Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan pada inflasi diperkirakan meningkat tinggi hingga akhir tahun, sejalan dengan dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM, serta tingginya inflasi pangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berupaya mengatasi tingginya inflasi, terutama inflasi pangan, pada sisa 4 bulan di tahun ini.
Dia pun mendorong peran dan kontribusi pemerintah daerah untuk secara bersama-sama mengatasi dan mengantisipasi kenaikan inflasi ke depan.
“Dalam 4 bulan ini betul-betul kita akan berupaya mencapai target inflasi yang secara nasional kita menargetkan inflasi pangan di bawah 5 persen,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022, Rabu (14/9/2022).
Airlangga menyampaikan, kenaikan harga BBM diperkirakan akan mengerek inflasi pada kisaran 1,6 persen hingga 2 persen.
Kenaikan inflasi tersebut, imbuhnya, akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Namun demikian, dia optimistis perekonomian Indonesia dapat tetap tumbuh tinggi hingga akhir tahun.
Baca Juga
“Kita harus siap-siap angka inflasi akan sedikit lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi. Karena itu, yang bisa kita kontrol harus kita kontrol, yaitu inflasi komponen harga yang diatur pemerintah dan pangan, terutama dengan kerja sama antar daerah,” jelasnya.
Adapun, inflasi pada Agustus 2022 tercatat sebesar 4,69 persen secara tahunan, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai 4,94 persen.
Pendorong tertinggi inflasi pada Agustus 2022 yaitu berasal dari inflasi pangan atau harga bergejolak (volatile food) yang mencapai 8,93 persen secara tahunan, meski lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 11,47 persen.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan akan terus didorong untuk menurunkan inflasi pangan hingga di bawah atau maksimal 5 persen.
Di sisi lain, Perry mengatakan inflasi komponen inti masih terkendali pada level 3 persen pada Agustus 2022.
Oleh karena itu, pengendalian inflasi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak menjadi faktor yang penting, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Yang harus dilakukan, mengendalikan dampak rambatan dari penyesuaian harga Pertalite dan Solar ke tarif angkutan. Jika bisa dikendalikan, dampak ke harga lain yg mempengaruhi daya beli bisa dikendalikan,” katanya.
Sebagaimana diketahui, untuk mengatasi dampak rambatan tersebut, juga untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah telah memberikan bantalan perlindungan sosial, diantaranya bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), dan tambahan bansos untuk sektor transportasi, nelayan, dan bansos lainnya melalui dana transfer umum Pemda sebesar 2 persen.
Total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk ketiga bansos tersebut yaitu Rp24,17 triliun, terdiri atas Rp12,4 triliun BLT, Rp9,6 triliun BSU, dan Rp2,17 triliun dari dana transfer umum Pemda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1664586373.jpg?w=348&h=261)
