Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Peternak Unggas Kembali Demo, Harga Ayam dan Telur Anjlok Lagi?

Harga ayam hidup (live bird) dan telur ayam kerap anjlok di bawah biaya produksi sehingga membuat para peternak terus merugi.
Peternak menimbang ayam broiler jenis pedaging yang dijual murah seharga Rp8.000 per kilogram di sentra peternakan ayam broiler di Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (26/6/2019)./ANTARA-Destyan Sujarwoko
Peternak menimbang ayam broiler jenis pedaging yang dijual murah seharga Rp8.000 per kilogram di sentra peternakan ayam broiler di Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (26/6/2019)./ANTARA-Destyan Sujarwoko

Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) menilai aksi protes para peternak unggas yang terus berulang terjadi tidak lepas dari harga ayam hidup (live bird) dan telur ayam yang kerap anjlok di bawah biaya produksi.

Berdasarkan pantauan Pataka, harga live bird menyentuh Rp16.000—17.000 per kilogram di tingkat peternak sejak September 2021. Sementara harga telur berkisar Rp14.000—17.000 per kg, jauh di bawah acuan dalam Permendag No. 7/2020 yang dipatok Rp19.000—21.000 per kg.

Ketua Pataka Ali Usman menilai penurunan harga ini dipicu oleh daya beli yang turun akibat PPKM di berbagai daerah, terutama Jawa dan Bali.

“Banyak hotel, restoran, katering [horeka] ditutup. Padahal serapan pasar horeka cukup tinggi. Selain pasar utama ayam karkas segar dan telur ayam yang diserap konsumen rumah tangga melalui pasar tradisional dan toko ritail,” kata Ali dalam keterangan resminya, Senin (11/10/2021).

Selain itu, dia menyebutkan kondisi harga dipicu oleh oversupply yang masih terjadi. Kementerian Pertanian sejauh ini masih mengandalkan kebijakan pengendalian di hulu dengan pengurangan populasi.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) terbaru oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan No. 06066/PK.230/F/1021 yang dikeluarkan pada Oktober 2021, pemerintah kembali meminta usaha perbibitan memangkas produksi bibit ayam (cutting).

Produksi day old chick final stock (DOC FS) atau bibit ayam diperkirakan mencapai 300,25 juta ekor, sedangkan kebutuhan hanya 212,67 juta ekor sehingga terjadi potensi surplus sebesar 87,58 juta ekor.

"Salah satu tuntutan aksi peternak yaitu ingin mencabut SE Dirjen karena tiap dilaksanakan berdampak harga DOC FS melambung tinggi. Tetapi harga livebird masih berfluktuasi cenderung rendah," katanya.

Sebenarnya, kata dia, banjirnya pasokan DOC FS pada Oktober ini merupakan dampak dari alokasi kuota impor grand parent stock (GPS) sebanyak 675.999 ekor pada 2020.

Meskipun, realisasi kuota impor 2020 sudah dikurangi sebanyak 31.001 ekor dari pada 2019 sebelumnya yakni sebanyak 707.000 ekor, data menunjukkan kelebihan GPS sebanyak 53.229 ekor.

“Jumlah ayam oversupply sepanjang 2021 merupakan dampak kuota impor ayam GPS pada 2020. Jadi pemerintah harus cermat menghitung kebutuhan ayam di masayarakat, terutama di masa pandemi Covid-19. BPS mencatat angka konsumsi ayam masyarakat dimasa normal sebesar 12,79 kg per kapita per. Konsumsi ayam turun jadi 9,08 kg per kapita per tahun selama pandemi Covid-19,” paparnya.

Melihat data supply-demand 2021, data Ditjen PKH Kementan menyebutkan kebutuhan karkas ayam sebanyak 3,13 juta ton, sedangkan produksi ayam karkas 3,50 juta ton. Terdapat surplus 377.839 ton atau 12,46 persen dari kebutuhan.

"Artinya, setelah dipangkas pun masih terjadi oversupply. Seharusnya pemerintah mengurangi jumlah kuota impor GPS sebesar 30 persen ke masing-masing perusahaan, bukan melakukan pemusnahan ayam DOC FS yang berpotensi melanggar animal welfare," katanya.

Hal yang sama terjadi pada komoditas telur ayam. Ali menyebut juga terjadi kelebihan pasokan karena beberapa perusahaan pemain besar berbudidaya ayam layer. Dia mengatakan pemerintah sejatinya hanya mengizinkan pelaku usaha integrasi melakukan budidaya hanya 2 persen, sedangkan 98 persen ditujukan untuk peternak rakyat.

"Saat ini pelaku usaha integrasi mengusai ayam petelur mencapai 15 persen secara nasional. Pasokan telur berlebih sehingga harga telur anjlok sejak awal September, banyak peternak ayam melakukan adkir dini karena tidak mampu menanggung kerugian yang berkepanjangan. Terutama peternak di Blitar Jatim dan Kendal Jateng," ujarnya.

Karena itu, dia menyarankan agar pemerintah menyerap ayam dan telur peternak untuk bantuan sosial selama masa PPKM untuk solusi jangka pendek. Pemerintah juga disarankan memanfaatkan APBN agar dapat melakukan intervensi saat harga turun Bansos selain distribusi kepada masyarakat tersampak.

Bansos daging olahan juga dapat disalurkan kepada siswa tingkat SD, SMP dan SMA yang sekarang sudah mulai masuk tatap muka. Hal ini mendukung peningkatan konsumsi protein hewani guna meningkatkan imunitas dan kecerdasan di masyarakat. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper