Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Larangan Mudik, Bos Sumber Alam Jual Aset hingga Kurangi Karyawan

Bos PO Sumber Alam menceritakan soal dampak larangan mudik 2021 bagi perusahaannya dan simpang siurnya keputusan pemerintah.
Bus Sumber Alam. /Sumber Alam
Bus Sumber Alam. /Sumber Alam

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan otobus (PO) menjadi salah satu pihak yang paling terdampak larangan mudik Lebaran 6–17 Mei 2021. Demi bertahan dari sisi bisnis, pengusaha terancam harus menjual aset hingga mengurangi karyawan.

Pemilik PO Sumber Alam Anthony Steven Hambali mengaku kebijakan pemerintah yang meniadakan mudik pada Hari Raya Idulfitri 1442 H sangat berdampak terhadap bisnisnya.

Apalagi, lanjutnya, kini ada Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No. 13/2021 yang memperketat dan memperpanjang persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April–5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18–24 Mei 2021).

"Dampaknya tentu besar. Bagi kami sendiri, di bulan puasa ini biasanya penumpang drop hingga minggu ketiga. Tapi pengumuman ini akan membuat masyarakat juga takut bepergian, artinya bisa jadi mereka pelaku ekonomi yang tidak mudik, tapi tidak jadi pergi karena simpang siurnya keputusan pemerintah," keluhnya kepada Bisnis.com, Kamis (22/4/2021).

Menurut Anthony, banyaknya kebijakan pemerintah yang mengatur terkait mobilitas di masa pandemi juga akan membuat masyarakat ragu. Hal ini, ujarnya, hanya menunjukkan lemahnya koordinasi dan prediksi pemerintah.

"Keputusan yang berubah-ubah tentu membuat masyarakat ragu bahwa keputusan lain yang dibuat juga tidak berdasar data dan pertimbangan yang kuat," tuturnya.

Lebih lanjut sebagai pelaku bisnis di sektor angkutan penumpang, dia mengaku sudah tidak ada lagi strategi yang dapat dilakukan demi bertahan di tengah keterpurukan akibat pandemi dan pembatasan pergerakan tersebut selain adanya bantuan kebijakan ekonomi dari pemerintah. 

"Strateginya sudah tidak ada lagi selain penjualan aset dan pengurangan karyawan. Harus ada bantuan kebijakan ekonomi dari pemerintah," ujarnya.

Senada dengan Anthony, Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Adrianto Andre Djokosoetono mengatakan pemerintah perlu hadir untuk memberikan insentif langsung ke pekerja dan operator transportasi.

"Hanya itu jalan keluarnya bagi industri angkutan darat yang terdampak," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rahmi Yati
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper