Industri Terintegrasi Jadi Kunci Pangkas Impor Manufaktur

Tidak terintegrasinya industri manufaktur di Indonesia, termasuk petrokimia, menjadi hambatan dalam upaya memutus ketergantungan impor bahan baku.
Andi M. Arief
Andi M. Arief - Bisnis.com 06 Agustus 2019  |  16:46 WIB
Industri Terintegrasi Jadi Kunci Pangkas Impor Manufaktur
Pekerja beraktivitas di proyek pembangunan pabrik Polyethylene (PE) baru berkapasitas 400.000 ton per tahun di kompleks petrokimia terpadu PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP), Cilegon, Banten, Selasa, (18/6/2019). - Bisnis/Triawanda Tirta Aditya

Bisnis.com, JAKARTA — Industri kimia merupakan sektor strategis. Sebagai manufaktur dasar, produknya digunakan oleh sektor lain, mulai dari industri plastik, cat, tekstil, elektronika, farmasi, kosmetika, hingga otomotif.

Peningkatan daya saing industri ini akan membuat manufaktur nasional kompetitif di pasar global.

Salah satu faktor penopang daya saing adalah struktur industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilirnya. Untuk memperkuat sektor hulu, industri petrokimia pun telah menjadi target prioritas percepatan pembangunan pemerintah.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini pun sudah mulai mempersiapkan diri. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. misalnya, akan menggelontorkan dana U$6 miliar sampai 2021 untuk menambah kapasitas butadiene dan polietilene. Fasilitas baru diproyeksikan menghasilkan 1,8 juta ton per tahun atau dua kali lipat dari kapasitas saat ini.

Fasilitas baru tersebut juga ditargetkan menghasilkan tambahan Nafta cracking sekitar 100.000—150.000 ton karet sintetis setelah 2023.

Kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah./Reuters-Darren Whiteside

“Pada 2030, masih impor, tetap belum bisa ekspor. Paling tidak kami harus punya semangat substitusi impor sampai 75 persen. [Itu] Target 2030 di [industri] plastik,” tutur Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefiini, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono, baru-baru ini.

Adapun Lotte Chemical Titan menyiapkan investasi US$3 miliar–US$4 miliar untuk memproduksi nafta cracker berkapasitas 2 juta ton per tahun. Bahan baku kimia ini diperlukan untuk menghasilkan ethylene, propylene, dan produk turunan lain. Produksi ini diharapkan akan mengurangi impor yang nilainya mencapai US$1,5 miliar.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) memberikan sinyal untuk berkontribusi dalam pengembangan industri petrokimia. Perusahaan berpelat merah ini mengaku tengah melakukan pembicaraan dengan Mitsubishi Corporation untuk produksi carbon black di dalam negeri.

"Pertamina tentu akan terus meningkatkan value produk dan mengoptimalkan hasil dari produk di seluruh kilang Pertamina di Indonesia," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman kepada Bisnis.

Sejauh ini, Pertamina telah memproduksi Carbon Black Feed Stock (CBFS). Ini adalah salah satu bahan utama carbon black yang digunakan oleh industri ban dan produk karet lainnya untuk kendaraan. Sebagian kecil dari produk ini digunakan untuk berbagai bahan kimia hilir, seperti cat dan tinta.

CBFS merupakan hasil penyulingan Marine Fuel Oil (MFO) yang biasanya digunakan untuk bahan bakar kapal laut.

 

Seorang karyawan tengah menyelesaikan proses produksi ban Goodyear./Dok. Goodyear

Bergantung Impor
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane mengatakan ketersediaan carbon black di dalam negeri hanya diproduksi oleh satu produsen dengan kapasitas 40.000 ton. Meski tidak hanya dibutuhkan industri ban kendaraan, pabrikan carbon black lokal masih ragu untuk meningkatkan kapasitas produksi lantaran bahan bakunya masih bergantung pada impor.

Oleh karena itu, kerja sama antara Mitsubishi dan Pertamina menjadi penting mengingat Pertamina dapat memasok residu dari penyulingan minyak sebagai bahan baku carbon black.

“Nah, itu masih ragu-ragu, tidak tahu kenapa Pertamina [ragu-ragu],” ujar Azis.

Dia berharap kerja sama antara Pertamina dan Mitsubishi Corp terwujud, sehingga pasokan carbon black di dalam negeri meningkat dan harganya menjadi lebih kompetitif. Hal ini lantaran carbon black merupakan bahan baku utama industri ban, di mana 90 persen dari berat compound ban berasal dari karet sintetis dan carbon black.

“Yang kami harapkan adalah industri [ban] itu pertumbuhannya komprehensif. Maunya konten lokalnya tinggi. Makanya, kami minta Mitsubishi joint sama Pertamina [untuk produksi carbon black],” terang Azis.

Berdasarkan catatan APBI, baru 2 dari 4 bahan baku pembuatan ban yang dapat dipasok dari industri hulu lokal, yakni karet alam dan stearic acid. Sementara itu, 68 persen carbon black masih bergantung pada impor. (lihat tabel)

Selain itu, kebutuhan karet sintetis dan carbon black secara konsisten meningkat sejak 2015. Pada tahun lalu, kebutuhan karet sintetis tumbuh 12,21 persen menjadi 232.400 ton. Adapun, kebutuhan carbon black naik tipis 0,82 persen.

Dua pemasok karet sintetis adalah Chandra Asri dan PT Gajah Tunggal Tbk. Saat ini, pasokan karet sintetis baru memenuhi 50 persen kebutuhan yakni 464.800 ton per tahun.

Lantaran ketersediaan bahan baku yang tidak mumpuni itulah, perusahaan ban terbesar di Eropa Timur ragu-ragu membangun pabrik di Indonesia. Padahal, pemerintah dan pelaku industri sedang berusaha agar seluruh jenis ban dapat dipenuhi oleh industri lokal.

Hal ini mengingat neraca perdagangan ban untuk bus dan truk yang masih defisit, meski perdagangan ban secara keseluruhan sudah surplus. Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan produksi ban bus dan truk yang belum mencukupi permintaan dalam negeri, khususnya ban radial bus dan truk. (lihat tabel)

Azis berharap industri hulu di dalam negeri bisa berpikir secara luas dengan menggenjot kapasitas produksi. Dengan demikian, pelaku industri hilir dapat merencanakan strategi bisnis jauh ke depan.

Kawasan Industri Terintegrasi
Ketua Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (Akida) Michael Susanto Pardi menilai langkah pemerintah mendorong pengembangan industri petrokimia sebagai penghasil bahan baku industri kimia dasar patut diapresiasi.

Namun, menurutnya, semestinya dibangun kawasan industri yang terintegrasi.

“Industri kimia perlu integrasi dari hulu ke hilir sehingga proses produksi lebih efisien. Alhasil, produk pabrikan lokal akan lebih kompetitif di pasar global,” sebut Michael kepada Bisnis, baru-baru ini.

Sejauh ini, industri nasional belum terintegrasi lantaran lokasi masing-masing pelaku terpisah dan berjarak. Padahal, di beberapa negara lain, lokasinya berada di satu kawasan yang terintegrasi mulai dari industri hulu, hilir, hingga ekspor.

Beberapa contohnya adalah kawasan industri Pulau Jurong di Malaysia dan kawasan industri Shanghai di China. Integrasi industri hulu—hilir—pasar membuat biaya logistik logistik bisa ditekan.

Sementara itu, biaya logistik di Indonesia terbilang mahal, sekitar 5-7 persen dari total biaya produksi.

Jarak Karawang—Medan dan Karawang—Jurong tidak jauh berbeda. Namun, biaya logistik ke Medan bisa 2—3 kali lebih tinggi dibandingkan biaya logistik ke Singapura. Selain itu, biaya logistik Karawang—Surabaya dan Karawang—Tokyo sama, yakni mencapai US$30—US$40 per metrik ton.

“Jarak beda, tapi ongkosnya sama,” ucap Michael.

Pekerja farmasi beraktivitas memproduksi obat di pabrik Pfizer Indonesia, Jakarta Timur, Senin (29/4/2019)./ANTARA-Indrianto Eko Suwarso

Dia pun mengusulkan agar pemangku kepentingan merencanakan pendirian kawasan industri yang terintegrasi di sebuah wilayah pada 2039.

Sementara itu, biaya listrik dan biaya gas masing-masing berkontribusi 10 persen dan 20 persen dari biaya produksi. Jika biaya listrik di dalam negeri terbilang cukup kompetitif, maka biaya gas masih jomplang.

Soal gas ini, pemerintah telah menurunkan harga hingga US$6 per juta thermal unit (MMBtu) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016. Regulasi itu menyatakan bahwa penurunan harga gas dapat dinikmati oleh enam sektor manufaktur yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Tetapi, ungkap Michael, kebijakan ini ternyata hanya dinikmati industri pupuk dan hanya berlaku selama 1 tahun.

Dengan kebijakan yang parsial dan sesaat, rasanya sulit untuk membangun industri yang berdaya saing di kancah global. Tanpa kebijakan yang komprehensif dan berjangka panjang, manufaktur pun sulit mengurangi ketergantungan pada produk impor dan lepas dari impitan defisit.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
industri kimia, fokus

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top