Realisasi Investasi Tak Melulu Soal Demokrasi

Ada banyak faktor yang menentukan deras lambannya aliran investasi asing di suatu negara. Demokratis tidaknya negara terkait ternyata tak melulu berpengaruh.
Lalu Rahadian
Lalu Rahadian - Bisnis.com 01 Agustus 2019  |  07:00 WIB
Realisasi Investasi Tak Melulu Soal Demokrasi
Infografik negara dengan tingkat demokrasi terbaik dan realisasi investasi asing langsung tertinggi. - Bisnis/Ilham Nesabana

Bisnis.com, JAKARTA -- Tidak ada yang meragukan posisi China sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar, saat ini.

Bersama Amerika Serikat (AS), China telah menjadi salah satu kutub perekonomian global. Apapun yang terjadi di negara itu pasti berimbas pada pertumbuhan ekonomi global.

Bukti nyata dari pentingnya posisi China di dunia internasional saat ini, terlihat dari perang dagang antara Negeri Panda dan AS. Perang dagang kedua negara itu sampai membuat International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan global 2019.

IMF menyatakan risiko terhadap ekonomi global telah meningkat. Oleh karena itu, pertumbuhan diprediksi sebesar 3,2 persen untuk 2019 dan 3,5 persen untuk 2020, atau masing-masing turun 0,1 persen dari prediksi yang disampaikan pada April 2019.

Perang dagang antara AS dan China juga dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Jepang, Juni 2019. Saat itu, bahkan muncul prediksi pertumbuhan ekonomi global akan turun 0,5 persen jika situasi tersebut berlanjut.

Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping menghadiri pertemuan bilateral kedua negara di sela-sela KTT G20 di Osaka, Jepang, Sabtu (29/6/2019)./Reuters-Kevin Lamarque

Pentingnya posisi China dalam konteks perekonomian global juga tercermin dari nilai investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) yang masuk ke negara itu pada tahun lalu. Berdasarkan World Investment Report 2019 yang dirilis United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD), nilai FDI yang masuk ke negara itu menempati urutan kedua terbesar sepanjang 2018.

FDI yang masuk ke China tercatat mencapai US$139 miliar pada 2018. Jumlah itu lebih tinggi dibanding setahun sebelumnya yang senilai US$134 miliar.

Naiknya jumlah FDI ke China patut diperhatikan, sebab hal itu terjadi bersamaan dengan menurunnya jumlah investasi langsung asing yang masuk ke AS. Meski menempati posisi pertama negara penerima FDI terbesar, namun jumlah investasi langsung asing ke AS turun dari US$277 miliar pada 2017 menjadi US$252 miliar di 2018.

Selain AS dan China, negara lain yang mendapat banyak investasi asing langsung sepanjang 2018, di antaranya Hong Kong, Singapura, dan Belanda. Besaran investasi asing yang masuk ke Hong Kong mencapai US$116 miliar, sedangkan Singapura US$78 miliar dan Belanda US$70 miliar.

Sementara itu, Indonesia tercatat mendapat US$22 miliar investasi asing langsung sepanjang 2018. Jumlah itu naik tipis dari FDI pada 2017, yang sebesar US$21 miliar.

Meski memiliki angka FDI tinggi, jangan anggap kehidupan di China, Hong Kong, atau Singapura lebih demokratis dibanding Indonesia. Merujuk laporan Democracy Index 2018 yang dikeluarkan The Economist Intelligence Unit, tingkat demokrasi ketiga negara itu berada di bawah Indonesia, yang ada di posisi 65.

Democracy Index 2018 mencatat Singapura menempati urutan 66, sedangkan Hong Kong berada di posisi 73 dan China menempati rangking 130 dari 167 negara.

Indeks Demokrasi Global ini dihitung berdasarkan beberapa variabel, di antaranya proses pemilihan dan keberagaman, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil dan fungsi pemerintahan. Norwegia, Islandia, dan Swedia menjadi tiga negara yang menempati urutan teratas indeks tersebut.

Melihat faktor demokrasi dan nilai FDI di atas, timbullah pertanyaan baru: adakah hubungan antara besarnya nilai investasi langsung asing dengan indeks demokrasi di sebuah negara?

President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata (dari kiri), CEO Grab Anthony Tan, Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son, Board Director, Executive Vice President & CSO Kataunori Sago dan CEO Tokopedia William Tanuwijaya saat diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/7/2019)./ANTARA-Puspa Perwitasari

Hubungan Investasi dan Demokrasi
Menurut Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal, tidak ada hubungan signifikan antara tingkat demokrasi dengan besar kecilnya nilai FDI serta pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

"Lihat saja China dan Vietnam yang dibanjiri investor dari luar pada dasarnya bukan negara demokrasi, bahkan cenderung otoriter dan sentralistik," katanya kepada Bisnis, Selasa (30/7/2019).

Faisal menganggap investor akan lebih mempertimbangkan kepastian dan efektivitas kebijakan pemerintah sebelum memutuskan penanaman modal di sebuah negara. Mereka juga dipercaya lebih melihat ada atau tidaknya stabilitas politik dan keamanan dibanding tingkat demokrasi di sebuah negara.

Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 yang baru dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), skor IDI pada 2018 naik dibanding 2017. IDI 2018 memiliki skor 72,39 atau lebih tinggi 0,28 poin dibanding IDI 2017 yang berada di level 72,11.

Kenaikan IDI 2018 ditunjang meningkatnya skor dari aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin, dari 72,49 menjadi 75,25. Sementara itu, skor dari aspek Kebebasan Sipil turun 0,29 poin dari 78,75 menjadi 78,46. Hal yang sama juga terjadi di aspek Hak-hak Politik, yang turun 0,84 poin dari 66,63 menjadi 65,79.

Salah satu indikator demokrasi yang turun nilainya adalah tingkat pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan IDI 2018, indikator ini turun 4,9 poin dibanding indeks pada 2017.

Penurunan juga terjadi pada hal partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. Skor variabel ini melemah 1,88 poin dibanding 2017.

Faisal memandang turunnya kebiasaan masyarakat mengadukan penyelenggaraan pemerintah yang buruk tidak berdampak negatif pada kepercayaan investor atau pertumbuhan ekonomi nasional. Partisipasi politik masyarakat yang turun dalam mengawasi kinerja pemerintah juga disebut tak berdampak signifikan.

"Contoh China, walaupun partisipasi masyarakat dalam politik sangat rendah tapi negara menjamin stabilitas politik dan keamanannya walau harus dengan cara represif dan otoriter. Stabilitas inilah yang meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal," terangnya.

CORE menganggap meski skor IDI tinggi, tapi minat investor menanamkan modal di Indonesia tak akan terpengaruh jika pemerintah tak mampu menciptakan stabilitas keamanan, politik, dan efektivitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan untuk mendorong investasi harus tetap dikeluarkan pemerintah.

Warga memperlihatkan surat suara sebelum mencoblos di TPS 35 Jalan Gereja Medan, Sumatra Utara, Kamis (25/4/2019)./ANTARA-Septianda Perdana

Pentingkah Demokrasi bagi Investasi?
Pendapat berbeda dikemukakan ekonom Indef Bhima Yudhistira. Dia memandang banyak investor dari negara maju yang mempertimbangkan aspek demokrasi di negara tujuan, di samping faktor ekonomi makro dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM).

Skor IDI yang selalu di kategori sedang sejak 2009, dianggap bisa membuat investor berpikir ulang mengenai risiko politik jangka panjang. Apalagi, sejumlah indikator di IDI yang mengalami penurunan skor merupakan hal krusial seperti penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, serta variabel kebebasan berkeyakinan.

"Kalau intoleransi ini jadi persoalan serius, maka bisa memicu pecahnya konflik sektarian. Kalau terjadi konflik kan investor yang mau bangun pabrik miliaran dolar jadi ragu masuk Indonesia," tutur Bhima kepada Bisnis.

Menurunnya partisipasi masyarakat dalam politik juga dianggap bisa berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Alasannya, pelibatan peran masyarakat yang kurang bisa membuat check and balances sebuah kebijakan ekonomi menurun.

Bhima mencontohkan bisa saja pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak pro dunia usaha. Namun, karena masyarakat kurang berpartisipasi mengawal pemerintahan, maka kebijakan itu tetap dilakukan dan berujung pada kerugian bagi investor atau calon penanam modal.

Meski dianggap memiliki pengaruh terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi, tapi indeks demokrasi dianggap hanya merupakan satu dari beberapa variabel yang mempengaruhi keputusan investor.

Bhima mengemukakan faktor ketersediaan dan kualitas SDM, serta kepastian regulasi dan daya saing menjadi hal-hal yang lebih mempengaruhi aliran investasi serta pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

"Saat Pemilu atau jelang Pemilu, indikator demokrasi jadi penting karena terkait risiko konflik. Tapi, setelah Pemilu, balik lagi [pertimbangan dan pengaruh utama] soal stabilitas makro ekonomi, daya saing, SDM, dan kemudahan berbisnis," ucapnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menganggap nilai IDI yang stagnan di kategori sedang sejak 10 tahun terakhir tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat investasi di Indonesia. Namun, dia mengamini pentingnya keberadaan sistem demokrasi yang sehat untuk menarik investor dari luar negeri.

Pekerja konstruksi saat peresmian Pembukaan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2017)./ANTARA-Puspa Perwitasari

Hariyadi menjelaskan investor asing biasanya lebih senang menanamkan modal di negara yang memiliki sistem demokrasi sehat. Keunggulan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, menurutnya, harus dimanfaatkan betul oleh pemerintah.

“Sebagai contoh, sebetulnya kita sama Vietnam itu berpeluang Indonesia jauh lebih menarik untuk perusahaan-perusahaan AS karena dianggap kita demokratis, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM),” ungkap Hariyadi kepada Bisnis.

Dia menambahkan seharusnya nilai IDI tahun ini, bisa jauh lebih baik dibandingkan skor tahun lalu. Alasannya, Indonesia berhasil menyelenggarakan Pemilu serentak tanpa halangan berarti.

Keberhasilan ini dianggap bagus oleh investor. Hariyadi meyakini para investor memandang praktik berdemokrasi di Indonesia sudah matang karena keberhasilan Pemilu 2019.

“Tapi, kalau pemerintah dalam arti birokrasinya enggak beres ya, itu sama saja nanti dihindari investor, itu harus hati-hati. Makanya, saya selalu bilang, pengusaha sebagai masyarakat sipil itu harus selalu meng-counter karena pemerintah tak bisa didiamkan. Dia harus diingatkan supaya tidak mengambil kebijakan yang kontraproduktif,” tegasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
investasi, demokrasi, fokus

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top