Selama ini, Bali lebih dikenal wisatawan asing daripada daerah wisata lain di Indonesia. Bahkan, ada anekdot bahwa orang asing mengenal Bali tapi tidak mengenal Indonesia. Dengan demikian, Indonesia butuh "Bali baru" untuk menarik lebih banyak wisatawan datang ke Indonesia.

Jokowi bukannya tidak sadar akan persoalan ini. Dalam rapat terbatas, dia menyampaikan sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan untuk mengembangkan sejumlah daerah wisata baru ini.

Salah satunya infrastruktur. Jokowi yang dikenal dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran dalam kurun 2014-2019 pun menegaskan komitmennya dalam pengembangan infrastruktur pariwisata.

“Saya melihat infrastruktur masih banyak yang perlu dibenahi, baik berupa terminal airport (bandara), runway (landasan pacu) yang masih kurang panjang, kemudian juga konektivitas jalan menuju ke lokasi wisata yang akan dituju, dan juga yang berkaitan dengan dermaga pelabuhan,” paparnya.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menuturkan Presiden memerintahkan supaya fasilitas dan infrastruktur pendukung itu selesai pada 2020. Dia menyebut "3A" yang harus dibenahi yaitu atraksi, akses, dan amenitas.

Turis berfoto bersama di kompleks Angkor Wat di Siem Reap, Kamboja, Rabu (14/3/2018)./Reuters-Samrang Pring

Arief mengatakan pemerintah menganggarkan rata-rata sekitar Rp1,6 triliun untuk pengembangan setiap destinasi prioritas. Anggaran itu diharapkan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur. Hasil akhirnya, jumlah pengunjung yang datang ke suatu kawasan bisa bertambah.

Dia mengambil contoh Candi Borobudur yang sekarang dikunjungi sekitar 500.000 orang per tahun, diharapkan dapat meningkat menjadi 2 juta kunjungan.

"Pasti bisa, karena Angkor Wat di Kamboja [dikunjungi] 2,5 juta orang," ungkap Arief.

Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengemukakan Danau Toba yang dikelilingi oleh tujuh kabupaten membutuhkan infrastruktur untuk menghubungkan kabupaten-kabupaten tersebut.

Di sisi lain, Gubernur NTB Zulkifliemansyah optimistis penunjukan Mandalika sebagai tuan rumah MotoGP 2021 akan mendatangkan banyak wisatawan asing. Infrastruktur pendukung kegiatan internasional itu diharapkan selesai sebelum 2021.

Selain infrastruktur, promosi wisata Indonesia di luar negeri barangkali tidak kalah penting. Mo menyatakan orang Hong Kong lebih mengenal Bali daripada kawasan wisata lain di Indonesia.

"Tidak banyak [promosi tentang pariwisata Indonesia di Hong Kong], hanya Bali yang sangat populer," ucapnya, sembari menambahkan bahwa banyak warga Hong Kong menggelar pernikahan di Pulau Dewata.

Lalu, bagaimana mengukur keberhasilan upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata? Barangkali data penerimaan devisa dari United Nation World Tourism Organization (UNWTO) bisa menjadi rujukan.

Delegasi peserta Annual Meeting IMF-World Bank Group 2018 menonton atraksi budaya di salah satu destinasi wisata di Gianyar, Bali, Sabtu (13/10/2018)./Bisnis-Ema Sukarelawanto

Berdasarkan data UNWTO 2018, penerimaan dari turis internasional (international tourism receipt) di Indonesia yang sebesar US$12,52 miliar (2017) masih kalah dari negara-negara tetangga seperti Malaysia (US$18,32 miliar), Singapura (US$19,7 miliar), dan Thailand (US$57,47 miliar).

Untuk 2019, Indonesia menargetkan devisa pariwisata senilai US$20 miliar.

Sementara itu,BPS mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 15,81 juta orang pada 2018. Sebagai perbandingan, jumlah turis asing yang datang ke Thailand mencapai 38 juta orang pada tahun yang sama.

Tampaknya, pekerjaan rumah bagi pemerintah masih begitu banyak untuk mampu menyaingi negara-negara lain yang begitu pesat perkembangan pariwisatanya sehingga sukses mengumpulkan devisa.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pariwisata, fokus, cadangan devisa

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top