Mencari Cara Kerek Kualitas SDM di Era Revolusi Industri 4.0

Perkembangan teknologi menuntut kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih tinggi. Siapkah Indonesia?
Lalu Rahadian
Lalu Rahadian - Bisnis.com 06 Agustus 2019  |  09:45 WIB
Mencari Cara Kerek Kualitas SDM di Era Revolusi Industri 4.0
Sejumlah pencari kerja mengamati pengumuman lowongan kerja saat kegiatan bursa kerja di kawasan Lumintang, Denpasar, Bali, Selasa (9/7/2019). Bursa kerja yang diikuti 40 perusahaan yang menyediakan sekitar 1.000 lowongan pekerjaan tersebut diselenggarakan untuk menekan angka pengangguran. - ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Bisnis.com, JAKARTA -- Apa mata pelajaran tersulit yang pernah kalian hadapi semasa duduk di bangku Sekolah Dasar (SD)?
 
Mungkin jika pertanyaan itu disampaikan ke murid-murid SD di Indonesia, jawaban mayoritas mereka adalah pelajaran Matematika. Atau bisa jadi banyak di antara mereka yang menganggap susah pelajaran Bahasa Inggris.
 
Jawaban berbeda bisa jadi dimiliki murid SD di negara lain, salah satunya Singapura. Saat banyak dari pelajar SD di Indonesia masih berkutat dengan sulitnya pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris, murid sekolah di sana sudah harus menghadapi mata pelajaran yang terbilang baru dan lebih menantang: coding alias pemrograman.
 
Dikutip dari Straitstimes.com, Pemerintah Singapura akan mewajibkan semua pelajar SD ke atas untuk belajar ilmu coding mulai tahun depan. Kewajiban itu keluar bukan tanpa alasan.

Leasia Roberts (kiri) dan Caden Peterson (kanan), keduanya berusia 10 tahun, menggunakan tablet untuk mengontrol drone di dalam area yang terbuat dari tumpukan buku, Sabtu (3/8/2019). SMP Wylie di Abilene, Texas, AS menggelar open house bagi para siswa yang tertarik dengan pemrograman, industri gim, industri robot, dan inovasi./USA TODAY NETWORK via Reuters
 
Pemerintah Singapura menganggap ilmu ini penting dipelajari agar banyak talenta berkemampuan teknologi tinggi pada masa depan. Bekal pelajaran ilmu pemrograman dari SD dipercaya bisa mengakselerasi kemunculan tenaga kerja yang siap bersaing di era ekonomi digital.

Tak hanya untuk pelajar SD ke atas, Singapura juga memberi bekal pelajaran dasar dunia digital bagi penduduknya yang berusia lanjut mulai tahun ini. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mendorong digitalisasi perusahaan di Singapura dan berujung pada lahirnya ekosistem ekonomi digital di seantero Negeri Singa.
 
Keseriusan Pemerintah Singapura menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) menghadapi Revolusi Industri 4.0 tak bisa dianggap sebelah mata. Namun, kebijakan negeri tetangga itu dianggap tak bisa menjadi standar yang harus diikuti dan diterapkan Pemerintah Indonesia.
 
“Singapura tidak bisa kita jadikan benchmark terus menerus. Karena biar bagaimanapun tingkat kesulitan mereka berbeda dengan kita. Kita mesti benchmark ke negara besar juga seperti India, Prancis yang penduduknya banyak dan punya karakteristik otonomi daerah. Singapura itu gampang mengaturnya karena tak ada otonomi daerah,” ujar Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Ricky Pesik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).

Tak hanya Singapura yang beranggapan bahwa ilmu pemrograman penting diperkenalkan sejak awal. Negara-negara lain seperti AS pun mendorong para siswanya untuk mempelajari bidang ini lebih dini.
 
SDM Revolusi Industri 4.0
Pemerintah Indonesia bukan tidak punya keinginan meningkatkan kualitas SDM menghadapi Revolusi Industri 4.0. Gencarnya perubahan dan penetrasi digital beberapa tahun terakhir membuat pemerintah mulai berbenah, salah satunya dengan menggencarkan pelaksanaan pendidikan vokasi yang link and match dengan kebutuhan dunia industri.

