Galang Strategi Tentang Pelarangan CPO Uni Eropa

Keberlanjutan industri sawit Indonesia masih menghadapi tantangan besar dari isu lingkungan. Teranyar, Uni Eropa melarang penggunaan CPO untuk bahan bakar.
Lalu Rahadian | 15 Maret 2019 12:08 WIB
Petani memindahkan kelapa sawit hasil panen ke atas truk di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/4/2018). - JIBI/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA -- Isu lingkungan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam perkembangan industri kelapa sawit nasional.

Keputusan Komisi Uni Eropa (UE) menghapus penggunaan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) untuk bahan bakar ditanggapi keras Pemerintah Indonesia dan pelaku industri kelapa sawit. Dalam pernyataannya, Komisi Eropa menganggap CPO tidak layak dijadikan bahan bakar lantaran produksinya merusak lingkungan.

Menurut Komisi Eropa, 45% dari ekspansi produksi minyak sawit sejak 2008 menyebabkan kerusakan hutan, lahan basah atau lahan gambut, dan pelepasan gas rumah kaca yang dihasilkan. Jumlah itu lebih besar dibanding dampak serupa yang timbul akibat ekspansi produk kedelai, bunga matahari, dan rapeseed.

Keputusan tersebut berseberangan dengan kepentingan produsen sawit utama di dunia, yakni Indonesia dan Malaysia. Tanggapan atas keputusan itu sudah diberikan pemerintah kedua negara.

Hamparan perkebunan kelapa sawit membentuk pola terlihat dari udara di Provinsi Riau./Antara

Malaysia, melalui Menteri Industri Primer Teresa Kok, mendesak Komisi Eropa agar tidak mengajukan proposal yang membatasi penggunaan sawit dan melarang bahan bakar nabati dari kelapa sawit pada 2030. Dia menilai argumen Komisi Eropa dari aspek metodologi tidak masuk akal secara ilmiah.

Menurut Teresa, metodologi yang digunakan Komisi Eropa salah. Malaysia hendak membuktikan hal tersebut sekaligus melawan pesan-pesan merugikan yang disampaikan lewat iklan yang beredar di negara-negara Eropa tentang sawit.

Menjamin Masa Depan Sawit
Pemerintah Indonesia juga buka suara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan sebaiknya Indonesia melalukan lobi ke UE secara komprehensif dan kompak. Dia memandang adalah hal yang penting untuk mengikuti persyaratan yang dibuat UE ihwal produk minyak sawit yang bisa beredar di sana.

"Sejauh ini, Presiden mendukung pembuatan gasoil atau minyak diesel dari CPO sepenuhnya, sepanjang harga CPO dapat menyesuaikan dengan harga minyak mentah agar tetap terjangkau," ungkap Jonan kepada Bisnis, Kamis (14/3/2019).

Menyusul tanggapan Jonan, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian merespons dan berencana segera menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menghadapi keputusan Komisi Eropa. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud menyebutkan rencananya rapat akan dilaksanakan pekan depan.

“Kami segera ajukan ke WTO karena ini adalah bentuk diskriminasi untuk produk Indonesia,” tegasnya kepada Bisnis.

Pengajuan gugatan ke WTO bukan satu-satunya cara pemerintah melindungi industri sawit dan ekspor CPO serta turunannya. Jaminan bahwa pengelolaan sawit dilaksanakan dengan mengadopsi prinsip-prinsip sustainability melalui penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) juga menjadi salah satu hal yang dilakukan.

Musdhalifah menuturkan pemerintah akan selalu melakukan penyempurnaan tata kelola industri sawit. Selain itu, hilirisasi dan diversifikasi produk kelapa sawit juga hendak ditingkatkan demi menjaga keberlangsungan industri sawit.

Kelapa sawit./Bloomberg

Tak berhenti di sana, tanggapan lain diberikan Direktur Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Hardwinarto. Dia mengemukakan kementeriannya sedang menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Moratorium Sawit guna membantah tudingan UE bahwa kelapa sawit merupakan penyebab deforestasi.

“Jadi, namanya sawit masuk di hutan itu kan ada yang terlanjur, ada rakyat, ada korporasi, ada juga yang tidak jelas siapa yang punya, sehingga kami saat ini sedang kami petakan. Nanti kami kelompokkan supaya analisis penyelesaiannya itu jelas dan bagus,” terang Sigit kepada Bisnis.

Industri CPO Dalam Negeri
Penilaian terhadap CPO dikeluarkan Komisi Eropa karena UE hendak mematuhi klasifikasi sumber-sumber energi terbarukan apa saja yang layak digunakan mulai 2020 hingga 2030. Klasifikasi itu masuk dalam agenda lingkungan bernama Renewable Energy Directive II (RED II), yang menargetkan pemakaian energi terbarukan di UE mencapai 32% pada 2030.

Awalnya, UE hendak menyetop total pemakaian CPO sebagai bahan biofuel pada 2021. Tetapi, kebijakan itu diubah sehingga CPO masih bisa digunakan untuk biofuel hingga 2030.

Pengurangan dan rencana penyetopan konsumsi CPO dan produk turunannya di UE pasti mempengaruhi perekonomian Indonesia. Pasalnya, UE merupakan pasar terbesar kedua untuk ekspor minyak sawit dari Indonesia setelah India.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), ada 4,78 juta ton CPO dan produk turunannya yang diekspor ke UE sepanjang 2018. Volume ekspor ke UE hanya kalah dari India yang melakukan impor CPO dan turunannya sebanyak 7,63 juta ton pada periode yang sama.

Volume ekspor produk minyak sawit ke UE pada 2018 memang menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebanyak 5,03 juta ton. Namun, jumlah pengiriman CPO dan turunannya ke UE masih memakan porsi besar jika dibandingkan dengan total volume ekspor produk itu sepanjang 2018.

Pada 2018, volume ekspor CPO dan turunannya mencapai 34,71 juta ton. Itu artinya, 13,77% volume ekspor produk minyak sawit Indonesia dilakukan ke UE. Angka itu tidak bisa dibilang rendah.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan kebijakan UE pasti berpengaruh terhadap jumlah ekspor CPO dan turunannya tahun ini. Untuk mengatasi hal itu, ada dua solusi yang bisa diambil Pemerintah Indonesia dan pelaku industri kelapa sawit dalam negeri.

“Ya kita akan bawa itu ke WTO. Kalau dari sisi industri, kita harus meningkatkan penyerapan ke dalam negeri dan dari pasar lain,” ujar peneliti senior INDEF Fadhil Hasan.

Dalam pandangan INDEF, wilayah potensial untuk menjadi pasar ekspor CPO salah satunya adalah kawasan Timur Tengah. Sepanjang 2018, ada 1,94 juta ton produk CPO yang diekspor Indonesia ke kawasan tersebut.

Dua pekerja memeriksa proses pengolahan CPO menjadi Green Gasoline (bahan bakar bensin ramah lingkungan) dan Green LPG secara co-processing di kilang PT Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) III Sungai Gerong, Banyuasin, Sumatra Selatan, Jumat (21/12/2018)./ANTARA-Nova Wahyudi

Tanggapan juga diberikan Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sarjono. Dia menganggap UE tidak memperhatikan kepentingan Indonesia atas produk minyak sawit.

Penanaman sawit selama ini disebut sebagai salah satu alat untuk mengentaskan kemiskinan.

“Tentunya kami prihatin dengan keputusan UE untuk menghentikan penggunaan sawit untuk bio energy. GAPKI akan mendukung pemerintah, termasuk kalau akan diajukan ke WTO,” ucap Mukti kepada Bisnis.

GAPKI mengaku sudah menjelaskan pada UE bahwa pengembangan sawit di Indonesia selama ini selalu mengikuti kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, sesuai peraturan di Indonesia melalui penerapan wajib ISPO.

UE, imbuh Mukti, mestinya tidak memaksakan kehendak agar pengembangan sawit di Indonesia dilakukan sesuai indikator-indikator mereka karena Indonesia punya kedaulatan untuk menentukan indikator pembangunan berkelanjutan versi berbeda dengan UE.

“Rencana pemerintah untuk mengangkat kasus ini ke WTO perlu kita dukung agar tidak ada diskriminasi terhadap komoditas sawit,” ujarnya.

Tag : uni eropa, cpo, fokus
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top