Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bank Dunia Dorong Presiden Jokowi Naikkan Harga BBM Hingga Nol Subsidi

World Bank dalam Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2022 mencatat terdapat dua kebijakan pemerintah pada 2022 yang berpotensi menambah angka kemiskinan. Kedua kebijakan ini yakni terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN).
Dua warga melintas di kawasan rumah padat penduduk Kebun Melati, Jakarta, Kamis (23/6/2022). Bank Dunia menyarankan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM sehingga memiliki ruang fiskal lebih besar untuk pemberian BLT./ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Dua warga melintas di kawasan rumah padat penduduk Kebun Melati, Jakarta, Kamis (23/6/2022). Bank Dunia menyarankan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM sehingga memiliki ruang fiskal lebih besar untuk pemberian BLT./ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia merekomendasikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau dua kebijakan utama untuk menekan laju kemiskinan. 

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2022, Bank Dunia (World Bank) mengingatkan pemerintah untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Sebagai gambaran, dalam catatan Bisnis, APBN mulanya dirancang dengan asumsi ICP US$63 per barel, untuk kemudian disepakati disesuaikan menjadi US$100 per barel pada Mei 2022 lalu. Harga minyak dunia sendiri sempat berada di level tertinggi US$128 per barel. Sedangkan dalam perdagangan hari ini, Senin (27/6/2022) berdasarkan data Bloomberg pukul 18.46 WIB, minyak WTI bertengger di level US$107,93 per barel, sedangkan minyak Brent berada pada level US$113,68 per barel.   

Kembali ke laporan Bank Dunia, disebutkan bahwa Indonesia perlu menyesuaikan harga BBM karena subsidi energi dalam APBN-P sebagian besar menguntungkan rumah tangga menengah dan atas. Kedua kelompok ini menyerap konsumsi 42 persen – 73 persen solar dan 29 persen LPG bersubsidi.

Bank Dunia menyarankan untuk menghilangkan subsidi ini sehingga akan menghemat 1 persen dari PDB. Adapun, untuk melindungi rumah tangga bawah, penghematan subsidi dialihkan menjadi penambahan bantuan sosial (bansos) dengan biaya 0,5 persen dari PDB. Dengan demikian, ada tambahan penghematan fiskal bersih sebesar 0,6 persen dari PDB.

Lembaga yang pernah dipimpin Sri Mulyani sebagai managing director sebelum pulang ke Tanah Air dan kembali menjadi Menteri Keuangan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga menyoroti kenaikan tarif PPN yang akan berdampak pada masyarakat miskin secara tidak proporsional. Kebijakan ini disebut menyebabkan peningkatan kemiskinan sebesar 0,27 poin persentase, atau sekitar 0,7 juta orang.

“Atas dasar itu, pemerintah perlu memberikan bantuan tunai langsung ke 23 juta rumah tangga miskin dan penjual makanan untuk mengatasi peningkatan biaya hidup akibat kenaikan PPN,” kata World Bank dalam risetnya, seperti dikutip pada Senin (27/6/2022).

Selain itu, World Bank juga menyarankan upaya lanjutan lainnya untuk mendukung penyusunan dan pemantauan peraturan pelaksanaan. Presiden Joko Widodo juga disarankan untuk membatasi volume solar bersubsidi. Itu guna mendukung pelayanan angkutan umum, nelayan kecil, dan petani.

Pembatasan juga menyangkut penyediaan LPG 3 kg untuk rumah tangga. Tabung LPG 3 kg bersubsidi saat ini tersedia untuk semua warga negara dengan biaya fiskal naik dari 0,2 persen dari PDB menjadi 0,4 persen pada 2020-2022.

“Batas tersebut harus ditetapkan pada tingkat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bahan bakar tahunan dari rumah tangga yang memenuhi syarat, keluarga nelayan dan petani, dan usaha mikro,” terangnya.

Terakhir, penyesuaian tarif bertahap untuk mencerminkan biaya input aktual akan mendorong konsumsi energi yang lebih efisien, investasi peralatan yang efisien, dan memungkinkan pajak karbon berfungsi.

Menurutnya, penggantian subsidi melalui PLN dengan bantuan langsung tunai ke rumah tangga akan memperkuat posisi keuangan PLNsehingga dapat mendukung transisi energi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rika Anggraeni
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper