RI perlu benahi kebijakan transportasi, pajak

JAKARTA: Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas pada 2011, pemerintah dianjurkan menata kembali kebijakan di bidang transportasi, bea cukai, ekspor, impor, perpajakan, dan perizinan.
Yusuf Waluyo Jati
Yusuf Waluyo Jati - Bisnis.com 21 Desember 2010  |  03:46 WIB

JAKARTA: Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas pada 2011, pemerintah dianjurkan menata kembali kebijakan di bidang transportasi, bea cukai, ekspor, impor, perpajakan, dan perizinan.

Riant Nugroho, Direktur Institute for Plolicy Reform, menuturkan dengan kondisi kebijakan yang ada saat ini, maka pertumbuhan ekonomi belum akan mencapai kualitas yang diperlukan. Selain itu, perkiraan pelanjutan kasus penyelahgunaan keuangan (financial abuse) seperti yang terjadi pada tahun ini, maka kinerja ekonomi akan medium, cenderung minimum. "Bagi Indonesia masih ada ruang untuk melakukan lompatan kinerja, namun diperkirakan maksimal hanya mencapai 6,5%. Itu pun dengan kerja keras. Yaitu dengan penataan kebijakan di bidang transportasi, bea cukai, ekspor, impor, perpajakan, dan perizinan," ujar dia kepada Bisnis, semalam.Secara umum, lanjut dia, pemerintah perlu mengembangkan tiga hal untuk bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Pertama, membuat satu kebijakan ekonomi saling terkait dengan kebijakan ekonomi lain secara efektif (seamless economic policy) dan meminimalkan hambatan ekonomi (the bottle neck). Kedua, membuat proses birokrasi dan administrasi menjadi lebih cepat (seamless government process and services). Terutama di perijinan badan usaha pada Kementerian Hukum dan HAM, proses bea cukai di bawah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, perpajakan di Kementerian Keuangan, serta kebijakan ketenagakerjaan di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Ketiga, memaksa setiap pelaku bisnis untuk melaporkan tingkat efisiensi dalam menjalankan bisnisnya (business process efficiency transparency policy) seperti di Australia. Menghentikan segera praktik penyimpangan atau kejahatan kerah putih yang masih terjadi pada tahun ini, terutama yang berskala besar dan melibatkan aktor negara. "Artinya, jika Indonesia hendak mencapai pertumbuhan yang tinggi di atas batas minimum, perlu menggunakan prinsip to do business not as usual," kata dia. Menurut Riant, hal lain yang belum pernah dimasukan dalam perhitungan ekonomi adalah tingkat harga pada konsumen dikaitkan dengan peningkatan produk domestic bruto (PDB) dan PDB per kapita. Pertumbuhan ekononomi akan memberikan kesejahteraan jika tingkat harga dapat dijaga pada pertumbuhan 2% di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi. "Artinya, agendanya yang juga diperlukan adalah memastikan bahwa sektor riil atau mikro ekonomi berjalan dengan efisien dan keberadaan kebijakan pemerintah adalah mendukung dan memastikan efisiensi ekonomi tersebut berjalan baik serta meniadakan ekonomi biaya tinggi," tandasnya. Apabila kebijakan yang ada masih dipertahankan, maka Riant melihat potensi pertumbuhan ekonomi di 2011 kemungkinan hanya berkisar 5,5-6%. Untuk itu, asumsinya inflasi harus dijaga pada kisaran 3-4%, bunga SBI ditekan menjadi 2%, stabilitas kurs dijaga pada level Rp9.100 per dollar AS. "Jika jumlah penduduk 237 juta jiwa, maka pendapatan per kapitanya kira-kira US$2.300-2.500 per kapita. SBI 2% memang cukup sulit, tetapi itu diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi 6%," tuturnya. (msw)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top