Bisnis.com, JAKARTA - Tahun ini, pagu anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya sebesar Rp5,1 triliun. Angka ini merosot lebih rendah dari pagu anggaran Ditjen Perumahan tahun lalu yang mencapai Rp9,02 triliun.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan dalam renstra Ditjen Perumahan 2020 - 2024 anggaran Ditjen Perumahan tahun ini sekitar Rp11,12 triliun. Lalu dalam usulan pagu indikatif tahun 2022 sesuai surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan nomer KU.0101-Mn/586 tanggal 31 Maret 2021, diusulkan anggarannya sekitar Rp15,99 triliun.
Pagu anggaran sesuai DIPA Induk tahun anggaran 2022 Ditjen Perumahan Nomor SP DIPA-033.07-0/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp5,10 triliun.
"Kami melakukan rasionalisasi melalui efisiensi belanja dukungan manajemen dan efisiensi biaya pendukung untuk pemulihan program pro rakyat," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama komisi V DPR RI, Rabu (16/2/2022).
Adapun rincian pagu anggaran Ditjen Perumahan tahun 2022 setelah rasionalisasi yakni belanja modal Rp0,67 triliun atau sebesar 13,11%, belanja barang Rp4,32 triliun atau sebesar 84,67%, belanja pegawai Rp0,11 triliun atau sebesar 2,22%, belanja operasional (komponen 001 dan 002) Rp0,35 triliunnl, dan belanja non-operasional Rp4,75 triliun atau sebesar 93,06%.
"Belanja non operasional ini untuk prioritas nasional, proyek strategis nasional, rehabilitasi sarana/prasarana, dan pasca bencana," ucapnya.
Baca Juga
Iwan menuturkan pagu anggaran tahun ini senilai Rp5,1 triliun akan digunakan untuk pmbangunan rusun sebanyak 5.141 unit dengan Rp1,99 triliun. Rusun itu akan dibangun sebanyak 764 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), 982 unit untuk pekerja termasuk mendukung PEN Batang, 1.035 unit untuk ASN/TNI/Polri, 1.594 unit untuk lembaga pendidikan berasrama, dan 766 unit untuk perguruan tinggi.
Selain membangun rusun, pagu anggaran tahun ini akan digunakan untuk membangun rumah khusus (rusus) sebanyak 1.823 unit sebesar Rp0,34 triliun.
"Rusus ini untuk masyarakat terdampak program Pemerintah sebanyak 278 unit, terdampak bencana 1.495 unit, daerah Tertinggal, Terpencil dan Terluar (3T) sebanyak 50 unit," katanya.
Tahun ini, Kementerian PUPR juga akan memberikan bantuan rumah swadaya 101.250 unit sebesar Rp2,29 triliun tersebar di 34 Provinsi. Lalu pembangunan 20.500 unit PSU sebesar Rp0,19 triliun untuk Perumahan MBR tersebar di 34 Provinsi.
"Pembangunan perumahan dilakukan dengan pendekatan kawasan yang mengintegrasikan penyediaan rumah dengan prasarana dan sarana permukiman (kolaborasi dengan Ditjen Cipta Karya)," tuturnya.
Iwan menambahkan guna mengefektifkan program perumahan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan, maka kebijakan bidang perumahan dengan meningkatkan akses masyarakatterhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif.
Adapun strategi yang digunakan dengan mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan program sejuta rumah. Lalu menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah
"Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif," ujar Iwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
