Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk membuka akses vaksin berbayar bagi individu di bawah revisi skema Vaksin Gotong Royong (VGR) dinilai bisa mengancam ketersediaan vaksin gratis untuk para pekerja yang diakomodasi oleh perusahaan.
“Membuka opsi berbayar untuk individu memang bisa mempercepat program vaksinasi tetapi kalau skemanya VGR juga, maka otomatis ketersediaan stok untuk karyawan swasta berkurang,” kaya Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta, Senin (12/7/2021).
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyebutkan ada sekitar 10 juta orang terdaftar dalam program ini. Tetapi, stok vaksin Sinopharm yang masuk baru cukup untuk 750.000 orang. VGR untuk karyawan swasta pun baru menjangkau 465.000 orang, menurut data yang diterima Andree.
Dia mengatakan perusahaan menghadapi sejumlah hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi, di antaranya adalah harga vaksin yang dirasa memberatkan dan ketidakpastian jadwal pengiriman.
“Keterbatasan stok VGR membuat jadwal pengiriman sulit dipastikan dan ini membuat perusahaan ragu-ragu untuk berkomitmen, apalagi membayar down payment,” ujar Andree.
Dia mengatakan keraguan perusahaan untuk membayar uang muka berisiko membuat mereka mundur dari keikutsertaan dalam VGR. Karyawan juga dianggap bisa membeli vaksin secara mandiri.
Baca Juga
“Jadi alih-alih meningkatkan jumlah yang divaksinasi, yang terjadi sebenarnya adalah pergeseran peserta dari perusahaan ke individu,” imbuhnya.
Agar dapat berjalan dengan baik, Andree mengatakan usaha mempercepat VGR gratis untuk karyawan maupun berbayar untuk individu harus diikuti dengan penambahan pasokan, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga jenis maupun merek vaksin.
Perluasan jenis dan merek vaksin bisa memberikan opsi kisaran harga bagi perusahaan maupun individu dan memungkinkan mereka menyesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing.
Namun, lanjutnya, mencari pemasok baru tentu akan menambah beban pekerjaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bio Farma yang ditunjuk sebagai satu-satunya importir, produsen dan distributor vaksin di Indonesia.
“Pada akhirnya, cepat lambatnya program vaksinasi, baik pemerintah maupun swasta, akan tergantung dari kecepatan BUMN ini. Kalau pengadaan tetap harus melalui satu pintu saja, membuka jalur-jalur pasokan baru bisa menjejali pintu tersebut dan akhirnya meningkatkan risiko kemacetan,” kata dia.
Karena itu, dia menyarankan agar pemerintah mulai mempertimbangkan pengembangan dan diversifikasi jalur impor dan produksi vaksin untuk mengurangi risiko disrupsi. Ketergantungan pada satu produsen sangat berisiko karena Indonesia membutuhkan jumlah vaksin yang besar untuk mempercepat dan memperluas jangkauan vaksinasi.
Penelitian CIPS menemukan bahwa sudah ada pihak swasta Indonesia dalam proses menguji vaksin Covid-19, yaitu Kalbe Farma yang menggandeng Genexine dari Korea Selatan. Kalbe bahkan sempat mempertimbangkan membangun fasilitas produksi vaksin di Indonesia.
CIPS merekomendasikan Kementerian Investasi untuk mengidentifikasi hambatan regulasi di sektor manufaktur farmasi dengan menjadikan Kalbe Farma sebagai test case.
"Membantu Kalbe Farma merealisasikan investasi manufaktur vaksinnya bukan saja akan meningkatkan kapasitas produksi vaksin di dalam negeri, tetapi juga membantu regulator mengidentifikasi hambatan bagi partisipasi Indonesia yang lebih luas dalam rantai nilai global farmasi," kata Andree.
Dia menyebutkan rencana memperluas program VGR perlu perencanaan jalur pasokan yang cermat agar dapat berjalan efektif dan tidak mengurangi dampak percepatan yang diharapkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
