Bisnis.com JAKARTA - Sistem pembayaran elektronik dengan satu kartu untuk semua moda transportasi umum diyakini dapat terwujud dengan kerja sama antara Kementerian Perhubungan dan Bank Indonesia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sistem pembayaran yang terintegrasi dapat menjadi solusi sistem pembayaran moda transportasi yang selama ini masih sendiri-sendiri dan beberapa di antaranya dilakukan secara manual.
“Sistem pembayaran ini tentunya menjadi solusi yang selama ini kita banyak kertas dan sebagainya,” kata Budi di Jakarta pada Rabu (6/9/2017).
Dia menjelaskan saat ini pergerakan masyarakat di Jabodetabek mencapai sekitar 40 juta pergerakan setiap harinya. Dari total pergerakan tersebut, 24 persen di antaranya menggunakan angkutan umum.
Pergerakan masyarakat di Jabodetabek dengan menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line, ungkapnya sudah bisa mencapai 1 juta orang dalam satu hari. Kemudian, Bus Rapid Transit (BRT) Transjakarta sekitar 400.000 orang.
Lantas, jumlah pengguna angkutan umum akan semakin membaik dengan adanya moda transportasi lainnya seperti mass rapid transit (MRT) dan kereta ringan (light rail transit/LRT) yang sedang dibangun.
“Saya bayangkan kalau masing-masing keluarkan dompet kita, mungkin tebal [karena alat pembayaran berbeda]. Jadi kita tak mau akhirnya ada satu kondisi yang membuat kita bermasalah,” katanya.
Selain dapat membuat alat pembayaran menjadi hanya satu, lanjutnya, sistem integrasi pembayaran juga dapat membuat pemerintah mengetahui asal dan tujuan pergerakan masyarakat di Jabodetabek.
Menurutnya, analisis pemerintah akan lebih cermat untuk mengetahui wilayah-wilayah yang transportasi umumnya perlu diperbaiki dan ditingkatkan.
Dia mengungkapkan Kemenhub selama ini agak sulit untuk mengetahui pergerakan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Untuk mengetahui pergerakan masyarakat, lanjutnya, Kemenhub kerap melakukan survei.
Kemudian, dia menuturkan, sistem pembayaran transportasi umum yang terintegrasi juga dapat membuat pembayaran menjadi cashless. Kondisi tersebut menguntungkan operator angkutan umum lantaran meminimalkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
“Bagi operator transportasi penggunaan sistem ini memberikan kemudahan karena pengumpulan pendapatnya akan cashless artinya tidak ada yang tercecer di bangku-bangku atau di laci-laci pengemudi,” ucapnya.
Oleh karena itu, Kemenhub pihaknya juga mengusulkan sistem pembayaran terintegrasi untuk angkutan umum dapat melibatkan operator angkutan umum swasta selain operator angkutan umum BUMN yang saat ini terlibat.
