Naik Turun Rencana Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik

Kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di Indonesia masih diliputi ketidakpastian di tengah tingginya volume limbah plastik yang dihasilkan.
Lalu Rahadian
Lalu Rahadian - Bisnis.com 11 Februari 2019  |  14:35 WIB
Naik Turun Rencana Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik
Karyawan swalayan mengemas barang belanjaan konsumen dengan tas ramah lingkungan di pusat perbelajaan di Denpasar, Bali, Kamis (3/1/2019). Pemerintah Kota Denpasar menetapkan mulai 1 Januari 2019 pedagang tidak lagi memberikan kantong plastik tempat barang bagi pembeli untuk mengurangi pencemaran sampah plastik. - ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

Bisnis.com, JAKARTA -- Kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di Indonesia masih diliputi ketidakpastian di tengah tingginya volume limbah plastik yang dihasilkan.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), komposisi sampah plastik di Indonesia sekitar 15% dari total timbunan sampah pada 2015. Jumlah timbunan sampah di tingkat nasional pada waktu yang sama sekitar 175.000 ton per hari atau 64 juta ton per tahun.

Data KLHK tidak berdiri sendiri. Dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss pada akhir Januari 2019, Indonesia dicap sebagai salah satu penyumbang limbah plastik terbesar. Indonesia menempati peringkat kedua setelah China dalam sumbangan sampah plastik, termasuk di laut.

Dalam skala nasional, peraturan tentang pembatasan penggunaan plastik belum dimiliki Indonesia meski sebenarnya pemerintah sudah pernah melakukan uji coba besar-besaran atas kebijakan ini pada 2016. Ketika itu, pemerintah bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menggelar uji coba kantong plastik berbayar di berbagai daerah, terutama kota-kota besar.

Dalam uji coba itu, konsumen diimbau untuk membawa tas belanja sendiri. Bagi yang tak membawa, bisa memilih untuk membungkus belanjaannya dengan kotak kardus bekas, membeli tas belanja ramah lingkungan yang dijual di supermarket terkait, atau tetap memilih kantong plastik biasa dengan membayar Rp200 per kantong.

Sayangnya, langkah itu hanya terhenti di uji coba dan tak berlanjut lagi.

Warga memungut sampah plastik yang berserakan di kawasan Pantai Kedonganan, Badung, Bali, Sabtu (26/1/2019). - ANTARA/Fikri Yusuf

Tetapi, kini, sejumlah daerah sudah menerbitkan peraturan khusus atas hal ini. Tercatat ada lima kabupaten/kota yang sudah menjalankan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik yaitu Banjarmasin, Kabupaten Badung, Balikpapan, Bogor, dan Denpasar.

Banjarmasin menjadi pelopor karena sudah memberlakukan kebijakan itu per 1 Juni 2016. Memasuki Juni 2018, Kota Balikpapan dan Kabupaten Badung mengikuti langkah Banjarmasin.

Kemudian, disusul oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Denpasar, masing-masing pada Desember 2018 serta Januari 2019.

Pada tingkat provinsi, baru Pemerintah Daerah (Pemda) Bali yang telah mengeluarkan peraturan khusus untuk membatasi penggunaan plastik. Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (PSP) telah terbit dan diterapkan sejak bulan lalu.

Peraturan Menteri
Sejak beberapa tahun lalu, sebenarnya pemerintah melalui KLHK sudah berencana menerbitkan peraturan tentang pembatasan penggunaan kantong plastik. Namun, beleid tersebut belum juga muncul hingga saat ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan draf Peraturan Menteri (Permen) tentang pengurangan kantong plastik masih dibahas dan ditargetkan selesai tahun ini. Ada dua Permen LHK yang dikeluarkan demi mengurangi sampah plastik.

Pertama, yang memuat peta jalan bagi produsen untuk membatasi sampah plastik. Kedua, Permen LHK pengurangan penggunaan kantong plastik yang ditujukan untuk masyarakat.

