Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia masih mencatatkan selisih pembiayaan hingga 40 persen untuk memenuhi kebutuhan langkah pengurangan Emisi karbon.
Kas negara tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, sehingga pemerintah mencari investasi ke berbagai pihak di luar negeri.
Setiap tahunnya, Indonesia membutuhkan sekitar US$5,7 miliar untuk program transisi energi. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pihaknya menyusun desain pembiayaan dari berbagai sumber, karena anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak akan mencukupi kebutuhan dana untuk mencapai target pengurangan emisi karbon.
"Saya kira selisih pembiayaan, yang kami butuhkan untuk dipenuhi, mungkin sekitar 40 persen. Itu membuat kami membutuhkan kebijakan dan peraturan yang memungkinkan sektor swasta berpartisipasi dalam hal ini," ujar Sri Mulyani dalam dialog CNBC’s Sustainable Future Forum bertajuk Providing Energy, Selasa (19/10/2021).
Menurutnya, selisih pembiayaan (financing gap) yang terjadi membuat pemerintah menyusun mekanisme pembiayaan untuk transisi energi dan mobilisasi dananya. Misalnya, Sri Mulyani menyebutkan bahwa pemerintah akan menyalurkan dana itu ke bekas produsen batu bara, agar bertransisi memproduksi sumber energi yang ramah lingkungan.
Langkah itu dilakukan karena target yang ditetapkan Indonesia adalah 23 persen sumber energi berasal dari energi terbarukan. Selain itu, terdapat target untuk mengurangi emisi karbon, sejalan dengan keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement).
Baca Juga
BerdasarkanNationally Determined Contribution (NDC), Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon hingga 29 persen, dan menurut Sri hal tersebut membutuhkan pembiayaan US$365 miliar. Lalu, target pengurangan emisi karbon hingga 41 persen pada 2030 membutuhkan investasi US$475 miliar, yang akan turut menyertakan investor-investor dari luar negeri.
"Itulah mengapa kami saat ini mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan. Misalnya, dari pemerintah bukan hanya melalui penerbitan green bond untuk domestik dan internasional, tapi kami juga membuat blended finance, agar menjadi platform bagi swasta, filantorpi, multilateral, institusi, untuk bisa berpartisipasi dalam pembiayaan ini," ujar Sri Mulyani.
Menurutnya, transisi ke arah energi terbarukan memerlukan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu, selian menyusun skema pembiayaan, pemerintah terus berkomunikasi dengan pelaku industri agar kebijakan yang muncul dapat mendukung transisi energi tanpa mematikan dunia usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