Menteri BUMN Rini Soemarno (keempat kanan) meninjau kelas khusus perkeretaapian di SMKN 1 Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (17/7/2019). Kelas khusus perkeretaapian ini kerja sama PT Industri Kereta Api (INKA) dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Timur, guna menguatkan tenaga terampil untuk dipekerjakan di Pabrik Kereta INKA di Banyuwangi./ANTARA FOTO-Budi Candra Setya
 
Sayangnya, upaya pemerintah melakukan link and match antara dunia pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri belum dianggap maksimal. Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam pernah mengatakan dalam 10 tahun ke depan, ada setidaknya 60 persen tenaga kerja yang butuh dilatih ulang keterampilan dan keahliannya (re-skilling).
 
Pelatihan ulang dibutuhkan karena banyak lulusan sekolah vokasi dan pekerja saat ini yang belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan di era industri 4.0.
 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang tertinggi dari semua tingkat pendidikan. Pada Februari 2019, angkanya 8,63 persen atau hanya turun sedikit dari posisi setahun sebelumnya, yang sebesar 8,92 persen.
 
TPT menjadi indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.
 
Sementara itu, lulusan SD mendominasi penduduk bekerja di Indonesia. Pada Februari 2019, porsinya mencapai 40,51 persen.
 
Adapun porsi lulusan SMK baru menyentuh 11,31 persen dan lulusan universitas 9,75 persen. Padahal, siswa SMK digadang-gadang menjadi orang-orang yang siap langsung bekerja setelah lulus.

Menjawab tantangan itu, Presiden Joko Widodo menegaskan visinya untuk fokus membangun SDM berkualitas di periode kedua pemerintahannya. Visi itu termaktub dalam pidato Visi Indonesia Jokowi di Sentul, Bogor yang disampaikan pada 14 Juli 2019.
 
Saat itu, Jokowi menekankan pentingnya pembangunan SDM berkualitas. Presiden ketujuh RI ini bahkan berjanji akan membangun Manajemen Talenta Indonesia untuk melakukan identifikasi, fasilitasi, serta dukungan bagi anak-anak bertalenta.

Saat masih berkampanye di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi juga berulang kali menekankan pentingnya pembangunan SDM untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0. Untuk menghadapi perubahan yang cepat ini, dia mengaku sudah menyiapkan perluasan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjangkau tingkat pendidikan sarjana atau vokasi.


 
Menurut Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Asrorun Niam, ada tiga hal utama yang menjadi fokus pengembangan dan peningkatan kualitas SDM Indonesia. 

Pertama, aspek yang harus dibenahi adalah jiwa kepemimpinan masyarakat. Sikap kepemimpinan yang baik di diri seseorang menjadi modal utama lahirnya SDM berkualitas.
 
"Kepemimpinan yang baik di suatu komunitas jadi salah satu prasyarat untuk mewujudkan harmoni dan mengelola berbagai kepentingan. Sebagus apapun gagasan, kalau tidak ada kepemimpinan yang baik maka tak akan sampai tujuan," ujarnya.
 
Pengembangan jiwa kepemimpinan menjadi salah satu fokus kerja Kemenpora untuk meningkatkan mutu SDM kelompok usia 16-30 tahun. Ada tiga level yang harus diperhatikan agar seseorang bisa memiliki jiwa kepemimpinan yang baik.
 
Pertama, seseorang harus dibentuk agar punya kepemimpinan individual yang bagus. Alasannya, di era Revolusi Industri 4.0, setiap individu bisa dengan bebas melakukan apapun, bicara di mana pun, dan mengutarakan pendapat pribadi melalui berbagai kanal seperti media sosial. 

Kedua, pembentukan sifat kepemimpinan di tingkat domestik atau keluarga. Menurut Asrorun, keberadaan pemimpin yang bagus di keluarga bisa membuat satuan terkecil di masyarakat ini harmonis dan membaca dampak positif di lingkungan sekitar keluarga terkait.
 
Ketiga, sifat kepemimpinan dalam level publik harus dimiliki generasi muda. 

Founder dan CEO Go-Jek Grup Nadiem Makarim (dari kanan), Co-Founder Kevin Aluwi, dan Presiden Go-jek Grup Andre Soelistyo usai peresmian logo baru Go-Jek di Jakarta, Senin (22/7/2019)./Bisnis-Nurul Hidayat

Fokus kedua dalam pengembangan SDM ada di aspek kepeloporan. Asrorun menerangkan generasi muda perlu memiliki jiwa pelopor agar efektif dan mudah mengartikulasikan kepentingan, ide, dan gagasan ke dalam tindakan nyata.
 
“Fokus ketiga terkait kewirausahaan. Ini menjadi kunci ketika kita menginginkan kemandirian sebagai bangsa, dan secara proporsional ada jumlah di mana wirausaha menjadi penopang kehidupan masyarakat. Ini bisa mengarah pada [terbentuknya] kemandirian sebagai bangsa," ucapnya.

Di sisi lain, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 yang mengatur pemberian super deduction tax kepada usaha yang menyelenggarakan vokasi dan Research and Development (R&D). Lewat aturan ini, penyelenggara vokasi bisa mendapatkan pengurangan penghasilan bruto hingga 200 persen dari biaya penyelenggaraan vokasi, sedangkan R&D hingga 300 persen dari biaya penyelenggaraan R&D.

Langkah ini disambut baik Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perindustrian Johnny Darmawan, yang mengakui memang saat ini banyak tenaga kerja yang tidak siap pakai.  

SDM yang Belum Maksimal
Fokus menyiapkan SDM berkualitas demi Revolusi Industri 4.0 memang telah dimiliki pemerintah. Namun, ada sejumlah tantangan yang harus dijawab agar peningkatan mutu masyarakat bisa dilakukan optimal.
 
Ricky mengungkapkan salah satu tantangan yang harus dijawab pemerintah adalah menyiapkan ekosistem untuk para talenta di Indonesia. Bekraf menganggap ekosistem bagi generasi muda bertalenta sama pentingnya dengan rencana pembentukan Lembaga Manajemen Talenta oleh pemerintah.

Dosen Universitas Negeri Gorontalo Amirudin Dako menunjukan data sebaran penduduk di situs Desa Dunggala di Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Sabtu (20/7/19). Pemerintah Desa bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Gorontalo mengembangkan Desa Digital Dunggala melalui pembuatan situs berisikan data penduduk lengkap, potensi dan produk desa, jalur evakuasi, luas lahan setiap warga serta pembuatan surat elektronik untuk mempermudah pelayanan masyarakat./ANTARA FOTO-Adiwinata Solihin
 
“Talenta-talenta ini harus didukung kebijakan yang memungkinkan mereka accelerate. Tentu juga ada birokrasi untuk mendukungnya. Ini harus jadi perhatian. Kalau ada lembaga tapi talentanya tak bisa didorong dan diberi jalur untuk lari cepat, maka akan pusing sendiri talenta-talenta ini,” paparnya.
 
Kehadiran anak-anak muda berkualitas juga harus diikuti keberadaan tolok ukur atau benchmark yang ajeg. Ricky menganggap percuma jika para talenta ini mendapat binaan tanpa memiliki tolok ukur jelas untuk berkompetisi di dunia internasional.
 
“Kita tak mau hanya melahirkan jago kandang saja dengan manajemen talenta ini,” tegasnya.
 
Bekraf menilai selama ini, hampir semua kementerian dan lembaga sudah melakukan investasi dalam hal manajemen talenta di bidang masing-masing. Namun, talenta-talenta yang ada kurang terintegrasi sehingga belum terlihat sumbangsih besar bagi Indonesia.
 
Ricky lantas menyarankan agar nantinya Lembaga Manajemen Talenta tidak mengalami masalah seperti Bekraf saat awal berdiri. Dia berharap lembaga itu bisa segera bekerja tanpa harus berkutat dengan urusan anggaran, SDM, dan teknis kerja di awal-awal pembentukan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
tenaga kerja, sdm, fokus

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top