Peraturan bagi produsen menargetkan pengurangan sampah plastik yang diproduksi pengusaha pada bidang manufaktur, ritel (supermarket, pasar), dan penyedia jasa makanan (restoran, kafe).

Pemerintah Kota Balikpapan memberlakukan pengurangan pemakaian kantong plastk di ritel modern./JIBI-Sophia Andayani

“Intinya, produsen diminta membuat peta jalan atau perencanaan untuk mendesain ulang kemasan dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai. Juga membuat perencanaan melakukan penarikan kembali kemasan yang digunakan,” tutur Rosa kepada Bisnis, Jumat (8/2/2019).

Permen tersebut akan membatasi masa pembuatan peta jalan para produsen selama 10 tahun. Artinya, setiap pengusaha manufaktur, ritel, dan jasa makanan harus merencanakan langkah-langkah pengurangan sampah plastik hingga 10 tahun ke depan.

“Sehingga ketika kita bicara pengelolaan sampah harus bicara dari hulu ke hilir, dan dilakukan seluruh stakeholders, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah,” katanya.

Berdasarkan riset KLHK, sampah plastik yang paling sulit dikelola adalah barang sekali pakai, microbeads, alat makan dan minum, pembersih telinga, kemasan sekali pakai, kantong, polystyrene, dan plastik fleksibel (saset).

KLHK menargetkan pengurangan volume sampah plastik hingga 30% pada 2025. Sementara itu, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sampah plastik diharapkan bisa berkurang 20% dan tertangani 75% tahun ini.

Sikap Peritel
Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) menganggap kebijakan sejumlah daerah membatasi penggunaan kantong plastik bisa diterima. Tetapi, asosiasi itu menolak jika peraturan yang terbit melarang sama sekali penggunaan kantong plastik di supermarket atau pasar.

“Kalau melarang kan berarti tidak boleh sama sekali pakai kantong plastik. Coba bayangkan Anda ke toko dan belanja, tidak ada alternatif untuk memakai kantong belanja, beli tidak boleh, Anda tidak bawa, itu bagaimana? Coba tanya saja ke konsumen gitu,” ujar Wakil Ketua Aprindo Tutum Rahanta.

Sosialisasi diet kantong plastik di salah satu mini market di Pasar Baru, Jakarta, Minggu (21/2/2016)./ANTARA FOTO-Wahyu Putro A

Menurut dia, idealnya aturan pembatasan penggunaan kantong plastik membuka ruang bagi masyarakat yang melanggar untuk membayar denda. Penalti yang dimaksud adalah tidak menggratiskan kantong belanjaan untuk pelanggar.

Aprindo mengaku selalu menyampaikan pandangannya seputar pembatasan kantong plastik jika diundang rapat untuk membahas peraturan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mereka menekankan agar tak ada pelarangan total penggunaan kantong plastik di daerah.

“Itu pertama. Kedua, apakah peraturan tersebut berlaku untuk seluruh pelaku usaha? Kalau tidak, masalah sendiri akan muncul. Jadi hati-hati sekali kalau menerapkan satu aturan main, apalagi diskriminasi,” ucap Tutum.

Aprindo juga mengonfirmasi rencana KLHK yang akan menerbitkan Permen peta jalan khusus untuk produsen. Tutum mengungkapkan dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan KLHK dengan sejumlah asosiasi beberapa waktu lalu, telah disampaikan pandangan bahwa pelaku usaha menolak pelarangan total penggunaan kantong plastik.

“Kami dari dulu sepakat bahwa tidak mungkin plastik dihilangkan karena pemakaian kantong belanja itu hanya sebagian kecil. Plastik lain kan seperti bungkus makanan itu tidak bisa dihilangkan. Hanya yang bisa memanfaatkan teknologi bagaimana supaya [plastik] ramah lingkungan,” tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
fokus, Kantong Plastik Berbayar

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top