Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyiapkan sejumlah strategi untuk mengakselerasi pemulihan pariwisata di Bali.
"Pemerintah akan terus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Namun kita harus pastikan bahwa angka penularan Covid-19 bisa terkendali dengan baik. PPKM skala mikro menunjukkan hasil awal yang cukup baik oleh karena itu kita akan terus tekan sehingga tidak ada kenaikan kasus," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dikutip dari keterangan resminya, Minggu (11/4/2021).
Sebagai upaya pemulihan, dia mengatakan Pemerintah Provinsi Bali sudah mengajukan dana pinjaman lunak untuk pemulihan ekonomi di Bali terutama di sektor pariwisata mencapai Rp9,4 triliun.
"Saat ini soft loan sedang digodok dan dibahas di lintas k/l. Kita harapkan bisa mendapat titik terang dalam waktu dekat,” jelasnya.
Selain itu para pelaku parekraf diakuinya membutuhkan restrukturisasi. Karena begitu Bali dibuka kembali pada Juni-Juli 2021, usaha-usaha tersebut dari segi supply site membutuhkan dana untuk beroperasi kembali terutama terkait dana bantuan baik dana restrukturisasi atau pinjaman lunak.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mendorong mobilitas dan konsumsi tanpa menyebabkan dampak pandemi Covid-19 semakin parah.
Baca Juga
Di sisi lain, sektor industri termasuk pariwisata sudah lebih dari 1 tahun mengalami kontraksi yang cukup dalam.
"Saya menyadari, Bali adalah salah satu provinsi yang paling dalam pengaruhnya akibat pandemi ini. Jadi sesudah kita mendengar berbagai aspirasi dari pelaku usaha hotel, restoran, cafe, horeca, ini salah satu yang paling dahsyat terkena dari Covid-19. Hibah pariwisata 2020 se-provinsi Bali, di sini alokasinya Rp3,3 triliun untuk 101 daerah seluruh daerah. Untuk Bali sendiri Rp1,18 triliun untuk 9 kabupaten/kota," katanya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pihaknya akan menggunakan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung sektor pariwisata agar segera bangkit dan pulih khususnya di Bali.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.08/2021 terkait skema penjaminan kredit modal kerja.
Lewat aturan ini, pemerintah melonggarkan jaminan kredit untuk pelaku usaha yang mempekerjakan minimal 50 karyawan, dari batas sebelumnya minimal 300 karyawan.
"Jumlah pinjamannya pun diturunkan, lama pinjamannya diperpanjang menjadi 3 tahun, dan ini semua dikaitkan terutama banyak perusahaan di bidang hotel, akomodasi, restoran yang terkena dampak yang cukup besar," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
