Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menko Ungkap Anggaran Minyak Goreng Murah untuk 6 Bulan Capai Rp3,6 Trilliun

Pemerintah akan terus menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau Rp14.000 di tingkat konsumen hingga enam bulan ke depan, dan bisa diperpanjang setelah evaluasi.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada konferensi pers Kebijakan Pemerintah terkait dengan Harga Minyak Goreng di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/1/2022)/Bisnis-Dany Saputra
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada konferensi pers Kebijakan Pemerintah terkait dengan Harga Minyak Goreng di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/1/2022)/Bisnis-Dany Saputra

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa penyediaan minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter di tingkat konsumen, akan disiapkan hingga enam bulan ke depan dan bisa diperpanjang.

Hal itu disampaikan pada konferensi pers Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Harga Minyak Goreng di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/1/2022).

Kebijakan tersebut menyusul naiknya harga minyak goreng sejak libur Natal 2021 dan tahun baru 2022. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat kabinet paripurna akhir Desember lalu mengarahkan adanya penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau.

"Ini [harganya] di tingkat konsumen, dan berlaku di seluruh Indonesia. Penyediaan ini akan disiapkan untuk enam bulan ke depan dan akan dievaluasi di bulan Mei dan dapat diperpanjang," jelas Airlangga yang didampingi oleh Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Adapun, besaran volume minyak goreng yang disediakan pemerintah adalah 1,2 miliar liter selama enam bulan. Untuk itu, Airlangga menyebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp3,6 triliun untuk menutup selisih harga dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Nantinya, penyediaan dan pembayaran kebutuhan anggaran selama enam bulan tersebut akan dilaksanakan oleh BPDPKS. "Termasuk pembayaran PPN, mempersiapkan perjanjian kerja sama dengan [perkebunan kelapa sawit], dan penetapan surveyor independen," tambah Airlangga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani nantinya ditugaskan untuk tata cara pemungutan dan setoran PPN atas selisih harga dengan mengikuti aturan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu).

Lalu, terkait dengan regulasi, Mendag Lutfi ditugaskan untuk menyiapkan kebijakan dan aturan harga eceran tertinggi (HET). Lutfi, yang juga hadir pada konferensi pers, mengatakan bahwa pihaknya juga masih melakukan operasi pasar hingga saat ini untuk 11 juta liter di 47.000 gerai pasar modern.

"Hari ini sudah mencapai 4 juta Pak Menko, dan 7 juta ongoing. Sore hari ini kita akan rapat untuk ramp up untuk hasil rapat kita sore ini. Rencananya, akan menunjuk dulu lima industri yang siap dengan kemasannya. Mudah-mudahan produksi akan segera berlangsung, tidak akan lebih lama dari awal minggu depan. Mudah-mudahan akhir minggu ini sudah mulai," terang Lutfi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dany Saputra
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper