Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Rapat Kerja Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa beberapa proyek investasi tengah direncanakan dan beberapa sudah dalam proses konstruksi.
Rencana investasi ini dikemukakan saat diskusi Rapat Kerja Kementerian Perindustrian yang mengajak para pelaku usaha. Rencana investasi ini diharapkan bisa meningkatkan penghiliran industri mineral yang saat ini masih banyak tergantung pada bahan baku impor.
"Kami kembalikan ke swasta. Kami jual ide-ide ini dan pemerintah akan memfasilitasi. Ada pengembangan kawasan, kemudian ada juga paket-paket deregulasi dan DNI makin dibuka. Tentu kami harapkan asing maupun domestik melakukan investasi. Kami hanya merangsang," kata Syarif Hidayat, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian usai Rapat Kerja Kemenperin pada Rabu (17/2/2016).
Proyek investasi tersebut adalah pertama, rencana aksi pembangunan pabrik besi dan baja akan disokong investor dari PT Krakatau Steel dan PT Antam di Batulicin, Kalimantan Selatan dengan kapasitas 500.000 ton. Rencananya akan mulai pada 2017.
Kedua, rencana pembangunan pabrik alumunium yang akan dieksekusi oleh PT Well Harvest Winning Alumina Refinery berupa smelter grade alumina dengan nilai investasi US$1,1 miliar mulai pengalihan lahan pada semester I 2016. Sedangkan PT Inalum akan memproduksi slab, billet, wire rod, dan allumunium alloy di Asahan, Sumatera Utara akan memulai pilot test pada semester I 2017.
Ketiga, di industri tembaga akan dibentuk industri konsorsium yang terdiri dari perusahaan BUMN, seperti PT Antam, PT Inalum, PT Timah, dan PT Pupuk Indonesia dengan pihak swasta PT Peleburan Tembaga Semare yang rencananya akan dibangun antara di Gresik atau Pasuruan yang akan komitmen bagi masing-masing perusahaan pada tahun ini. Rencananya kapasitas produksi bisa mencapai 600.000 ton bahan baku katoda tembaga.
Keempat, Investasi di industri nikel akan dieksekusi oleh PT Ferronickel Haltim dan PT Sulawesi Mining Investment di Halmahera Timur atau Maluku Utara yang mencapai kapasitas 270.000 ton. Hingga saat ini masih dalam tahapan pengajuan master list untuk importasi barang dan bahan.
Proyek-proyek tersebut masih membutuhkan diskusi lebih lanjut karena masih menemukan banyak kendala terutama karena di bawah lintas kementerian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
