Ekspor Tak Maksimal, Strategi FTA Jadi Pertanyaan

Neraca dagang non migas masih babak belur dihantam kekuatan para mitra global yang kini telah meneken banyak perjanjian dagang. Indonesia seolah tak punya peta kekuatan maupun pertahanan bertarung pada era pasar bebas.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com 22 Maret 2019  |  09:26 WIB
Ekspor Tak Maksimal, Strategi FTA Jadi Pertanyaan
Infografis posisi neraca dagang dan perjanjian dagang Indonesia. - Bisnis/Amri Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – Sejak 2014, Indonesia terbilang belum sukses mengubah peruntungan perdagangan dengan negara mitra utama. Ada beberapa mitra utama perdagangan internasional bagi Indonesia yang menyumbang nilai ekspor maupun mengisi kebutuhan impor.

Negara itu antara lain yang berasal dari Asean, Uni Eropa (UE), serta negara mitra lainnya seperti China, Jepang, Amerika Serikat (AS), Australia, dan Korea Selatan (Korsel). Dua negara lain yaitu India dan Taiwan.

Dengan negara-negara Asean, Indonesia mencatatkan penguatan perdagangan. Jika pada 2014, neraca dagang non migas tercatat defisit sebesar US$889,6 juta, maka selepas itu keseimbangan ekspor dan impor selalu menghasilkan surplus. Terakhir, pada tahun lalu, tercatat surplus mencapai US$3,9 miliar.

Mitra strategis kedua yaitu UE. Negara-negara “Benua Biru” selalu mendatangkan untung buat Indonesia.

Meski nilai surplus fluktuatif, hingga kini Indonesia mempunyai catatan perdagangan yang positif. Pada 2014, tercatat surplus sebesar US$4,21 miliar, sedangkan pada tahun lalu mencapai US$2,97 miliar.

Adapun pada periode Januari-Februari 2019, surplus yang sudah dikoleksi sebesar US$440,3 juta.

Selain mengincar untung dari perdagangan terhadap dua kawasan tersebut, Indonesia masih mampu mengempit surplus dari transaksi dengan AS serta India. Dengan Negeri Paman Sam, surplus perdagangan non migas itu rata-rata mencapai US$7,5 miliar, sedangkan dari India, surplus yang dibungkus rata-rata mencapai US$8 miliar.

Persoalannya, bagi Indonesia, terdapat mitra dagang yang boleh dikatakan pasarnya sukar ditembus dan gencar menyerang. China, Jepang, Australia, serta Korsel selalu mampu mengalahkan Indonesia.

Pada 2014, transaksi dengan China berujung dengan defisit sebesar US$14 miliar bagi Indonesia. Bahkan, pada tahun lalu, defisit itu menggelembung hingga US$20,85 miliar.

Dengan Jepang, nilai defisit perdagangan non migas naik turun. Pada 2014, defisit mencapai US$2,3 miliar, sedangkan pada tahun lalu menjadi US$1,63 miliar. Namun, dalam 2 bulan pertama tahun ini, defisit yang tercatat sudah mencapai US$413,4 juta.

Pertarungan serupa dilakoni Indonesia dengan Korsel. Negeri Ginseng pernah membuat neraca dagang non migas morat-marit, yaitu pada 2014 dengan catatan defisit sebesar US$2,03 miliar. Secara perlahan, defisit itu dikikis hingga US$210,6 juta pada tahun lalu.

Dengan Taiwan, sesekali Indonesia mendapatkan untung walaupun pernah juga tertekan. Pada 2014, Indonesia mencatatkan surplus dagang dengan Taiwan sebesar US$249,8 juta.

Sebaliknya, Taiwan telah menciptakan defisit dagang pada 2016 dan 2017, yang masing-masing nilainya mencapai US$296,4 juta dan US$399,3 juta.

Suasana bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (8/1/2019)./Bisnis-Abdullah Azzam

Ratifikasi Perjanjian Dagang
Pada November 2018, pemerintah mengumumkan akan meratifikasi tujuh Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI) atau Free Trade Agreement (FTA). Ratifikasi ditetapkan dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres), tentunya melewati proses pembahasan bersama DPR RI.

Menurut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution, ratifikasi itu telah diputuskan dalam rapat koordinasi.

“Keputusan ini diambil mengingat pentingnya penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut,” ujarnya pada November 2018.

Tujuh PPI itu antara lain First Protocol to Amend the Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Agreement, Asean-India FTA/AITISA, Asean-Korea FTA (AKFTA), serta Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (PTA). Selebihnya, Indonesia menargetkan sejumlah penandatanganan perjanjian dagang pada tahun ini, termasuk Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang telah sah diresmikan pada awal Maret 2019.

Di sisi lain, Indonesia dinilai masih kewalahan memanfaatkan PPI, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun global. Dengan gambaran neraca dagang non migas, terlihat perjanjian perdagangan yang telah diteken seperti Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA), Asean-China FTA (ACFTA), hingga IA-CEPA masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup berat.

Persiapan dan penyusunan strategi jitu terkesan tak maksimal. Berhadapan dengan negara-negara dengan tradisi mengungguli nilai ekspor nasional, Indonesia selayaknya mempersiapkan sektor yang punya taji.

Sebagaimana diungkapkan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, FTA merupakan pintu gerbang bagi kemajuan perekonomian. Hanya saja, tak seperti negara tetangga, Indonesia seakan terjun bebas.

“Malaysia dan Thailand terbukti mampu meningkatkan perekonomian dan memperbaiki perdagangan internasional lewat pelaksanaan ACFTA,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/3/2019).

Sebaliknya, Indonesia menunjukkan tak ada persiapan matang. Lewat ACFTA ini pula, aliran deras impor dari Negeri Panda merangsek.

China telah jadi raksasa perdagangan internasional. Sebelum memulai suatu perjanjian dagang, umumnya, Beijing melakukan pendekatan bilateral sebagai simulasi pelaksanaan FTA yang lebih luas.

“Mereka akan memetakan peluang, potensi, kekuatan, semua dicek, sehingga dari sanalah mereka akan memperjuangkan apa saja di meja kompromi,” tambah Enny.

Meski ekspor Indonesia telah bebas 0% ke China, pukulan impor dari negara tersebut masih lebih berat. Indonesia mayoritas mengapalkan migas maupun bahan mentah ke China, yang pada akhirnya dengan pembebasan bea masuk, merangsang keunggulan komparatif produk manufaktur negeri tersebut.

“Sebaliknya, mereka ekspor barang jadi yang di Indonesia tidak bisa disaingi secara kualitas maupun harga,” imbuhnya.

Para menteri perdagangan negara-negara yang mengikuti kemitraan dagang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) berfoto bersama dalam the 3rd Inter-sessional Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Ministerial Meeting di Hanoi, Vietnam, Senin (22/5/2017)./Reuters-Kham

Pemanfaatan Perjanjian Dagang
Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim dari keseluruhan kinerja ekspor nasional, sebesar 40%-70% menggunakan kemudahan yang didapat dari pakta perdagangan bebas, baik level bilateral, regional, maupun global.

Kemendag memperkirakan delapan perjanjian dagang internasional, baik yang berbentuk CEPA, FTA, maupun PTA, telah dimanfaatkan oleh para eksportir. Meski belum sepenuhnya memanfaatkan kemudahan FTA, sekitar 70% dari total ekspor nasional disebut terbantu kesepakatan yang diteken Indonesia di berbagai forum internasional itu.

Kemendag menggunakan dua sumber yang bisa melacak sekaligus menakar pemanfaatan FTA . Sumber pertama yaitu data instansi penerbit Surat Keterangan Asal (SKA) di beberapa daerah untuk memantau ekspor yang memanfaatkan FTA. Sumber data lain yaitu data bea cukai untuk memantau impor yang memakai FTA.

“Untuk ekspor yang sudah diimplementasikan, pemanfaatannya untuk ekspor bervariasi antara 40%-70%. Tapi, untuk impor saya harus cek bea cukai dulu,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Iman Pambagyo kepada Bisnis, Kamis (21/3).

Untuk memaksimalkan manfaat perjanjian dagang dengan berbagai pihak luar, Kemendag telah membentuk FTA Centers di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan. Tujuannya, terang Iman, untuk membantu pengusaha setempat memahami perjanjian dagang yang telah dimiliki Indonesia dan cara memanfaatkannya.

“Ini ditempuh setelah bertahun-tahun Kemendag adakan sosialisasi di berbagai daerah tapi tetap kita dengar keluhan bahwa pengusaha tidak tahu Indonesia punya atau ikut beberapa FTA. Atau, kalaupun tahu, tidak paham bagaimana memanfaatkannya,” lanjut Iman.

Saat ini, Kemendag juga sedang melakukan perundingan atas sejumlah kemitraan dagang, yakni Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang mencakup 16 negara, PTA dengan Mozambik, PTA dengan Tunisia, PTA dengan Bangladesh, reaktivasi CEPA dengan Korsel, perluasan PTA dengan Pakistan, general review IJ-EPA, dan Indonesia-European Union CEPA (IEU-CEPA).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kanan) dan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia Simon Birmingham, menandatangani naskah Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), di Jakarta, Senin (4/3/2019)./REUTERS-Willy Kurniawan

Nihil Strategi
Enny menilai pemerintah kerap maju dengan tangan kosong, nihil strategi dalam kompromi dagang. Berbeda, misalnya, dengan Malaysia.

Negeri Jiran tak sembarang membuka keran impor ataupun membuka pintu masuk perdagangan. Malaysia terlebih dulu memetakan keuntungan yang hendak diraup, baik dari sisi investasi ataupun produksi, hingga peluang meningkatkan volume ekspor.

“Dalam rantai pasok global, semisal kampanye jalur sutra, Malaysia menyediakan kawasan industri di tiap negara bagian, sehingga investasi banyak mengalir yang bisa mendongkrak volume produksi dalam negeri,” ungkap Enny.

Sebaliknya, pemerintah seringkali terkesan hanya ikutan dalam putaran kompromi dagang. Untuk IA-CEPA dengan Australia, dia menuturkan kesiapan dan koordinasi antara sektor teknis seperti Kementerian Pertanian hingga kesiapan industri, selayaknya diperkuat terlebih dulu.

“Baru sekarang saja, pemerintah meminta persetujuan dengan DPR untuk meratifikasi perjanjian perdagangan internasional. Dulu tidak ada itu, seharusnya ada pematangan strategi dengan kementerian teknis terkait,” tukas Enny.

FTA serupa pedang bermata dua, bisa membawa berkah sekaligus menimpakan musibah. Semua tergantung pada kecerdikan bersiasat.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ekspor impor, fokus, kerja sama perdagangan

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top