Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri Prabowo Diminta Transparan Soal Anggaran Alutsista Rp1,7 Kuadriliun

Meskipun, pihak Kemhan sempat menyebut bahwa jumlah tersebut belum merupakan angka final atau pasti. Kementerian di bawah pimpinan Prabowo tersebut tetap harus menjelaskan secara rinci terkait dengan anggaran jumbo tersebut.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencoba kendaraan perintis buatan PT Pindad (persero)/Dok. Twitter @prabowo
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencoba kendaraan perintis buatan PT Pindad (persero)/Dok. Twitter @prabowo

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Riset Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menilai Kementerian Pertahanan perlu segera membuka secara detail terkait dengan rencana penganggaran modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista kepada publik.

Menurutnya, hal tersebut penting dan tengah ditunggu oleh publik karena nilainya yang besar yaitu Rp1.780 triliun. Meskipun, pihak Kemhan sempat menyebut bahwa jumlah tersebut belum merupakan angka final atau pasti.

"Ini masih banyak detailnya yang belum muncul ya, padahal itu sangat ditunggu oleh masyarakat, mengingat itu jumlahnya yang lumayan. Sepertiganya saja sudah melebihi anggaran Covid-19," ujar Berly dalam webinar Kalutnya Rencana Pembelian Alutsista Rp1,7 Kuadriliun, Rabu (9/6/2021).

Berly lalu menyoroti sistem pendanaan yang rencananya digunakan untuk pembiayaan. Yaitu dengan pinjaman luar negeri dengan sistem angsuran bunga kurang dari 1 persen (<1 persen), dan bertenor panjang 28 tahun.

Menurutnya, Kemhan perlu menjelaskan lebih rinci sistem angsuran tersebut. "Apakah ini dari satu negara saja? Karena ada strategi yaitu menggunakan mix [campuran] pinjaman dari berbagai negara. Lalu bagaimana komparasinya? Kita ingin lihat negara lain yang supply tenornya berapa tahun, bunganya berapa, dan keunggulannya seperti apa. Jadi bisa lebih dipercaya oleh publik," jelasnya.

Adapun, sebelumnya Kemhan mengklaim bahwa modernisasi alutsista tersebut tidak akan membebani APBN khususnya untuk prioritas pembangunan nasional. Pembiayaan yang dibutuhkan akan bersumber dari pinjaman luar negeri.

Terkait dengan hal tersebut, Berly mengatakan meskipun menggunakan pinjaman, tetap otomatis harus dibayar dan negara bertanggung jawab untuk membayarnya.

"Secara prinsip, kalau dia menjadi komitmen [hutang] untuk dibayar, maka otomatis akan masuk ke pembayaran. Boleh tidak pakai istilah beban, tapi sesuatu yang kita beli, harus kita bayar," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dany Saputra
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper