Menanti Revisi UU Migas demi Revitalisasi Sektor Migas Indonesia

Migas masih menjadi andalan Indonesia untuk mendulang devisa dan menjaga neraca dagang. Namun, ada berbagai faktor yang menjadi tantangan dalam produksi migas Tanah Air.
Lalu Rahadian | 22 Maret 2019 17:21 WIB
Ilustrasi aktivitas pengeboran migas di Laut Natuna Selatan. - MedcoEnergi.com

Bisnis.com, JAKARTA – Kemudahan investasi pada sektor hulu yang masih rendah dianggap menjadi salah satu sebab minimnya produksi migas di Indonesia, saat ini. Untuk mengatasinya, pembahasan revisi Undang-Undang (UU) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang saat ini masih dilakukan pemerintah diharapkan cepat selesai.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya mengatakan revisi UU Migas menjadi kunci untuk meningkatkan produksi migas nasional. Pasalnya, rancangan beleid itu memuat sejumlah aturan baru demi pengembangan sektor hulu migas seperti pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) dan penyebutan skema gross split untuk perhitungan bagi hasil kontrak pengelolaan wilayah kerja migas di Indonesia.

“Saya kira paling lambat 2020 [revisi UU Migas disahkan], kalau enggak, kita kelewatan terus. Kemudian, perlu dibentuk Dana Abadi Energi,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Mencari Solusi Revitalisasi Sektor Migas di Indonesia, di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Berdasarkan data yang dihimpun INDEF dari Survei Minyak Bumi Internasional (Global Petroleum Survey) 2018 versi Fraser Institute, tingkat kemudahan investasi sektor hulu migas di Indonesia berada di urutan 10 terbawah dari 80 negara. Indeks Persepsi Kebijakan sektor hulu migas di Indonesia hanya memiliki skor 47,16, kalah dari Nigeria (53,15), Aljazair (57,73), Mozambik (57,92), dan negara-negara lainnya.

Sejak 2014, nilai investasi sektor hulu untuk produksi migas terus turun, dari US$12,25 miliar menjadi US$4,15 miliar pada 2018. Investasi untuk eksplorasi lahan migas juga turun dari US$2,61 miliar menjadi US$345 juta pada periode yang sama.

Penurunan investasi berdampak pada stagnannya produksi migas nasional. Padahal, konsumsi migas setiap tahun selalu bertambah.

Pengendara mengisi bahan bakar di SPBU, di Jakarta, Senin (9/4/2018)./JIBI-Dwi Prasetya

Capaian rata-rata lifting migas 2018 adalah 1,917 juta barrels equivalent oil per day (BEOPD), di bawah target yang sebesar 2 juta BEOPD. Pada 2017, realisasinya 1,944 juta BEOPD, di bawah target APBN 2017 yang sebesar 1.965 juta BEOPD.

Realisasi tersebut di bawah capaian 2016 yang mencapai 2,249 juta BEOPD. Angka itu juga 114% di atas target APBN 2016 yang sebanyak 1,97 juta BEOPD.

Produksi migas yang cenderung turun pada akhirnya menyebabkan terjadinya defisit perdagangan migas karena pemerintah lebih banyak melakukan impor dibanding ekspor migas.

Nilai impor migas yang besar juga berimplikasi pada besarnya defisit neraca perdagangan 2018. Tahun lalu, neraca perdagangan mengalami defisit US$8,57 miliar.

Merahnya neraca perdagangan 2018 disebabkan defisit migas yang mencapai US$12,4 miliar, sedangkan neraca perdagangan non migas hanya surplus US$3,8 miliar.

“Kalau mau bicara mengurangi tekanan pada rupiah dengan kurangi defisit neraca perdagangan, maka harus perbaiki [sektor produksi] migas. Produksi ditingkatkan, konsumsi kalau bisa dikurangi. Tapi, masalahnya, lifting migas turun 30% dari 2014 berdasarkan data SKK Migas,” tutur Berly.

Mengapa Investor Tak Tertarik ke Indonesia?
INDEF menduga investor tak tertarik menanamkan modal di sektor hulu migas karena kebijakan sektor migas di Indonesia tidak konsisten. Selain itu, kontrak kerja sama produksi migas di Indonesia juga dianggap mudah berubah-ubah.

Anggapan itu senada dengan hasil riset Fraser Institute pada 2018. Dalam risetnya, lembaga asal Kanada itu menyebutkan peraturan terkait migas di Indonesia yang mudah berubah sangat menghalangi ketertarikan investasi di sektor hulu.

Skema kontrak bagi hasil kotor (gross split) yang belum terancang baik di Indonesia juga dianggap membuat investor ragu menanamkan modal. Gross split adalah skema di mana perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara pemerintah dan kontraktor migas ditentukan di awal perjanjian.

Berdasarkan penjelasan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di laman resminya, dengan skema gross split maka “negara akan mendapatkan bagi hasil migas dan pajak dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, sehingga penerimaan negara menjadi lebih pasti.”

Selain itu, pembagian kewenangan untuk mengatur sektor hulu migas di Indonesia yang masih terbagi antara tiga institusi juga menjadi penghalang investor masuk ke Indonesia.

Di Indonesia, pembuatan aturan terkait sektor migas dipegang negara. Kemudian, regulator bisnis di sektor hulu dan hilir migas ditangani SKK Migas dan BPH Migas.

Adapun PT Pertamina (Persero) selaku BUMN atau National Oil Company (NOC) memegang hak untuk menjalankan bisnis di sektor hulu dan hilir.

Menurut Berly, idealnya Indonesia menganut skema “dua kaki” dalam mengelola sektor migas. Dalam skema itu, regulator dan pelaku bisnis migas disatukan dalam satu BUK atau NOC.

“Kalau mode dominasi NOC, ya NOC yang besar seperti Pertamina jaman dulu atau Petronas,” ucapnya.

Skema yang disebut Berly selama ini, sudah diterapkan di beberapa negara seperti Angola, Kazakhstan, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara itu, skema pengelolaan migas yang berlaku di Indonesia saat ini diterapkan oleh Aljazair, Brazil, Meksiko, dan Norwegia.

Jika menilik cadangan minyak terbukti di Indonesia yang mencapai 3,3 juta barel, maka skema dua kaki dianggap paling ideal diterapkan. Anggapan itu muncul berdasarkan riset yang sudah dilakukan terhadap sejumlah negara penghasil minyak bumi.

Dalam pemaparannya, Berly menunjukkan negara-negara yang memiliki cadangan minyak terbukti dalam rentang 3,3 juta-3,6 juta barel menerapkan skema dua kaki untuk mengelola migas. Sementara itu, skema Indonesia banyak diterapkan negara-negara yang memiliki cadangan terbukti minyak di atas 4 juta barel.

Skema dua kaki dalam mengelola sektor migas juga dianggap cocok diterapkan lantaran Indonesia masih masuk kategori negara berkembang. Menurutnya, jika terlalu banyak kementerian atau lembaga yang mengelola sektor migas, maka koordinasi tidak akan berjalan lancar di negara-negara seperti Indonesia.

“[Skema tiga kaki] Masih jauh dari karakteristik Indonesia saat ini, karena kan Indonesia untuk koordinasi selalu dibilang susah. Kalau negara yang sudah lebih maju dan lebih bagus sistemnya kayak Norwegia, Meksiko, mereka bisa dipecah tiga koordinasi sektor migasnya, jalan. Kalau di negara berkembang kayak Indonesia, makin banyak lembaga makin susah koordinasi,” papar Berly.

Pengesahan Revisi UU Migas Mendesak
Dalam draf revisi UU Migas yang sudah diselesaikan DPR, pengelolaan sektor hulu diamanatkan kepada BUK. Kemudian, pengelolaan sektor hilir bisa diserahkan pada Badan Usaha (BU), BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional, badan usaha swasta asing, atau koperasi.

Jika draf tersebut disetujui pemerintah, SKK Migas selaku regulator sektor hulu saat ini, akan dilebur ke dalam BUK. Tetapi, dalam perkembangan terakhir, pemerintah ingin keberadaan SKK Migas dipertahankan dalam UU Migas nantinya.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (kiri) berbincang dengan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto sebelum rapat terbatas tentang Minyak dan Gas Bumi, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1/2019)./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay

"[Konsep pemerintah] Masih eksisting. [Hulu-hilir] Berdiri sendiri-sendiri. Kalau Badan Usaha Khusus kan versi DPR, kalau konsep kami dipisah. Nah [untuk hulu] badan usaha bisa menjadi managing finance," kata Direktorat Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, Selasa (29/1).

Anggota Komisi VII DPR RI Tjatur Sapto Edi mengatakan selain mengatur skema pengelolaan sektor hulu, revisi UU Migas juga mengamanatkan adanya Dana Abadi Minyak Bumi dan Gas. Dana abadi itu, berdasarkan Pasal 63 RUU Migas, bersumber dari hasil penerimaan bersih migas bagian negara, bonus yang menjadi hak pemerintah berdasarkan kontrak kerja sama, dan pungutan serta iuran yang menjadi hak negara.

“Diharapkan Dana Abadi Migas dipakai salah satunya untuk memperkuat data migas dan mencari cadangan baru,” ujarnya.

Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan jika tidak ada halangan berarti, maka aturan tersebut bisa disahkan sebelum masa bakti DPR  periode 2014-2019 berakhir. Dia menargetkan pembahasan RUU Migas bisa selesai maksimal September 2019.

Saat ini, draf dari DPR sedang dibahas sejumlah kementerian dan lembaga negara. Pemerintah masih menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM).

Berdasarkan catatan Bisnis, pada Rabu (23/1), Menteri ESDM Ignasius Jonan sempat menyampaikan komitmennya untuk tidak memperlambat waktu penyelesaian DIM draf revisi UU Migas.

“DIM akan secara bertahap dikirim ke DPR mengingat kami masih mengumpulkan dari berbagai kementrian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Hukum dan HAM,” ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
migas, fokus

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top