Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anggaran Pemda Mengendap di Bank Rp226 Triliun, Jokowi: Gede Sekali Ini!

Jokowi mengatakan penyerapan atau belanja APBD harus secepatnya dioptimalkan sehingga apabila ada kekurangan baru mengandalkan uang dari investor.
Presiden Joko Widodo saat memberi pandangannya terkait SDGs pada Forum Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi Sosial PBB (ECOSOC) secara virtual pada Selasa, 13 Juli 2021./Biro Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo saat memberi pandangannya terkait SDGs pada Forum Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi Sosial PBB (ECOSOC) secara virtual pada Selasa, 13 Juli 2021./Biro Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur pemerintah daerah (pemda) yang tidak optimal dalam membelanjakan anggaran daerah hingga penyerapan masih rendah. Padahal akhir tahun 2021 sudah semakin dekat.

Jokowi mengatakan jumlah uang anggaran yang ada di bank seharusnya terus berkurang seiring dengan peningkatan belanja.

Namun, setelah diperiksa pada akhir November ini jumlah uang pemda yang masih mengendap mencapai Rp226 triliun atau meningkat jika dibandingkan pada Oktober yang mencapai Rp170 triliun.

"Uang kota sendiri saja tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain [investor] untuk uangnya masuk. Logikanya gak kena," kata Jokowi dalam Rakornas dan Anugerah Layanan Investasi 2021, dikutip dari YouTube BKPM TV, Rabu (24/11/2021).

Seharusnya, sambung Jokowi, penyerapan atau belanja APBD harus secepatnya dioptimalkan sehingga apabila ada kekurangan baru mengandalkan uang dari investor.

“Logika ekonominya seperti itu. Ini masih Rp226 triliun lho. Gede sekali ini,” imbuhnya.

Adapun, pemerintah menyiapkan dana segar untuk digunakan pemerintah daerah baik tingkat provinsi hingga kabupaten/kota sebesar Rp642 triliun yang bersumber dari APBN.

Alih-alih menggenjot suntikkan dana dari para investor baik dalam maupun luar negeri, pemerintah daerah justru abai dalam membelanjakan APBD yang tersedia.

Diberitakan sebelumnya, realisasi belanja APBD hingga Agustus 2021 tercatat 44,2 persen dari target, atau terdapat selisih sekitar 9,5 persen dengan pendapatan.

Lambatnya realisasi belanja APBD turut terlihat dari naiknya simpanan dana pemerintah daerah di perbankan.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa pada Agustus 2021, simpanan pemerintah daerah sebesar Rp178,95 triliun naik 3,01 persen (month-to-month/mtm) atau Rp5,22 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper