Bisnis.com, JAKARTA - Transparency International Indonesia mengatakan pencucian uang dan menyembunyikan uang haram hasil kejahatan menjadi salah satu penyebab suburnya perilaku korupsi. Upaya itu dilakukan melalui penyedia jasa keuangan.
"Uang haram ini hampir dapat dipastikan menggunakan penyedia jasa keuangan atau menggunakan perusahaan yang menawarkan penyembunyian dan anonimitas. Pemerintah juga harus membuka siapa penerima manfaat sebenarnya ketika dia memiliki bisnis tertentu," kata Ratna Dasahasta, Divisi Hukum dan Keadilan Transparency International Indonesia (TII), Kamis (18/12/2014).
"Uang haram ini hampir dapat dipastikan menggunakan penyedia jasa keuangan atau menggunakan perusahaan yang menawarkan penyembunyian dan anonimitas".
Global Financial Integrity (GFI) menempatkan Indonesia ke dalam peringkat delapan besar negara yang diduga mengalirkan uang haramnya ke negara surga pajak selama 2003-2012 hingga US$18,78 miliar atau sekitar Rp178,41 triliun.
Hal itu disampaikan GFI, organisasi riset dengan fokus aliran uang haram di Amerika Serikat, dalam studi berjudul Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003-2012 pada pekan ini.
Lembaga itu mengungkap total US1,2 miliar dana berasal dari negara-negara berkembang—muncul akibat kejahatan, korupsi maupun penghindaran pajak— tumbuh setiap tahunnya sekitar 9,4%.
TII menyatakan kasus yang seringkali terjadi pada uang haram adalah penyembunyian aset di dalam lebih dari satu wilayah yuridiksi asing, macam Amerika Serikat, Bahama, Hong Kong, Jersey, Inggris, Kepulauan Cayman, Singapura dan Swiss.
Oleh karena itu, 11 kantor TI global, termasuk Indonesia, mendesak pemerintah masing-masing untuk tidak memberikan kesempatan uang haram ke luar negeri sejak September.
Organisasi tersebut meminta pemerintah mengakhiri kerahasiaan kepemilikan bisnis dan memperketat uji tuntas pada penyedia jasa keuangan. Selain itu, menyarankan negara-negara asing untuk menolak masuk atau memberikan visa kepada para pelaku korupsi yang terlibat dalam masalah uang haram tersebut.
“Yang dibutuhkan adalah bagaimana melacak aset pelaku dugaan korupsi, karena seringkali terjadi pelakunya bebas, tapi masih memiliki aset yang banyak,” kata Ratna.
“Masalah keterbukaan penerima manfaat dari bisnis tertentu menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.”
GFI pun merekomendasikan pemerintah dari setiap negara membangun sistem informasi publik tentang pemiliki aset tertentu. Lembaga itu juga menyarankan otoritas finansial untuk mengetahui siapa pemilik bisnis maupun penerima keuntungan sebenarnya saat pembukaan rekening pada lembaga keuangan.
Tak hanya itu, soal keterbukaan informasi soal pajak dan pendapatan diusulkan organisasi tersebut.
"Pembuat kebijakan harus mewajibkan perusahaan multinasional untuk membuka pendapatan, keuntungan, kerugian, penjualan, pajak yang dibayar, anak usaha," demikian GFI.
Terkait dengan hal tersebut, laporan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), berjudul Secrecy for Sale: Inside the Global Offshore Money Maze terbitan April 2013, menyebutkan sejumlah miliuner Indonesia yang menempatkan dananya dalam negara surga pajak, guna meminimalisir jumlah pajak dan memaksimalkan keuntungan.
