Bisnis.com, JAKARTA – Tahap awal Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pariwisata dan Pendukung mulai dibentuk dengan struktur direksi dan komisaris yang baru dalam PT Aviasi Pariwisata Indonesia.
Komisaris PT Aviasi Pariwisata Triawan Munaf menuturkan jajaran komisaris dan direksi tersebut telah mulai berlaku efektif pada hari ini Senin (4/10/2021).
Triawan menjelaskan penunjukkan dirinya sebagai komisaris dan juga direksi lainnya baru diterima pagi ini. Untuk selanjutnya pada pekan depan akan digelar rapat koordinasi diantara para direksi dan anggota soal rencana kerja holding.
Meski demikian landasan hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan pembentukan holding masih berada di Sekretariat Negara menunggu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Menurutnya legalitas beleid tersebut hanya menunggu waktu karena Kepala Negara masih melakukan kunjungan kerja dan berada di Papua untuk meninjau penyelenggaran PON XX.
Triawan memperkirakan dalam 1-2 hari kedepan PP tersebut sudah akan ditandatangani dan diterbitkan.
Baca Juga
“Sudah terbentuk holdingnya. Pengumumannya keluar tadi pagi. Karena anggota holding dan jajaran dewan komisaris dan direksi juga kesibukannya tinggi, rapat koordinasi lanjutan akan dilakukan pekan depan,” ujarnya, Senin (2/10/2021).
Berdasarkan daftar komisaris dan direksi tersebut, nama Triawan Munaf yang sebelumnya merupakan komisaris di Garuda Indonesia. Sebaliknya, Dony Oskaria sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Garuda.
Berikut jajaran Komisaris & Direksi PT Aviasi Pariwisata Indonesia:
Komisaris
- Triawan Munaf (Komisaris Utama sekaligus sebagai Komisaris Independen)
- Odo Manuhutu (Komisaris)
- Wihana Kirana Jaya (Komisaris)
- Elwin Mok (Komisaris Independen)
Direksi
- Dony Oskaria (Direktur Utama)
- Edwin Hidayat Abdullah (Wakil Direktur Utama)
- Herdy Rosadi Harman (Direktur)
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto menjelaskan mekanisme pembentukan holding sebenarnya tinggal menunggu PP yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Namun terdapat dua isu lainnya yang harus dibereskan. Pertama terkait PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC sebagai salah satu BUMN yang memiliki peran utama dalam pengembangan destinasi pariwisata. Perusahaan pelat merah tersebut ditargetkan menjadi anggota holding pada akhir tahun 2021 pasca proses PMN kepada ITDC.
"Kuartal IV/2021 ini ITDC adalah proses inbrengnya memang secara teknis akan dilakukan setelah PMN-nya (penyertaan modal negara) disetujui. Sebetulnya PMN sudah disetujui, tinggal menunggu PP juga,' katanya dalam Rakornas Parekraf Tahun 2021.
Selanjutnya PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) yang memiliki peran utama dalam konektivitas dan mobilitas penduduk dan kegiatan pariwisata di Indonesia, ditargetkan menjadi bagian anggota holding pada tahap ketiga di tahun 2023.
"Nanti kita menunggu restrukturisasi yang dilakukan oleh Garuda, dan ini masih waktunya di 2023," tuturnya.
Mekanisme pembentukan holding dilakukan melalui pengalihan saham Seri B milik Negara di PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atau INA, PT Sarinah (Persero), lalu PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) atau TWC, PT Angkasa Pura I (Persero), dan PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai tambahan PMN ke dalam modal saham PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero).
Angkasa Pura I berperan untuk mengelola bandara di wilayah tengah dan timur Indonesia. Lalu bandara di wilayah barat dan sebagainya dikelola Angkasa Pura II. Sedangkan Garuda Indonesia berperan sebagai penyedia jasa transportasi udara. ITDC difungsikan untuk mengembangkan destinasi wisata. Lalu TWC berperan mengembangkan aset-aset cagar budaya. Selanjutnya hotel-hotel milik BUMN akan dikelola di bawah INA.
"Dan yang terakhir ritel manajemen kita serahkan kepada Sarinah. Inilah gambaran secara utuh nantinya yang ingin kita kehendaki," tambah Susyanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
