DANA DESA : Pembangunan Desa dalam Angka

Akar persoalan di kota adalah problem di perdesaan. Sebaliknya, solusi masalah di perdesaan ada di kota, tempat politik kebijakan berada.
Kahfi | 09 Mei 2019 08:03 WIB
Pengunjung berada di wahana wisata Pantai Indah, Desa Koto Petai, Kerinci, Jambi, Minggu (10/2/2019). Wahana wisata yang berada di tepi Danau Kerinci merupakan satu dari beberapa tempat wisata baru daerah itu yang tengah dikembangkan dengan menggunakan dana desa. - ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan

Bisnis.com, JAKARTA -- Persoalan timbal balik antara kota dan desa menjadi salah satu simpul yang hendak digusur pemerintahan era Joko Widodo. Pada 2015, pemerintah pun menggulirkan program dana desa.

Harapannya, dengan sokongan dana, pembangunan desa bisa diakselerasi. Pucuk keberhasilan itu pun kelak bisa jadi solusi pemerataan pendapatan, pemerataan populasi, antara desa dan kota yang kerap tidak dilirik pemangku kebijakan.

Anggaran program dana desa untuk periode 2015-2018 telah mencapai Rp187,65 triliun. Selama empat kali penganggaran tersebut, setiap desa rata-rata menerima aliran dana sebesar Rp631,17 juta setiap tahunnya.

Rata-rata penyerapan anggaran mencapai 88,4 persen setiap tahun. Dana desa yang dikucurkan diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa, jembatan, maupun irigasi.

Warga berkendara di jalan yang dibangun mengunakan dana desa 2018, di Desa Laladon, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/12/2018)./ANTARA-Yulius Satria Wijaya

Selain itu, dana desa wajib digelontorkan untuk penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan buat masyarakat. Hal lainnya, dana desa boleh dialirkan untuk peningkatan perekonomian desa, seperti pembangunan pasar hingga unit usaha.

Pembangunan ini turut terekam dalam angka. Badan Pusat Statistik (BPS) punya kewajiban melakukan survei Potensi Desa (Podes) sebanyak minimal 3 kali dalam 1 dasawarsa.

Berdasarkan survei Podes 2018, terdapat 75.436 pemerintahan unit desa di Indonesia. Dari jumlah itu, sebesar 5.606 desa atau sekitar 7,43 persen berkategori desa mandiri, 14.461 desa atau sekitar 18,77 persen masih dalam kategori tertinggal, sedangkan 55.369 desa lainnya atau 73,4 persen adalah desa berkembang.

Secara umum, survei itu menunjukan adanya perbaikan kehidupan di desa. Berdasarkan data Podes BPS, jumlah desa tertinggal turun 6.518 desa jika dibandingkan pada 2014, sedangkan desa mandiri bertambah 2.665 desa.

Dengan kata lain, pada 2014, jumlah desa tertinggal mencapai 19.750 desa dari 73.709 desa, atau sekitar 26,81 persen. Pada saat bersamaan, jumlah desa mandiri hanya sebanyak 2.894 desa atau setara dengan 3,93 persen.

Kategorisasi desa itu merujuk pada Indeks Pembangunan Desa (IPD). Instrumen ini mengukur pembangunan desa melalui lima dimensi, yang terdiri atas pelayanan dasasr, kondisi infrastruktur, transportasi, pelayanan umum, serta penyelenggaraan pemerintah.

Keseluruhan dimensi mempunyai 12 variabel penilaian. Selain itu, variabel tersebut memiliki 42 indikator penilaian, dengan skala penilaian 0-100.

Secara keseluruhan, rata-rata IPD mengalami peningkatan, dengan nilai 55,71 pada 2014, menjadi 59,36. Sayangnya, dari capaian itu, masih terdapat dimensi yang di bawah IPD rata-rata.

Urusan pelayanan dasar memiliki skor 57,65. Begitupun kondisi infrastruktur, yang meski meningkat dari 39,21 menjadi 44,63, tapi tetap berada di bawah IPD rata-rata.

Kondisi serupa terjadi pada dimensi pelayanan umum, yang mendapatkan skala penilaian 53,60 atau naik tipis dibandingkan kondisi 2014, yang skornya 51,72. Secara langsung, nilai IPD hanya terdongkrak peningkatan signifikan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berdialog dengan perwakilan kepala desa saat menghadiri Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa se-Indonesia di Jakarta, Rabu (10/4/2019)./ANTARA FOTO-Akbar Nugroho Gumay

Persoalannya, peningkatan IPD yang mengikis jumlah desa tertinggal masih terjerat upaya "menyehatkan" birokrasi desa. Padahal, secara substansial, pembangunan desa yang bisa dinikmati khalayak tak lain berupa infrastruktur dan pelayanan dasar.

Gambaran sukses IPD lantas diganjal kenyataan bahwa virus korupsi berada di kalangan birokrat desa. Hal ini bisa tergambarkan dari laporan Tren Penindakan Korupsi 2018 yang diterbitkan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun lalu.

Jumlah kasus mencapai 454 kejadian dengan kerugian negara menyentuh Rp5,6 triliun. Kasus itu melibatkan 1.087 tersangka.

Dari data nasional tersebut, korupsi sektor anggaran desa mencapai 96 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp37,2 miliar. Perinciannya, proyek infrastruktur 49 kasus dengan nilai kerugian Rp17,1 miliar dan non infrastruktur sebanyak 47 kasus dengan kerugian Rp20 miliar.

Anggaran desa yang paling rawan dikorupsi mencakup tiga sub sektor, yakni Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Pendapatan Asli Desa (PAdes). Selain itu, sektor sosial kemasyarakatan seperti dana bencana alam, juga rentan disalahgunakan.

Peneliti ICW Egi Primayogha menyampaikan modus korupsi dana desa bisa bermacam-macam, bergantung kepada titik rawannya. Ada empat titik yang rawan penyelewengan, yakni perencanaan anggaran, evaluasi penyaluran anggaran, implementasi anggaran, dan PAdes.

“Berdasarkan penelitian sepanjang 2018, kami identifikasi ada empat titik yang rawan korupsi dana desa,” tuturnya, saat itu.

Indikator Pembangunan
Meski demikian, masih terdapat indikator spesifik yang bisa diklaim sebagai kesuksesan pembangunan desa, terutama yang ditopang lewat gelontoran dana desa.

Dalam Podes 2018, terlihat geliat ekonomi di pedesaan yang cukup menggembirakan selama rentang waktu 2014-2018. Jika momok rontoknya industri nasional belakangan mengemuka, maka di perdesaan justru terjadi pertumbuhan industri.

Pada 2014, industri pengolahan tersebar di 2.368 desa. Jumlah ini meningkat menjadi 2.730 desa pada 2018. Artinya, jumlah desa yang melakoni sektor ekonomi tersebut tumbuh 15,3 persen.

Pada survei 2018, tergambarkan pula aktivitas niaga skala besar dan kecil yang terus diminati warga desa. Saat survei terakhir tersebut, sebanyak 4.020 desa mempunyai warga yang berdagang.

Adapun pertanian, yang hingga kini masih banyak digeluti warga desa, membukukan kenaikan tipis 0,9 persen di 73.007 desa yang tercatat.

Sejalan dengan hal itu, sektor jasa serta transportasi mengalami penurunan di desa-desa. Boleh jadi, hal tersebut merupakan imbas dari laju motorisasi yang mencapai pelosok.

Pada waktu bersamaan, basis pengiriman pahlawan devisa ikut meluas. Hasil survei pada 2018 menyebutkan jumlah desa yang mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bertambah menjadi 38.411 desa.

Di sisi lain, kebutuhan energi bagi masyarakat desa kian terpenuhi. Lihat saja upaya elektrifikasi yang meningkat mengacu kepada desa pengguna listrik PT PLN (Persero), yakni dari 69.531 desa pada survei 2014, menjadi 72.451 desa pada 2018.

Peningkatan tersebut tak lain merupakan hasil jerih upaya pembangunan infrastruktur besar, seperti pembangkit listrik, jaringan kabel, serta waduk. Desa yang sebelumnya memanfaatkan listrik dari sumber non PLN pun kini mulai beralih.

Selain listrik, pasokan energi untuk kebutuhan harian masyarakat desa pun membaik. Program penggunaan gas, baik itu berupa LPG maupun gas jaringan, telah merambah banyak desa. Pada 2018, sudah ada 59.221 desa yang penduduknya menggunakan gas.

Keberhasilan ini pun erat kaitannya dengan hasrat pemerintah jor-joran membangun sarana distribusi gas bumi. Lompatan kebijakan itu dibarengi dengan perbaikan sistem rantai pasok gas, sehingga memungkinkan penyeragaman harga di seluruh wilayah.

Torehan prestasi pembangunan desa juga terindikasi pada angka positif dari bidang infrastruktur pendidikan maupun kesehatan. Jumlah desa yang mempunyai sekolah menengah atas kian bertambah, begitupun untuk sekolah vokasi dengan catatan pertumbuhan pembangunan paling tinggi.

Untuk soal kesehatan, infrastruktur pun terus dibangun. Jumlah Puskesmas semakin bertambah, begitu pula keberadaan praktik dokter di desa-desa.

Alhasil, pemerintah dapat menekan jumlah desa yang menderita gizi buruk. Dari 16.285 desa, berkurang menjadi 11.556 desa pada survei tahun lalu.

Pekerjaan Rumah Pemerintah
Namun, masih terdapat pekerjaan rumah bagi pembangunan desa. Di tengah indikator keberhasilan pembangunan perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, terjadi peningkatan signifikan dalam pencemaran, baik air, tanah, ataupun udara.

Problem lingkungan paling parah yaitu pencemaran air. Sungai maupun aliran irigasi di desa-desa makin tercemar.

Hasil survei 2018 menunjukkan ada 16.847 desa yang diidentifikasi mengalami pencemaran air, naik hampir dua kali lipat dari empat tahun sebelumnya yang sebanyak 8.786 desa.

Dari sisi infrastruktur jalan darat, hasil yang dinikmati desa tidak banyak. Gong pemerintah yang nyaring soal pembangunan infrastruktur ternyata hanya berhasil mengikis jumlah desa yang terisolir atau tak dapat ditembus kendaraan roda empat sebanyak 11,37 persen dalam rentang 4 tahun.

Saat ini, masih terdapat 4.921 desa yang tak memiliki jalan untuk kendaraan roda empat. Kendala ini memicu isolasi kehidupan ekonomi maupun sosial penduduk.

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo pun berjanji untuk meningkatkan besaran dana desa. Tahun ini, pemerintah berencana mengalokasikan Rp70 triliun untuk dana desa.

Hanya saja, di tengah persoalan infrastruktur yang masih timpang di perdesaan, pemerintah menggenjot fokus penggunaan dana desa untuk pembangunan sektor ekonomi. Infrastruktur dianggap seolah selesai.

Pekerja memilah sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tembokrejo, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (8/5/2019)./ANTARA FOTO-Budi Candra Setya

Meski mengapresiasi program dana desa yang menunjukan hasil positif, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengakui masih terdapat ganjalan yang kelak dapat menjerat kemajuan desa.

Kepada Bisnis, baru-baru ini, dia menilai bahwa mayoritas masyarakat desa belum memahami skema ataupun cara evaluasi dan pemantauan penggunaan dana desa.

“Jadi, dana itu seharusnya untuk infrastruktur, tapi karena masyarakat belum memahami mekanisme dan apa saja yang harus dilakukan desa dalam mengelola dana, maka dana itu pun rawan dikorupsi. Maka tak heran infrastruktur desa tumbuh tidak signifikan,” tutur Misbah.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
fokus, dana desa

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup