NGOBROL EKONOMI: Uninterupted Reform & Kabinet Eksekutor

Presiden bisa memberikan penugasan kepada korporasi swasta besar untuk membangun sektor riil, dengan pendekatan stick dan carrot yang baik. Mereka perlu diberikan insentif yang kuat, namun dengan target dan key performance indicator yang terukur.
Arif Budisusilo
Arif Budisusilo - Bisnis.com 17 Juni 2019  |  12:01 WIB
NGOBROL EKONOMI: Uninterupted Reform & Kabinet Eksekutor
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menperin Airlangga Hartarto (kiri), Dirut Pelindo II Elvyn G. Masassya (kedua kiri), Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah), Menhub Budi Karya Sumadi dan Mendag Enggartiasto Lukita menekan tombol pelepasan ekspor komoditas Indonesia menggunakan kapal kontainer berukuran raksasa, di Terminal JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/5/2018). - ANTARA/Wahyu Putro A

Barangkali ini bisa dianggap sebagai hadiah Lebaran.  Empat perusahaan milik Negara alias BUMN masuk daftar perusahaan publik terbesar dunia pada 2019. Bukan sembarangan, mengingat lembaga yang mengeluarkan daftar itu adalah majalah Forbes.

Mereka adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

Forbes menyusun daftar peringkat perusahaan publik terbsear di dunia pada 2019, dengan sejumlah kriteria, yakni nilai kapitalisasi pasar, penjualan, laba, dan aset pada tahun 2018.

Berdasarkan kriteria itu, terdapat 2.000 perusahaan publik global terbesar dari 61 negara.  Di daftar itu, empat BUMN Indonesia ikut tercantum di dalamnya. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) menempati posisi 363, dengan kapitalisasi pasar US$38,8 miliar, disusul Bank Mandiri (BMRI) di posisi 481 dengan kapitalisasi pasar US$25,9 miliar.

Selanjutnya, PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) di posisi 747 dengan kapitalisasi pasar US$27,2 miliar, diikuti Bank Negara Indonesia (BBNI) di peringkat 835 dengan nilai kapitalisasi pasar US$13,1 miliar.

Suka tak suka, ini adalah kabar baik. Dunia keuangan internasional menghargai apa yang telah dicapai Indonesia dalam meningkatkan kinerja BUMN.

Ini juga menjadi bukti tambahan, bahwa BUMN Indonesia berhasil melakukan transformasi menjadi perusahaan yang makin disegani. Bukan sekadar kinerja yang baik saja, melainkan kemampuan melakukan perubahan di banyak aspek korporasi. Dan berhasil.

Bahkan Menteri BUMN Rini Soemarno meyakini, apresiasi internasional itu sekaligus menunjukkan bahwa daya saing BUMN Indonesia semakin kuat di antara perusahaan top global lainnya.

Selain kapitalisasi pasar, sekadar gambaran pertumbuhan laba BUMN juga menjanjikan. Lima tahun lalu, keuntungan perusahaan BUMN baru mencapai Rp143 triliun. Tahun lalu, laba BUMN melampaui Rp200 triliun. Sebuah lompatan yang signifikan.

Bukan cuma itu. Selama empat tahun terakhir, BUMN tampak memberikan kontribusi berarti bagi pembangunan negeri. Tagline 'BUMN Hadir untuk Negeri' kental terasa, meski penuh kontroversi.

Hal itu terlihat dari lompatan infrastruktur yang signifikan, yang tak mungkin dikejar oleh perusahaan swasta di masa lalu. Ambil contoh saja pengerjaan jalan tol yang melibatkan sinergi banyak BUMN mulai dari pembebasan lahan, proses konstruksi hingga tahapan operasi.

Kalau boleh disebut, BUMN ber-gotong royong dalam pembebasan lahan, pembiayaan dan konstruksi, hingga seluruh tol Trans-Jawa hampir tuntas dan tinggal menyisakan ruas Probolinggo-Banyuwangi.

Padahal, banyak ruas tol Trans-Jawa itu bertahun-tahun --bahkan lebih dari satu dekade-- dikuasai oleh investor swasta dan nyaris tidak ada kemajuan berarti.

Yang spektakuler adalah pengerjaan tol Trans-Sumatera. Dalam kurun waktu empat tahun, ruas Bakauheni di ujung timur Lampung dan Palembang sepanjang 360 km lebih, tahun ini sudah selesai.

Padahal, pembangunan tol itu dimulai dari nol, sejak pembebasan lahan. BUMN punya andil besar berkat langkah sinergi, sehingga proses pembebasan lahan bisa dilakukan dalam waktu yang cepat.

Banyak contoh lain, jika tidak memperpanjang daftar untuk disebutkan.

Namun, yang jelas, kehadiran BUMN selama lima tahun terakhir ini begitu terasa sebagai agent of development.

Padahal, banyak yang nggak tahu bahwa manajemen pontang-panting dan tunggang langgang dalam menjalankan peran dan penugasan yang digariskan Presiden Joko Widodo maupun Menteri Rini. Dan mereka berhasil.

***

Indonesia juga telah mendapatkan "Hadiah Lebaran" sebelumnya, yakni kenaikan peringkat sovereign rating Indonesia dari lembaga pemeringkat global Standard & Poors pada 31 Mei silam.

Peringkat sovereign credit Indonesia yang semula 'BBB-' di-upgrade menjadi 'BBB' alias "Triple B".

Kenaikan peringkat itu berdasarkan kemampuan Indonesia mengelola pertumbuhan ekonomi yang kuat didukung oleh kebijakan fiskal yang prudent alias berhati-hati.

Kita semua tahu, dalam situasi global yang bergejolak dewasa ini --harga komoditas tidak menentu, perang dagang Amerika versus China juga masih penuh ketidakpastian--perekonomian Indonesia mampu tumbuh stabil di level 5%.

Terlebih lagi, menurut S&P, perekonomian Indonesia berhasil tumbuh lebih cepat daripada negara dengan tingkat pendapatan yang sama. 

Berdasarkan rata-rata tertimbang selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan Produk Domestik Bruto per kapita riil Indonesia mencapai 4,1%.  Nyaris dua kali lipat dari laju perekonomian lain dengan pendapatan setingkat Indonesia, yang rata-rata cuma tumbuh 2,2%.

S&P juga memperkirakan kondisi perekonomian akan terus terkelola dengan baik menyusul terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo.

Manajemen utang Indonesia juga mendapatkan apresiasi, dengan beban utang terkelola secara stabil di bawah 30% PDB. Pengelolaan fiskal juga diapresiasi dengan kemampuan menjaga defisit anggaran secara konsisten, bahkan diproyeksi tetap di bawah 2% PDB selama empat tahun ke depan.

S&P tak luput pula menggarisbawahi kebijakan moneter yang suportif terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan nilai tukar yang fleksibel serta pengelolaan tingkat bunga acuan, Bank Indonesia dinilai semakin mengedepankan mekanisme pasar.

***

Dua kabar tersebut saya ceritakan bukan tanpa dasar. Perubahan ekonomi yang sudah berlangsung kencang dalam lima tahun terakhir --sebagai kelanjutan transformasi pada dekade sebelumnya-- tampaknya akan terus berlangsung.

Yang pasti, proses transformasi dan reformasi ekonomi ini bukanlah mekanisme autopilot, melainkan perlu visi,  leadership dan diskresi yang decissive.

Sekadar ilustrasi saja, bolehlah dicatat, keberanian memberikan penugasan kepada BUMN untuk mengambil alih banyak proyek infrastruktur yang relatif mandeg sebelumnya, adalah kunci dari keberhasilan percepatan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun terakhir. Ini adalah langkah yang decissive, firm dan bold.

Namun, upaya itu tidak akan lengkap manakala tidak diiringi aneka kebijakan lain yang konsisten dan koheren, termasuk dalam pengelolaan moneter dan fiskal, serta debirokratisasi dan deregulasi.

Sebagai gambaran, 16 Paket Kebijakan Ekonomi yang dulu banyak diragukan, pelan-pelan mulai menunjukkan hasil. Memang tidak seketika, tetapi berproses dan bertahap. Hasilnya gradual.

Dalam kebijakan fiskal, di tengah dinamika domestik dan global yang menekan kinerja APBN, sekadar contoh, Menteri Keuangan juga menunjukkan kapasitasnya dalam mengelola strategi anggaran sehingga keseimbangan primer terus membaik dari tahun ke tahun. Itu pulalah yang mendapatkan apresiasi dari S&P.

Dalam kendali kementerian BUMN, berbagai terobosan pembiayaan yang diambil pemerintah dalam menggenjot infrastruktur secara gencar pun pada akhirnya membuat APBN tidak terlalu terbebani. 

Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, misalnya, terealisasi tanpa melibatkan uang APBN, karena pemerintah menemukan terobosan pembiayaan yang lain. Kolaborasi yang sehat dan strategis.

