Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Tantangan Hulu Migas Tekan Emisi Karbon

Pemerintah harus lebih terbuka untuk mendiskusikan insentif yang dibutuhkan oleh perusahaan migas yang ada di dalam negeri untuk bisa menerapkan kegiatan yang rendah karbon.
Pegawai Elnusa mengerjakan proyek migas. Istimewa/Pertamina
Pegawai Elnusa mengerjakan proyek migas. Istimewa/Pertamina

Bisnis.com, JAKARTA – Upaya menekan emisi karbon yang dikeluarkan dari aktivitas produksi di lapangan-lapangan minyak dan gas bumi di Indonesia dinilai tidak akan berjalan dengan mudah.

Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyatakan mayoritas lapangan migas di dalam negeri atau sebesar 60 persen di antaranya sudah berumur tua. Alhasil, apabila mengeluarkan biaya tambahan untuk menekan emisi karbon maka akan berdampak terhadap keekonomian lapangan.

Fatar mengakui sejumlah lapangan migas menghasilkan emisi co2 yang besar seperti di Jambaran Tiung Biru oleh Pertamina EP yang menghasilkan 35 persen Co2, East Natuna oleh Pertamina EP dengan 80 persen Co2, dan Kuala Langsa oleh Medco E&P dengan 81 persen Co2.

"Kalau ingin membetulkan ini maka akan ada tantangan di masa yang akan datang, sesuatu yang akan diambil kita bisa melihat Kementerian Keuangan dan KLHK duduk bersama dan membuat kebijakan untuk carbon pricing," katanya dalam webinar yang digelar pada Rabu (28/7/2021).

Namun, untuk persetujuan pengembangan lapangan yang baru, SKK Migas telah menerapkan persyaratan untuk penerapan carbon capture, utilisation, and storage (CCUS) yang termasuk dalam proyek tersebut.

Menurut Fatar, persyaratan itu juga didorong oleh permintaan KKKS yang menginginkan adanya penerapan CCUS di lapangan migas guna memudahkan mendapatkan fasilitas pendanaan proyek yang juga telah mengharuskan penerapan energi hijau.

"Persyaratannya sudah ada sekarang karena kalau tidak, harga tidak kompetitif dan pembiayaan dari investor saat meminta dana ke perbankan mereka meminta produksi hijau, jadi mereka meminta kami," ungkapnya.

Staf Ahli Menteri ESDM Saleh Abdurrahman mengatakan pemerintah harus lebih terbuka untuk mendiskusikan insentif yang dibutuhkan oleh perusahaan migas yang ada di dalam negeri untuk bisa menerapkan kegiatan yang rendah karbon.

Menurut dia, penerapan carbon pricing akan memberikan dampak yang besar terhadap keekonomian proyek.

"Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita butuhkan kalau misalnya ada satu proyek akan ada CCUS," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper