Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur bukan cuma soal untung dan rugi. Namun lebih sebagai kewajiban pemerintah untuk mengatasi persoalan perekonomian, melayani kepentingan umum dan membuka akses pemerataan.
Hal tersebut disampaikan oleh Dosen Institut Bisnis Muhammadiyah (IBM) Bekasi, M. Muchlas Rowi yang mengomentari masih adanya beberapa pihak yang meragukan komitmen pemerataan pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengedepankan pembangunan infrstruktur, dengan dalih tidak membawa keuntungan.
“Jika mau bicara untung dan rugi, maka perlu juga dihitung berapa social cost dan kerugian ekonomi yang harus ditanggung masyarakat selama infrastruktur dalam keadaan kurang baik. Untuk kemacetan misalnya,” ujarnya, Kamis (6/1/2022).
Kajian Bappenas bersama Bank Dunia menyebutkan, jika kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai Rp65 triliun per tahun. Sementara untuk 5 wilayah metropolitan lain (Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makassar) kerugiannya mencapai Rp12 triliun per tahun. “Fantastis, namun jarang sekali dipersoalkan,” katanya.
Dirinya merasa heran, yang banyak dipersoalkan justru seperti penyediaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Padahal, mengacu UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah, persoalan tersebut bukan untuk kepentingan untung-rugi individu ataupun instansi (Pasal 10). Karena jalan tol sangat diperlukan untuk kelancaran transportasi.
“Meski kita juga tahu, pihak mana pun pasti menghitung untung-rugi bahkan meminta jaminan pemerintah supaya proyek jalan tol tidak merugikan. Memang, hampir tak ada satu pun pebisnis yang mau kehilangan cuan, ini adalah hukum besi ekonomi,” ujarnya.
Baca Juga
Pada konteks ini, menurut Muchlas, untuk memperkuat dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi, perekonomian yang sedang tumbuh perlu menarik modal jangka panjang yang diinvestasikan dalam proyek infrastruktur terbaik, karena infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi.
Fasilitas transportasi memungkinkan orang, barang, dan jasa dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Perannya amat penting baik dalam proses produksi maupun untuk menunjang distribusi komoditi ekonomi.
“Internet, listrik, dan air merupakan elemen cukup penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti industri manufaktur, pertanian dan apa yang saat ini booming disebut ekonomi digital. Keberadaaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi. Itu intinya,” tambah Muchlas.
Dalam konteks pemulihan ekonomi gegara pandemi, dia menerangkan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kebijakan fiskal untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Karena selain dapat memudahkan aktivitas ekonomi infrastruktur juga mampu menciptakan konektivitas.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga membuka lapangan usaha baru yang menunjang pembangunan infrastruktur terkait. Kehidupan masyarakat di sekitar proyek infrastruktur kian terangkat.
“Infrastruktur yang memadai juga akan menarik investasi, sehingga bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Artinya ada manfaat jangka panjang yang tak ternilai harganya,” ujarnya.
Muchlas mengatakan, proyek Infrastruktur seperti MRT Jakarta, Tol Lampung Palembang, maupun Jalan Layang Syeikh Mohammed bin Zayed (Jakarta-Cikampek Elevated II) jadi bukti makin mudah dan nyaman bepergian menggunakan kendaraan. “Lalu lintas makin lancar, dan yang terpenting tentu saja munculnya titik-titik pertumbuhan ekonomi dan pusat peradaban baru yang tercipta,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