Lantas, APBN pun bahkan menjadi lebih sehat, meski dibombardir isu beban utang. Makanya, isu utang hanya hidup dalam kampanye politik, dan menjadi bahan 'orasi' para politisi.

Lebih dari itu, pelan tapi pasti, peringkat  daya saing investasi di Indonesia juga terus menanjak naik berkat kebijakan deregulasi dan debirokratisasi.

Tahun ini, peringkat daya saing Indonesia di posisi 32 dari posisi 43 pada tahun lalu, merujuk IMD World Competitiveness Center yang berbasis di Swiss. Indonesia naik 11 peringkat berkat berbagai langkahreformasi yang dilakukan pemerintah.

Namun, kini pekerjaan rumah yang perlu dikebut dalam periode kedua Presiden Joko Widodo adalah pembenahan di sektor riil, sekaligus meletakkan landasan yang lebih kokoh untuk kemajuan Indonesia ke depan.

Untuk yang ini pun, bolehlah kita tetap optimistis.

Kebetulan, sepekan menjelang Lebaran, saya bersama tim dari Bisnis Indonesia mendapatkan kesempatan wawancara dengan Presiden Joko Widodo.

Ceritanya panjang, meski saya hanya ingin menggarisbawahi satu hal. Pak Jokowi --panggilan ngepop Presiden Joko Widodo-- akan melanjutkan dengan lebih decissive program reformasi dan transformasi ekonomi.

Kalau diperkenankan, bolehlah saya menyebutnya dengan istilah un-interupted reform.

Sembari melanjutkan terobosan-terobosan dalam percepatan pembangunan infrastruktur, Pak Jokowi akan memperkuat konsentrasi kepada pembangunan SDM, yang diiringi penguatan reformasi.

Langkah reformasi ini mencakup reformasi struktural, reformasi birokrasi, penyederhanaan kelembagaan, penajaman kelembagaan, dan penyederhanaan perizinan. Berikutnya adalah penguatan teknologi dan inovasi.

Keempat aspek tersebut, rasanya, akan memperkuat sektor riil dalam jangka menengah dan panjang.

Dengan ketersediaan infrastruktur yang semakin baik, peningkatan kualitas SDM yang betul-betul konkrit serta reformasi yang berkelanjutan ditambah kapasitas teknologi dan inovasi, akan menghasilkan kombinasi fundamental yang memperkokoh pondasi menuju negara maju.

"Kita pastikan (Indonesia) tidak akan terjebak pada middle income trap," ujar Presiden Jokowi.

Karena itulah, Kabinet mendatang akan diperkuat karakternya sebagai Kabinet Eksekutor. "Sekarang kita betul-betul membutuhkan figur-figur yang memiliki karakter eksekutor yang kuat," begitu kata Presiden Jokowi.

Artinya, menteri-menteri yang akan dipilih Presiden Jokowi periode 2019-2024 mendatang mesti mampu mengeksekusi program, selain memiliki kapasitas manajerial yang baik.

Akan hal itu, saya tidak ada kata lain kecuali sependapat.

Reformasi berkesinambungan hanya akan dapat dilaksanakan oleh para eksekutor, bukan para orator. 

Selain itu, saya ingin titip kepada Presiden Jokowi, untuk menduplikasi keberhasilan penugasan korporasi melalui BUMN dalam membangun infrastruktur selama lima tahun terakhir.

Apabila memungkinkan, pemerintah bisa memberikan penugasan pula kepada korporasi swasta besar, yang memiliki spesialisasi tertentu di beberapa sektor, untuk membangun sektor riil, dengan pendekatan stick dan carrot yang baik.

Mereka perlu diberikan insentif yang kuat, namun dengan target dan key performance indicator yang terukur. Misalnya dalam upaya meningkatkan produk dalam negeri untuk substitusi impor, dan produk yang diandalkan untuk daya saing ekspor.

Kalau hal itu dapat dilakukan, bukan tidak mungkin konsep lama "Indonesia Incorporated" alias Indonesia Inc. akan berjalan. Seperti Korea Selatan yang maju dan besar dengan Samsung dan Hyundai. Begitu pula Jepang dengan sogososha-nya.

Jika penugasan khusus kepada swasta besar itu berjalan --seperti menduplikasi penugasan kepada BUMN--saya  yakin sektor riil akan lebih cepat berkembang. Indonesia akan lebih maju. Nah, bagaimana menurut Anda? (*)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
arif budisusilo, kinerja bumn

Editor : News Editor

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup