Bisnis.com, JAKARTA — Industri alas kaki menyebut regulasi PPKM Level 4 dari Kementerian Dalam Negeri semakin mempersempit gerak kinerja produksi padahal untuk UMKM pemerintah sudah banyak memberi kelonggaran.
Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie mengatakan ketika masa PPKM darurat lalu, industri sepatu sudah terbilang cukup mengalami tekanan. Hal itu mengingat pabrikan harus membagi produksi dalam sejumlah shift guna mengejar order yang sudah ada.
Sementara dengan regulasi terbaru PPKM Level 4 saat ini, sistem shift pun sudah dilarang dan pabrikan hanya diizinkan beroperasi penuh dengan kapasitas maksimal 50 persen.
"Kami proyeksi mulai bulan ini akan ada order yang tertunda dengan hanya diizinkannya satu shift berkapasitas 50 persen," katanya kepada Bisnis, Senin (26/7/2021).
Padahal, Firman menyebut untuk mengejar pengiriman yang sudah terlambat maka perusahaan harus mengubah jalur logistik dari kargo laut menjadi udara. Dengan begitu, ongkos yang harus dibayar pun menjadi lebih besar yakni US$7 per pasang sepatu.
Firman pun berharap kondisi pengetatan ini tidak akan semakin berkepanjangan ke depan. Hal itu guna menjaga target ekspor industri yang tumbuh 12 persen dari tahun lalu yang sebesar 487 juta pasang sepatu.
Sisi lain, Firman juga mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan kepatuhan pabrikan pada protokol kesehatan ketimbang hanya mengizinkan sektor tertentu yang bisa beroperasi 100 persen.
"Kami inginnya IOMKI yang berlaku saat ini dapat dijadikan acuan pelonggaran produksi bukan hanya diliat secara sektoral. Pasalnya, untuk menjalankan ketentuan IOMKI pabrikan juga telah berupaya semaksimal mungkin dan tidak ada pemberian insentif di sini," ujar Firman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
