Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bos Garuda Indonesia (GIAA) Beberkan Rencana Usai PKPU

Bos Garuda Indonesia (GIAA) membeberkan rencana maskapai usai proses PKPU.
Garuda Indonesia Bermasker /Garuda Indonesia
Garuda Indonesia Bermasker /Garuda Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) mengharapkan proses Penundaan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) dapat mencapai kesepakatan sehingga perseroan dapat ikut serta meraih momentum pemulihan industri penerbangan.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menuturkan dalam proses negosiasi dengan kreditur, perseroan telah memaparkan rencana bisnis hingga 2030. Para kreditur, sebutnya, menilai rencana bisnis tersebut realistis karena telah memasukkan asumsi pemulihan industri penerbangan ke-depannya.

“Yang ingin kami sampaikan, kami percaya industri akan membaik. Kami percaya akan banyak fokus ke rute domestik dan rute internasional yang menguntungkan,” ujarnya, Kamis (15/6/2022).

Irfan menjelaskan apabila proses PKPU ini berhasil, perseroan juga telah memiliki rencana untuk meningkatkan menambah jumlah pesawat sesuai dengan kesepakatan lessor. Pasalnya dalam kondisi penerbangan saat ini, maskapai tengah dihadapkan persoalan terbatasnya jumlah pesawat.

“Kami pingin PKPU cepat selesai dan kesepakatan diperoleh. Jadi kita bisa meraih momentum recovery industri ini,” tekannya.

Melansir dari situs resmi PKPU Garuda, nilai tagihan tersebut tersebar untuk kreditur lessor, non-lessor, maupun kreditur preferen. Rinciannya, Daftar Piutang Tetap terbanyak kepada sebanyak 123 lessor sesuai jumlah senilai Rp104,371 triliun. Selanjutnya, DPT untuk lebih dari 300 kreditur non-lessor senilai Rp34,09 triliun. Terakhir, DPT kepada non-preferen kepada 23 kreditur berjumlah Rp3,9 triliun.

 Irfan pun mengakui membutuhkan waktu yang panjang untuk bernegosiasi dengan para krediturnya. Pertemuan dan negosiasi dengan banyak pihak dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Maskapai pelat merah tersebut akan memanfaatkan sisa waktu sebelum proses voting untuk memaksimalkan diskusi guna mencapai persetujuan perdamaian.

“Nilainya memang banyak. Namun utang kita jangan dianggap ke lessor semua. Ada juga Bank lho. Memang tak bisa dimunafikkan yang besar ini, atau lessor ini complicated. Karena bicara kita bukan utang tapi kerja sama kita ke depan gimana. Kan pesawat mereka di sini kan,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper