Bisnis.com, JAKARTA — Sejak akhir 2019, Indonesia mengumumkan ambisi menjadi pemain penting dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Namun peneliti pada Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman menjabarkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif memiliki setumpuk pekerjaan rumah.
Indonesia menargetkan produksi baterai kendaraan listrik di Indonesia bisa mencapai 140GWh pada 2030. Hal ini didukung oleh status Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar atau berkontribusi sebanyak 27 persen secara global.
Ferdy mengatakan bahwa Presiden Jokowi boleh bangga karena sudah meresmikan ground breaking pabrik baterai untuk bahan baku pembangunan mobil listrik di Karawang, Jawa Barat. Fasilitas produksi ini merupakan hasil kerja sama perusahaan Korea Selatan Hyundai dan LG yang bergandengan dengan Indonesia Battery Corporation (IBC).
IBC sendiri merupakan gabungan holding BUMN yang membawahi PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), Mind ID, dan PT Aneka Tambang Tbk. (Persero) atau Antam.
"Kita tentu mengapresiasi karena BUMN tambang dan PLN terlibat langsung dalam ekosistem pembuatan mobil listrik mulai dari hulu atau biji nikel, hilir atau pabrik litium, sampai kelistrikan. Artinya BUMN ikut andil dalam proyek strategis mobil listrik yang sudah menjadi paradigma baru dunia sekarang ini," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Jumt (17/9/2021).
Sebagaimana diketahui, Antam memiliki cadangan nikel sebanyak 1.362 miliar ton, produksi feronikel ANTM diprediksi mencapai 26,000 ton dan produksi bijih nikel mencapai 8,44 juta wet metric ton (wmt ).
Baca Juga
Prospek IBC juga didukung kebijakan, baik dalam negeri maupun dunia. Di level global, Amerika Serikat di bawah Presiden terpilih, Joe Biden akan menyediakan dana triliunan dolar untuk infrastruktur mobil listrik. China menargetkan penjualan mobil listrik mencapai 350.000 unit pada 2025 dan Eropa menargetkan 300.000 unit mobil listrik pada 2030.
Sementara itu di tingkat nasional, Presiden Jokowi telah meneken PP No.55 Tahun 2019, Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan. Penutupan ekspor nikel dan kewajiban membangun smelter juga adalah langkah strategis pemerintah mengamankan pasokan untuk pengembangan mobil listrik.
Namun perlu dicatat pemerintah bahwa peta industri nikel nasional bergeser dengan cepat dalam waktu 4 tahun terakhir. Pada tahun 2014, produksi nikel masih dikuasai PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) sebesar 25 persen, Antam 19 persen dan perusahaan lainnya 3 persen.
Pada 2021, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menguasai 50 persen produksi hilir nikel, INCO berkurang 22 persen, ANTM hanya 7 persen, dan PT Virtue Dragon Nickel Industry mengontrol 11 persen. Dengan demikian hampir 70 persen tambang nikel dikontrol asing.
IMIP adalah perusahaan patungan antara Tsangshan Steel Holding asal China (66,25 persen) dan perusahaan lokal PT Bintang8 Mineral (33,75 persen). IMIP telah membangun smelter feronikel pertama melalui PT Sulawesi Mining Investment di Bahodopi, Sulawesi Tengah dengan kapasitas 300.000 ton per tahun. Smelter kedua dibangun PT Indonesia Guang Ching untuk memproduksi 600.000 ton feronikel per tahun.
Sementara itu Antam hanya memiliki smelter feronikel di Pomala, Sulawesi Tenggara dengan kapasitas produksi 27.000 ton per tahun. ANTM saat ini tengah berharap penyelesaian pabrik feronikel di Halmahera Timur dengan kapasitas 13.000 ton per tahun.
"Jadi, hampir 70 persen tambang nikel dikontrol asing," kata Ferdy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
