Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menargetkan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur dapat menampung 38.000 populasi ketika tahap awal operasional pada 2024.
Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Boby Ali Azhari mengatakan pemerintah menargetkan bisa menyediakan 12.000 hunian dengan target total lahan perumahan seluas 101 hektare.
"Jumlah tower, apartemen, atau hunian yang akan dibangun di IKN masih terus dihitung. Kemudian total fasilitas juga menjadi catatan penting kita di IKN ini," ujarnya dalam seminar virtual Kota Baru IKN: Menakar Risiko Pembangunan yang digelar Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada Kamis (17/6/2021).
Pemerintah menargetkan IKN bisa menampung 38.000 populasi pada 2024 dan jumlah hunian yang akan dibangun juga tergantung dengan jumlah populasi.
"Data ini harus diluruskan, kita masih diperhitungkan berapa kira-kira populasi yang akan dikejar ada di 2024, target itu cukup ofensif, walaupun kami masih terus menghitungnya," ujarnya.
Dia menuturkan pemerintah juga akan menbangun lahan fasilitas umum dan sosial yang ditargetkan seluas 8 hektare dan lahan kebun raya dan Taman Riparian seluas 300 hektare.
"Kemudian ada lahan untuk alun-alun, Bukit Bendera dan Sumbu Kebangsaan tahap 1 seluas 26 hektare. Selanjutnya Sumbu Tripraja atau lahan untuk gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditargetkan seluas 10 hektare," tuturnya.
Pemerintah juga menargetkan pembangunan jalan raya dan koneksi tol. Rencananya koneksi Jalan Tol Balikpapan–Samarinda sepanjang 30 km dan jaringan jalan ke kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) sepanjang 44 km.
"Untuk koneksi jalan, kita ketahui dari Balikpapan menuju KIPP ini 1,5 jam. Ada harapan dari bapak Presiden apakah waktu tempuh itu bisa menjadi 30 menit. Bina Marga sedang mencari alternatif jalan untuk mencapai area itu," ujarnya.
Jalan tol, pembangunan kebun raya, alun-alun, total lahan perumahan yang harus disediakan, hingga jaringan jalan ke arah pusat pemerintahan harus selesai pada 2024.
Boby mengemukakan anggaran untuk IKN masih terus digodok oleh Kementerian Keuangan. "Pembiayaan ini, Kementerian Keuangan juga terus memperhitungkan berapa potensi dari APBN dan potensi dari swasta."
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Realestat Indonesia (REI) yang juga Presiden International Real Estate Federation (FIABCI) Asia Pasifik Soelaeman Soemawinata menuturkan pembangunan ibu kota baru tak selesai dalam proses pemindahan saja, tetapi berlanjut hingga ratusan tahun dan melewati beberapa periode kepemimpinan kepala negara.
Oleh sebab itu, dia berharap IKN ini dibangun dan dikembangkan secara konsisten. Menurutnya, pembangunan IKN harus berkaca dengan pembangunan tembok China yang dilakukan berabad-abad secara konsisten. "Kita harus mencontoh bagaimana tembok China itu dibangun. Semua kekaisaran itu terus berlanjut untuk membangun itu."
Dia juga mengatakan dalam pembangunan ibu kota baru, pemerintah harus memberikan kejelasan terkait dengan konsep dan fungsinya.
"IKN harus jelas di ujung akhirnya seperti apa, semuanya harus clear. Apakah akan memindahkan Jakarta ke Kalimantan dengan pemerintahan dan fungsi-fungsi ekonominya atau IKN ini hanya diperuntukkan pusat pemerintahan. Tentu itu akan sangat berbeda," kata Soelaeman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
