Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Rusia menyepakati kerja sama pengembangan energi baru dan tebarukan atau EBT sebagai langkah pengurangan emisi karbon. Kerja sama dengan pihak luar menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam pengurangan emisi karbon di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan dengan Duta Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva, Kamis (24/12/2021). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah isu strategis.
Airlangga menjelaskan bahwa kedua negara sepakat untuk mendorong kerja sama dalam hal EBT, khususnya energi hidro dan hidrogen. Rencana itu dapat menjadi kelanjutan kerja sama investasi yang saat ini sedang berjalan, seperti pembangunan kilang minyak di Tuban, Jawa Timur dan Blok Natuna.
"Juga pembangunan floating power plant [pembangkit listrik terapung] sebagai langkah bersama dalam pengurangan emisi karbon," ujar Airlangga dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (24/12/2021).
Rusia tercatat menempati peringkat ke-37 negara investor di Indonesia, dengan total investasi per kuartal/III 2021 mencapai US$9,2 juta dalam 280 proyek. Airlangga berharap jumlah itu dapat terus meningkat melalui penguatan kerja sama kedua negara.
"Masih terdapat banyak potensi kerja sama perdagangan dan investasi yang dapat dijajaki dan dieksplorasi lebih lanjut oleh kedua negara," ujar Airlangga.
Baca Juga
Sejumlah isu dan potensi kerja sama strategis yang dibahas Airlangga dan Lyudmila antara lain terkait industri kedirgantaraan dan antariksa, energi, infrastruktur transportasi dan perkeretaapian, industri perkapalan, produk peternakan, serta platform ekonomi digital.
Adapun, sebelumnya Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa Indonesia menargetkan penurunan emisi pada 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional. Target itu sesuai dengan Nationally Determined Contributions atau NDC hingga 2030.
Energi dan transportasi menjadi sektor yang membutuhkan sumber dana terbesar untuk bertransisi, karena kontribusinya yang tinggi terhadap emisi karbon dalam negeri.
Pada tahun ini, pemerintah memperbaharui komitmen penanganan perubahan iklim Indonesia dengan penyampaian Updated NDC. Dokumen teranyar itu memuat strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim 2050 (Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050) yang menargetkan pencapaian nol emisi karbon (net zero) pada 2060 atau lebih awal.
Febrio menjabarkan bahwa pembaharuan langkah penanganan perubahan iklim itu berpengaruh terhadap kebutuhan biaya untuk mencapai net zero. Sebelumnya, dalam dokumen Second Biennial Update Report (BUR-2) tercantum kebutuhan biaya Indonesia adalah Rp3.461 triliun pada 2020—2030 atau Rp266,2 setiap tahunnya.
"Setelah adanya Peta Jalan NDC, kebutuhan pendanaan untuk mencapai NDC meningkat menjadi Rp3.779 triliun, atau Rp343,60 triliun per tahun pada 2020—2030," ujar Febrio dalam Talkshow on Indonesia’s Sustainable Projects, Kamis (23/12/2021), yang merupakan bagian rangkaian Dubai Expo 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
