Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

China Lockdown, Stok Bahan Baku Obat RI Masih Aman? Ini Kata Kemenperin

Kemenperin memberikan penjelasan soal stok bahan baku obat RI terkait dengan lockdown China.
Ilustrasi obat. Obat virus Molnupiravir/alodokter
Ilustrasi obat. Obat virus Molnupiravir/alodokter

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjelaskan kondisi stok bahan baku obat Indonesia terkait dengan langkah lockdown yang dilakukan Pemerintah China. 

Meluasnya lockdown di China karena lonjakan kasus Covid-19 kembali memicu gejolak rantai pasok dunia, salah satunya di industri farmasi. Hal ini mengingat China merupakan salah satu pemasok terbesar bahan baku obat (BBO) untuk industri farmasi di Indonesia, selain India.

Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito mengatakan dampak lockdown di China belum merembet ke kekosongan BBO di dalam negeri. Dia memastikan stok BBO dan obat jadi dalam keadaan cukup untuk kebutuhan beberapa bulan mendatang.

"Sepertinya tidak, karena saat ini industri farmasi Indonesia sudah ada stok bahan baku obat dan produk jadi untuk kebutuhan enam bulan ke depan," kata Warsito, belum lama ini.

Khususnya untuk obat-obatan terkait Covid-19, Warsito mengatakan saat ini ketersediaannya lebih dari cukup. Industri farmasi bahkan mengalami kelebihan stok obat-obatan terkait Covid-19 karena kasus yang sudah mulai melandai di dalam negeri.

Terlebih, lonjakan kasus akibat varian Omicron tidak menimbulkan penumpukan pasien rawat inap sebagaimana terjadi saat varian Delta menyebar.

"Hanya memang ada kenaikan harga bahan baku nya karena impact dari krisis Rusia-Ukraina," lanjutnya.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GPFI) Elfiano Rizaldi sebelumnya mengatakan kondisi stok yang berlebih bahkan juga terjadi pada obat-obatan non-Covid. Pasalnya, permintaan obat yang terkait dengan perawatan kesehatan belum kembali pulih.

Sementara itu, tahun ini Elfiano memproyeksikan serapan BBO produksi domestik akan melonjak karena dorongan belanja pemerintah untuk produk dalam negeri.

"Di dalam e-catalogue tersebut sudah ada persyaratan TKDN sehingga ada prioritas untuk digunakan. Kami sedang menunggu implementasinya saja," kata Elfiano.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Reni Lestari
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper