Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gocekan Menteri Investasi, Giring Investasi Berkualitas ke Luar Jawa

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dititipi amanat dari Presiden Jokowi untuk memperbanyak investasi ke luar Jawa. Berikut ini strategi dan pencapaiannya.
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Sejak dipercaya memimpin urusan izin penanaman modal, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selalu mengulang-ulang pesan Presiden Joko Widodo dalam paparan publiknya. Presiden berpesan bahwa transformasi ekonomi harus dilakukan melalui hilirisasi.

Selama ini, para investor lebih tertarik menanamkan modal mereka di Pulau Jawa. Infrastruktur yang sudah baik menjadi salah satu pertimbangan.

Oleh karena itu, amanat Kepala Negara terus disimpan di dalam benak Bahlil. BKPM harus keluar dari zona nyaman. Rekan kerjanya harus berupaya ekstra agar investasi juga tersebar ke luar Jawa.

Melalui logika sederhana, investasi menghasilkan lapangan kerja di satu wilayah. Dengan begitu, warga setempat memiliki pendapatan sehingga dapat meningkatkan derajatnya.

Sektor informal pun tidak ketinggalan dampak. Efek positif domino atas pembangunan bisnis akhirnya meratakan ekonomi Indonesia.

Upaya investasi berkualitas terlihat sejak Bahlil menjadi bos BKPM, yaitu Oktober atau kuartal IV/2019. Saat itu, perbandingan Jawa dan luar Jawa adalah 50,2 persen dengan 49,8 persen.

Angka itu dianggap masih lebih baik dari periode-periode sebelumnya. Triwulan I/2019 misalnya, investasi di Jawa sebesar 56 persen.

Memang selama paruh pertama 2020 investasi masih didominasi Jawa. Triwulan I/2020 angkanya 51,4 persen dan triwulan II/52,4 persen.

Setelah itu hingga kini, luar Jawa terus mendominasi. Masing-masing dari kuartal III/2020 sampai kuartal II/2021 yaitu 52,8 persen, 52,8 persen, 52,1 persen, dan 51 persen,

Bahlil mengatakan bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan agar investor tertarik menanamkan modalnya ke luar Jawa.

Pertama adalah memberikan insentif yang lebih baik ketimbang mereka harus berinvestasi di Jawa. Tawaran menarik tersebut membuat penanam modal melirik lokasi di luar Jawa.

Kedua adalah membantu menyelesaikan masalah-masalah investor. Selanjutnya izin hingga kendala dibantu sehingga membuat mereka nyaman.

Terakhir, membuat para investor yakin dan nyaman terkait keberadaan lokasi investasi. Stabilitas politik di satu kawasan menjadi penting untuk menjalankan usaha.

Di luar dari semua itu, infrastruktur menjadi tidak kalah penting. Bahlil membocorkan pemerintah segera merilis kawasan energi hijau di Kalimantan Utara. Dengan nilai investasi puluhan miliar dolar, pembangunannya bakal besar-besaran. Ini adalah inovasi pemerintah di tengah pandemi

“Jadi kita harus datangi satu-satu, yakinkan mereka, beri insentif, kita terima baik pengusaha nasional ataupun asing. Bahkan sekarang setiap investasi yang masuk harus berkolaborasi dengan UMKM. Itu wajib tidak ada tolerasi,” katanya.

Tantangan Investasi

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menjelaskan bahwa ada beberapa kendala pengusaha dalam berinvestasi di Tanah Air.

Regulasi yang ada tumpang tindih. Ini membuat iklim investasi tidak bersahabat dengan pengusaha.

Di sisi lain, ongkos tenaga kerja Indonesia termasuk paling mahal di dunia. Hak yang diterima pekerja tidak sebanding dengan kewajibannya karena rata-rata keahliannya biasa saja.

Tidak heran banyak investor berpikir dua kali bahkan lebih memilih negara tetangga. Di Thailand atau Vietnam, misalnya, dua faktor tersebut lebih baik dari Indonesia. Ongkos buruh murah dan keahliannya cukup mumpuni.

Kini, dengan Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, tambah Riefky, sudah teratasi. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana penerapannya di lapangan.

“Kita sudah melihat di periode pertama Presiden Joko Widodo sempat mengeluarkan paket kebijakan ekonomi berjilid-jilid. Secara konsep sudah sangat bagus tapi implementasi di lapangan sangat berat,” jelasnya.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menuturkan bahwa tidak ada satupun regulasi yang dibuat sempurna. Pasti ada kelemahan.

UU Cipta Kerja yang regulasinya yang sangat banyak tapi diselesaikan dengan singkat, diyakini banyak kekurangan. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah terus mengevaluasi regulasi sapu jagat tersebut.

“Dengan begitu ketika ada hal-hal yang mengambat, bisa segera dilakukan perbaikan,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper