Celah Kebangkitan Tekstil di Tengah Perang Dagang China & Rusuhnya Bangladesh

Produsen tekstil terbesar nomor satu dunia, China tengah sibuk mengurus perang dagang dengan Amerika Serikat. Adapun Bangladesh, selaku produsen terbesar kedua, didera protes besar kaum buruh.
Kahfi | 10 Januari 2019 15:58 WIB
Pekerja menyelesaikan pembuatan pakaian di pabrik garmen PT Citra Abadi Sejati, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/9/2018). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA -- Industri tekstil sudah lama menjadi bagian dari perekonomian Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kinerjanya tak bisa melesat karena mendapat berbagai tantangan dari sejumlah faktor internal dan eksternal.

Namun, sengketa dagang antara AS dan China memberi semacam ruang bagi industri tekstil nasional untuk meningkatkan ekspor. Selain itu, Bangladesh—produsen tekstil terbesar kedua dunia—tengah didera protes besar dari kaum buruh.

Berdasarkan data World Integrated Trade Solution (WITS) dari Bank Dunia yang dikutip Bisnis, Kamis (10/1/2019), AS menjadi tujuan ekspor terbesar China dengan porsi 16,53% dari total ekspor pada 2017. Nilainya mencapai US$42,53 juta.

Jika perang dagang terus berlanjut, bukan tak mungkin perlambatan ekspor ke Negeri Paman Sam akan terjadi. Padahal, pasar AS sangatlah besar.

Tumpukan kontainer di pelabuhan di Shanghai, China, Selasa (10/7/2018)./Reuters-Aly Song

Adapun Bangladesh dikenal sebagai lokasi produksi yang menawarkan upah buruh yang murah dan tenaga kerja yang melimpah. Faktor-faktor ini menjadi penarik utama bagi prinsipal produk tekstil dunia.

Namun, seperti dilaporkan Reuters pada Rabu (9/1/2019), Dhaka sempat dikepung demonstrasi besar buruh tekstil yang menuntut perbaikan upah minimum. Bahkan, satu orang buruh tewas tertembus peluru aparat keamanan sedangkan lusinan lainnya cedera.

Protes memaksa pemerintah membuka dialog yang mempertemukan para pemilik pabrik, pemimpin serikat buruh, dan pemerintah. Menteri Perdagangan (Mendag) Bangladesh Tipu Munshi mengatakan pertemuan tersebut berupaya mencari solusi bersama.

“Kami akan berupaya menyelesaikan masalah, harapannya terdapat solusi dalam satu bulan ini,” ujarnya.

Sejauh ini, sektor tekstil merupakan penyangga paling utama bagi Bangladesh. Sebagai gambaran, nilai ekspornya mencapai US$30 miliar dalam setahun, mencakup beragam produk merek global.

Buruh tekstil menuntut kenaikan upah di Dhaka, Bangladesh, Rabu (9/1/2019)./Reuters-Salahuddin Ahmed

Pada September 2018, Pemerintah Bangladesh telah mengerek standar upah minimum sebesar 51% menjadi 8.000 taka, atau setara US$95 per bulan, kenaikan pertama sejak 2013.

Upah Murah dan Insentif Tarif

Seiring gejolak tersebut, pelaku tekstil di Indonesia seharusnya bisa bernafas lega, mengharapkan aliran investasi global yang selama ini mencari basis produksi dengan upah murah seperti Bangladesh dan China, perlahan hengkang.

Meski demikian, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menimbang kondisi global tersebut hanya berimbas kecil bagi geliat investasi sektor tekstil di Indonesia. Upah murah di Bangladesh, katanya, masih merupakan hal yang dicari oleh para investor.

“Tentunya, selain insentif dan situasi kondusif,” tutur Ade kepada Bisnis.com, Rabu (9/1).

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengungkapkan keinginan beberapa prinsipal global di bidang tekstil seperti Nike untuk berinvestasi di Indonesia. Nike, sebutnya, akan mengalihkan fasilitas produksi ke Indonesia dari beberapa negara.

Airlangga menilai kondisi perang dagang antara China dan AS ikut memicu aliran investasi ke Tanah Air. Sengketa dagang dipandang membuat investor ataupun buyer membidik negara seperti Indonesia yang mendapatkan “keringanan” bea untuk masuk ke pasar AS.

Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia memang sebelumnya mendapatkan fasilitas penurunan bea masuk ke AS dalam kerangka Generalized System of Preferences (GSP), sebuah fasilitas yang diberikan bagi negara berkembang.

Calon pembeli memilih kain di Tanah Abang, Jakarta, Jumat (14/9/2018)./ANTARA-Muhammad Adimaja

Dengan fasilitas tersebut, API mengungkapkan TPT Indonesia dapat bersaing dengan produsen lain seperti China dan Vietnam. Berdasarkan catatan Bisnis, importir AS pun memberikan dukungan agar TPT Indonesia terus menikmati fasilitas ini.

Adapun nilai ekspor TPT Indonesia ke AS mencapai US$4,6 miliar pada 2018. Berlanjutnya pemberian GSP diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekspor hingga 5%-10% pada tahun ini.

Dibandingkan dengan Bangladesh, ekspor tekstil nasional masih jomplang. Berdasarkan keterangan API, ekspor nasional produk tekstil tercatat sebesar US$13,6 miliar pada 2018, tumbuh tipis 7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Ade menilai kondisi pertekstilan nasional belum bisa sepenuhnya pulih pada tahun ini. Alasannya, para pelaku usaha ataupun investor masih mencermati gejolak politik seiring pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019.

Tag : fokus, tekstil
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top