Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lewat Presidensi G20, Menkeu Sebut RI Akan Jadi Contoh Pembiayaan Hijau

Dalam menjalani Presidensi G20, Indonesia menargetkan hasil yang konkret terutama dalam bidang green finance.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Bisnis.com, BALI - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia akan menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam hal pembiayaan hijau atau rendah karbon (green finance).

Momentum Presidensi G20 akan dimanfaatkan oleh Indonesia untuk unjuk gigi dalam pembiayaan rendah karbon dan berkelanjutan, sekaligus mengundang investasi pada energi baru dan terbarukan (EBT).

Sri Mulyani mengatakan dalam menjalani Presidensi G20, Indonesia menargetkan hasil yang konkret terutama dalam bidang green finance. "Indonesia akan menjadi contoh. Kita mau bicara tentang batu bara, atau tentang energi terbarukan. Indonesia sudah membuat Energy Transition Mechanism [ETM]," jelasnya pada konferensi pers Kick-off Presidensi G20 Jalur Keuangan di Nusa Dua, Bali, Kamis (9/12/2021).

Hasil konkret yang dimaksud Sri Mulyani, salah satunya adalah kemitraan antara Indonesia, Filipina, dan Asian Development bank (ADB) untuk meluncurkan Mekanisme Transisi Energi.

Kemitraan tersebut adalah yang pertama di Asia Pasifik, dan sudah mendapatkan komitmen hibah senilai US$25 juta dari Kementerian Keuangan Jepang sebagai pembiayaan awal untuk mekanisme transisi energi bersih.

ETM merupakan pendekatan transformatif dengan cara pembiayaan gabungan (blended finance) untuk mengakselerasi penutupan dini PLTU baru bara, dan menggantikannya dengan pembangkit listrik yang bersih dan terbarukan. Di Indonesia, dibutuhkan US$48,43 miliar atau sekitar Rp639 triliun untuk memensiunkan PLTU batu bara lebih dini.

Menurut Sri Mulyani, sudah banyak negara yang secara bilateral ingin ikut berkontribusi pada platform energi terbarukan Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan dan mekanisme untuk mendukung masuknya investasi pada energi bersih seperti pasar karbon, cap and trade pada perdagangan karbon, dan pajak karbon yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Tujuannya apa? Investasi di bidang renewable energy bisa datang [ke Indonesia]. Seperti apa yang Presiden sampaikan, [investasi di] hydropower atau geothermal. Ini agar jumlah renewable energy lebih banyak, menggantikan yang non-renewable. Pada saat yang sama kita bisa attract capital," timpal Sri Mulyani yang berperan sebagai Ketua Bidang I Finance Track Presidensi G20 Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dany Saputra
Editor : Farid Firdaus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper