Bisnis.com, JAKARTA - Negosiator global yang berupaya menulis ulang ketentuan pajak di era digital masih berkutat pada ambang batas pendapatan perusahaan.
Pejabat Eropa tengah mempertimbangkan proposal pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mengenakan pungutan lebih tinggi pada perusahaan dengan pendapatan tahunan setidaknya US$20 miliar.
Dalam usulan tersebut, perusahaan berpendapatan di atas ambang batas akan membayar lebih banyak dari tagihan pajak di tempat mereka beroperasi.
Hal itu merupakan salah satu kriteria untuk menyelesaikan masalah pelik tentang bagaimana mengenakan pajak pada raksasa teknologi Amerika Serikat yang menguasai dunia seperti Amazon.com Inc. dan Facebook Inc.
Sementara itu, para pejabat Eropa kurang antusias dengan usulan AS yang membatasi pungutan hanya untuk 100 perusahaan dengan pendapatan teratas.
Dilansir Bloomberg, Kamis (3/6/2021), menurut sumber yang dekat dengan masalah ini, negosiator juga terus menawar ambang batas laba bagi perusahaan untuk pengenaan pajak, terutama tingkat yang akan memastikan Amazon tetap terjaring meski memiliki margin keuntungan yang rendah.
Baca Juga
Adapun menurut data yang dikumpulkan Bloomberg, menetapkan ambang pendapatan sebesar US$20 miliar akan menjaring lebih dari 500 perusahaan publik.
Tingkat profitabilitas yang tinggi akan mempersempit daftar itu, dan versi rencana OECD sebelumnya telah menunjukkan bahwa negara-negara juga mempertimbangkan untuk mengecualikan industri tertentu, termasuk minyak dan jasa keuangan.
Mencapai kesepakatan tentang parameter pendapatan dan laba untuk perusahaan besar, termasuk juga berapa banyak keuntungan mereka untuk dialokasikan kembali, diperlukan untuk kesepakatan pajak yang lebih luas. Ketentuan itu juga akan mencakup pajak minimum global atas laba perusahaan, yang telah diusulkan oleh AS minimal 15 persen.
Proposal itu akan menghasilkan pendapatan pajak lebih dari 48 miliar euro (US$59 miliar) jika diterapkan tahun ini di Uni Eropa, dan hampir US$41 miliar di AS, menurut proyeksi yang diterbitkan oleh Observatorium Pajak UE yang baru didirikan.
Pemerintahan Biden mendorong kesepakatan global tentang pajak minimum yang akan membantu mendukung perombakan pajak AS antara lain untuk mendanai agenda investasi ekonomi senilai US$4 triliun selama dekade berikutnya. Pemerintah ingin memperkuat aturan pajak minimum AS sendiri, termasuk menaikkan tarif menjadi 21 persen.
Pada Rabu (2/6/2021) AS mengumumkan bahwa mereka mengenakan tarif balasan atas bea yang diterapkan Inggris, Italia, dan empat negara lain pada perusahaan Internet, yang memungkinkan waktu untuk negosiasi internasional yang lebih luas.
Sementara itu, AS telah memberikan harapan untuk pembicaraan selama bertahun-tahun dengan proposalnya sejak awal April, ketidaksepakatan yang masih ada menggarisbawahi sulitnya menemukan titik temu di antara hampir 140 negara yang terlibat dalam diskusi yang dipimpin Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Para pejabat memperingatkan bahwa menteri keuangan Kelompok Tujuh tidak diharapkan untuk mencapai kesepakatan tentang poin-poin spesifik ini selama pertemuan di London akhir pekan ini, dan lebih cenderung memberi sinyal kemajuan umum menuju kesepakatan di G20 dan OECD selama beberapa bulan ke depan.
"Saya pikir kami memiliki kesepakatan yang terlihat dan mudah-mudahan itu akan terjadi tahun ini," kata Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria Senin saat dia pensiun setelah 15 tahun memimpin kelompok tersebut.
Upaya ini didorong oleh kekhawatiran negara-negara bahwa peraturan pajak saat ini tidak sesuai dengan cara perusahaan digital beroperasi, yaitu menjangkau pelanggan dan pengguna di negara-negara tanpa kehadiran fisik yang secara tradisional merupakan standar untuk kena pajak.
Semakin banyak negara, termasuk Prancis dan India, menjadi frustrasi dengan langkah upaya OECD untuk mengatasi perpajakan digital dan beralih ke langkah mereka sendiri untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan dari raksasa teknologi. Namun, implementasi pajak digital itu telah dipenuhi dengan ancaman pembalasan perdagangan dari AS, di bawah pemerintahan Trump dan Biden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
