Bisnis.com, JAKARTA – Merger PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang diresmikan Presiden Jokowi pada hari ini merupakan realisasi dari wacana 20 tahun yang lalu.
Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo menuturkan penggabungan telah dilakukan bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila yakni 1 Oktober 2021. Wacana yang telah dimulai sejak 20 tahun lalu tersebut pada akhirnya dapat terealisasikan dengan dukungan sejumlah pihak termasuk pemerintah pusat dan parlemen.
Selama ini, tuturnya, pengelolaan layanan kepelabuhanan dilakukan secara terpisah dengan kapasitas yang tidak seragam dari sisi keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengalaman. Hal ini mengakibatkan perbedaan kinerja layanan yang diberikan serta berimbas kepada inefisiensi logistik.
Menurutnya, maju tidaknya pelabuhan dan logistik bukan hanya dari penggabungan Pelindo semata tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah pusat dna daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
“Kami mohon dukungan agar Pelindo bisa menjalankan misinya dan visinya untuk menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia. Pada kesempatan baik ini kami mohon kesediaan Presiden Joko Widodo untuk berkenan meresmikan penggabungan BUMN Pelabuhan menjadi satu yakni PT Pelabuhan Indonesia,” ujarnya dalam Peresmian Penggabungan Pelindo, Kamis (14/10/2021).
Arif menargetkan penggabungan juga bisa memudahkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri di sekitar pelabuhan dan di daerah serta mendorong peningkatan dengan hinterland.
Baca Juga
Sebelumnya, Merger Pelindo secara resmi telah terlaksana dengan ditandatanganinya Akta Penggabungan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Layanan Jasa Pelabuhan, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, melebur kedalam Perusahaan Perseroan (Persero).
PT Pelabuhan Indonesia II pun muncul menjadi surviving entity.
Penandatanganan Akta Penggabungan dilakukan oleh Direktur Utama Pelindo I Prasetyo, Direktur Utama Pelindo II, Arif Suhartono, Direktur Utama Pelindo III, Boy Robyanto, dan Direktur Pelindo IV, Prasetyadi. Penandatanganan disaksikan secara daring oleh Wakil Menteri II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo. Seremoni penandatanganan Akta berlangsung secara hybrid Jumat Siang (1/10) di Jakarta.
Sebelumnya pada pagi di hari yang sama, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 101/2021 tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke Dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan merger ini menjadi momen penting dan bersejarah bagi pengelolaan BUMN kepelabuhanan. Pasalnya merger ini adalah langkah penting dalam rangka peningkatan value creation bagi BUMN Pelabuhan. Inisiatif ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kepelabuhanan nasional.
Tiko, sapaan akrabnya juga mengatakan bahwa kedepan agar manfaat dari merger ini dapat segera terealisasi. Setelah ini Pelindo dapat fokus agar keempat subholding dibawah Pelindo dapat segera efektif dan dioperasikan secara optimal.
Dia berharap, semoga penandatanganan yang dilakukan hari ini dapat memberikan manfaat besar bagi perekonomian dan sosial Tanah Air.
“Semoga terwujudnya legal merger Pelindo memberikan optimisme kepada masyarakat Indonesia, bahwa kepelabuhanan nasional akan terus tumbuh dan pada akhirnya dapat bersaing dengan pemain besar pelabuhan dunia,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
