Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Realisasi Serapan Anggaran Ditjen Perumahan PUPR Tahun Lalu Hanya 81,03 Persen

Realisasi akhir anggaran tahun 2021 sebesar Rp7,31 triliun atau 81,03%dengan progress fisik sebesar 81,98%.
Gedung utama kementerian PUPR/Istimewa
Gedung utama kementerian PUPR/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Realisasi serapan anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian PUPR sepanjang tahun lalu sebesar 81,03% dari total pagu anggaran senilai Rp9,023 triliun. 

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan pagu akhir Ditjen Perumahan TA 2021 senilai Rp9,02 triliun setelah mengalami penyesuaian pagu untuk mendukung penanganan Pandemi Covid-19 secara nasional melalui empat tahap refocusing, pemulihan ekonomi nasional (PEN), dan percepatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Realisasi akhir anggaran tahun 2021 sebesar Rp7,31 triliun atau 81,03% dengan progress fisik sebesar 81,98%. 

Secara garis besar, anggaran tahun 2021  yang tidak terserap adalah PHLN untuk rehabdan rekon pasca gempa di Sulawesi Tengah, rencana penanganan kemiskinan ekstrim yang baru siap dilaksanakan pada tahun 2022 dan sisa lelang.

Iwan menuturkan meskipun Indonesia dilanda pandemi Covid-19 pada tahun 2021 lalu, namun hal tersebut tetap membuat Kementerian PUPR tetap melaksanakan tugas pembangunan guna memenuhi kebutuhan rumah layak huni untuk masyarakat di seluruh Indonesia. 

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan perumahan yang memadai diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian nasional sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dengan adanya rumah yang layak dan sehat.

“Pada tahun 2021 lalu memang ada pandemi Covid-19 dan kami tetap melaksanakan Program Sejuta Rumah untuk masyarakat. Pagu anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR tahun 2021 sebesar Rp9,02 triliun juga terserap secara efektif digunakan untuk pembangunan berbagai program infrastruktur serta perumahan,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (16/2/2022).

Menurut Iwan, Kementerian PUPR juga melakukan penyesuaian anggaran  untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 secara nasional baik melalui PEN dan PHLN. 

Pihaknya juga dilakukan penghematan belanja barang yang bersumber dari honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, belanja operasional dan non operasional lainnya melalui refocusing anggaran.

Selain itu, pihaknya juga terus berupaya agar program sejuta rumah yang merupakan salah satu PSN mendapatkan dukungan dari berbagai pihak sehingga terwujud rumah layak huni untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan hunian. 

Adapun capaian Program Sejuta Rumah tahun 2021 mampu melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 1.105.707 unit terdiri dari 826.500 unit  atau 74,5 persen  rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 279.207 unit atau 25,5 persen rumah non MBR di seluruh wilayah Indonesia.

“Capaian output atau pembangunan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR tahun 2021 adalah 7.024 unit rumah susun, 3.311 unit rumah khusus, 127.091 unit rumah swadaya, dan 25.765 unit prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Kami berharap hasil pembangunan rumah tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutur Iwan.

Selain itu, realisasi dukungan Direktorat Jenderal Perumahan pada kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 antara lain dilaksanakan melalui kegiatan padat karya dengan realisasi keuangan sebesar Rp3,02 triliun atau 68,18 persen dan realisasi fisik sebesar 68,52 persen. 

Selanjutnya adalah kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan realisasi keuangan sebesar Rp54 miliar atau 99,38 persen dan realisasi fisik sebesar 99,82 persen.

“Kami juga ikut mengembangkan Kawasan Industri Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah dengan membangun rumah susun pekerja dengan realisasi keuangan sebesar Rp 246 Miliar 98,28 persen dan realisasi fisik sebesar 98,39 persen. Kami juga akan melanjutkan sejumlah pembangunan Rusun di tahun 2022 sehingga pemanfaatan lahan untuk perumahan bisa lebih optimal,” katanya. 

Iwan menambahkan dampak refocusing dengan total Rp1,26 triliun yakni adanya relaksasi kegiatan pembangunan rumah susun tahun anggaran 2021 di Kawasan Industri Batang dilanjutkan penyelesaiannya pada tahun anggaran 2022. 

"Selain itu juga penundaan kegiatan Rusun di Kawasan Industri Subang, beberapa Rusun Asrama pendidikan tinggi dan pendidikan keagamaan, dukungan kegiatan Food Estate di Kalteng, sebagian kegiatan PSU rumah umum bagi MBR dan rumah khusus," ucapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper