Bisnis.com, JAKARTA – Pemberian kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) bisa menjadi jalan tengah untuk menjamin keterjangkauan harga bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat di tengah fluktuasi harga komoditas.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan bahwa kondisi kenaikan harga minyak mentah dunia membuat peran Pertamina untuk melaksanakan penugasan pemerintah dalam penyaluran BBM sebagai hal yang perlu ditekankan.
Dengan begitu, maka harga BBM di dalam negeri dapat dipastikan tetap terjangkau bagi masyarakat di tengah fluktuasi harga komoditas.
“Saat ini tidak ada pilihan lain memang, kecuali melalui mekanisme kompensasi,” katanya kepada Bisnis, Senin (8/11/12021).
Pertamina sendiri masih belum menyesuaikan harga jual bahan bakar umum untuk jenis Pertalite dan Pertamax, meski harga minyak dunia telah meningkat sejak beberapa waktu terakhir. Di sisi lain, sejumlah badan usaha swasta telah memutuskan untuk menyesuaikan harga jual BBM-nya.
Harga jual bahan bakar umum Pertamina untuk jenis Pertalite yang saat ini dijual Rp7.650 per liter pada dasarnya telah jauh dari harga jual yang semestinya jika mengacu dengan harga minyak dunia saat ini.
Baca Juga
“Pertalite ini bahan bakar umum normal, harganya sudah berada di atas Rp11.000 ya harga keekonomiannya. Kemudian Pertamina masih tetap harus jual di harga Rp7.650,” ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih.
Dia mengatakan, untuk menjaga keekonomian perusahaan pelat merah itu dan memastikan harga bahan bakar minyak di masyarakat tidak mengalami kenaikan, maka pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memberikan kompensasi atas selisih harga jual.
Soerjaningsih menyebut, harga jual bahan bakar umum pada prinsipnya akan mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Namun, di tengah kondisi pandemi Covid-19, kenaikan harga BBM akan sulit diterima oleh masyarakat.
“Penyesuaian kenaikan harga BBM agar Pertamina tidak merugi, ini akan dibahas bagaimana kompensasi kepada Pertamina, yang diharapkan kenaikan harga BBM ini sebenarnya juga mungkin masih sulit diterima oleh masyarakat yang kondisinya baru mau pulih Covid-19. Jadi kemungkinan adalah pemerintah yang kira-kira mengalah sama rakyat, biar tetap tenang tidak ada inflasi,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
